JAKARTA, Waspada.co.id – Wacana mengenai cara penetapan nomor urut pemilu terus bergulir, menanggapi hal ini Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani menyebutkan bahwa sistem pengundian dalam nomor urut pemilu masih yang terbaik sejauh ini.
Dia menilai, jika aturan ini berubah, berpotensi ada partai yang merasa haknya berkurang. Terlebih lagi, sambungnya, bagi partai yang berada di luar parlemen. Padahal, dia menuturkan, mereka ini juga sama seperti partai lainnya yang juga ikut proses verifikasi faktual dan proses-proses lainnya.
“Karena kami khawatir kalau itu kami setujui nanti, partai yang di luar parlemen, apalagi partai yang ternyata nanti memenuhi syarat untuk ikut pemilu, karena lolos juga diverifikasi faktual, juga akan merasa tanda kutip ya, berkurang haknya karena untuk mendapat nomor yang mereka sukailah,” terangnya di kompleks Parlemen Senayan, Rabu (16/11).
Maka dari itu, Arsul menegaskan bahwa setiap partai memiliki hak yang sama dalam mengikuti pemilu pada 2024 mendatang. “Karena semua partai punya hak yang sama, kalau ketika kita bicara untuk penyelenggaraan pemilu, itu kan tidak ada cerita kemudian voting. Karena kursinya banyak katakan lah dia menjadi suaranya banyak, ini kan semua harus kita musyawarahkan,” ujarnya.
Apabila tetap ingin melaksanakan wacana tersebut, Asrul menyarankan harus musyawarah bersama-sama, melibatkan juga para penyelenggara pemilu, mengingat cara penentuan nomor yang sudah ada merupakan buah dari peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Yang kedua tentu ini kan harus dimusyawarahkan dan disepakati oleh semua partai, tidak hanya yang ada di koalisi, tidak hanya yang nanti katakan lah sudah ikut pemilu termasuk partai baru,” jelasnya. (inilah/pel/d2)
Discussion about this post