KUTACANE, Waspada.co.id – Meski ditengah gencarnya aksi protes dugaan praktek suap dan KKN di mekanisme perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Aceh Tenggara (Agara). Namun pelantikannya, berlangsung hikmat dan meriah.
Pelantikan 80 ad hoc PPK tersebut, dihadiri Forkopimda dan dipimpin Asisten 1 Pemkab Agara, Muhammad Ridwan, dilaksankan di oproom Sekdakab setempat, Rabu (4/1).
Dalam sambutan, Ketua Komisioner KIP Agara, Safri Desky, mengatakan pelantikan 80 PPK dari 16 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, adalah wujud KIP Agara dalam menjaring rekan kerja dalam menyukseskan Pemilu serentak di tahun 2024 nanti.
Dia mengatakan, pekerjaan PPK sangatlah berat dan penuh tantangan, karena itu perlunya keseriusan dalam menjalankan tugas. Selain dari keseriusan, perlu juga meningkatkan pengetahuan, agar tercapainya Pemilu yang sukses, jujur, bersih dan adil.
“Tugas itu dipastikan akan berhasil, apabila seluruh penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten hingga Provinsi serius dalam menjalankan tugas. Untuk itu saya berharap, jangan bermain-main dalam menjalankan amanah,” ujarnya.
Terpisah, Salah satu aktivis di Agara, Fajriansyah, mengaku heran atas pelantikan 80 ad hoc PPK di KIP Agara. Yang mana menurutnya, masih menuai dan meninggalkan masalah.
“Masih hangat diperbincangkan dari berbagai kalangan masyarakat, bahwa proses rekrutmen PPK diwarnai dengan isu dugaan suap dan KKN. Bahkan proses rekrutmen itu pernah diprotes melalui aksi demo pemuda,” jelasnya.
“Dugaan suap dan KKN di KIP Agara masih menggurita. Sudah menjadi konsumsi publik dan telah menjadi perbincangan hangat, perlu jadi perhatian serius dari DKPP dan Komisi DPR RI,” tambahnya.
Karena itu juga, Fajriansyah mendesak pihak Bawaslu Aceh dan Polda Aceh, agar mengusut tuntas dugaan suap dan KKN di 80 ad hoc PPK tersebut. Dia berharap kepada Lembaga Bawaslu Aceh dan Polda Aceh, agar sudi turun ke Kabupaten Aceh Tenggara, imbuhnya. (wol/sur/d2)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post