BANDA ACEH, Waspada.co.id – Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menjadi keynote speaker: menyampaikan pidato dan presentasi, pada webinar internasional yang digagas oleh DPRK Banda Aceh. Kali ini tema yang diusung, yakni “Perpustakaan dan Pustakawan Sebagai Pilar Literasi Informasi Daerah”. Ketua DPRK Farid Nyak Umar sendiri didapuk sebagai speaker sekaligus membuka acara.
Wali Kota Aminullah yang mengikuti acara dari pendopo, turut didampingi oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Alimsyah, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Said Fauzan, dan Kabag Adm Pembangunan Setdako Banda Aceh M Syaifuddin Ambia.
Adapun para narasumber, yaitu Musriadi (Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh), Mohd Ismail bin Abidin (Timbalan Ketua Pustakawan Bahagian Penyelidikan, Pembelajaran, dan Rujukan Perpustakaan Tun Abdul Razak University Teknologi MARA), Taufiq A Gani (Kepala Pusta Data dan Informasi Perpustakaan Nasional), Zikrayanti (aktivis perpustakaan), dan Yarmen Dinamika (Pembina Forum Aceh Menulis).
Dalam pidatonya, Aminullah mengatakan Pemko Banda Aceh terus mendorong pengembangan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya, saat ini pihaknya sedang membangun Gedung Layanan Perpustakaan Daerah yang modern dan representatif di kawasan Gampong Keudah.
Menurut wali kota, gedung layanan perpustakaan tersebut dibangun dengan arsitektur bergaya modern dengan sentuhan tradisional Aceh. “Gedungnya terdiri dari empat lantai yang setiap lantainya didesain secara modern serta nantinya akan difasilitasi dengan pustaka digital. Dan bisa diakses dengan mudah oleh para pengunjung,” sebutnya.
Ia juga memproyeksikan gedung layanan pustaka itu sebagai destinasi wisata literasi baru bagi warga maupun wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh. “Nantinya bagi warga yang berwisata ke Banda Aceh, selain berburu kuliner, belanja atau berswafoto, juga bisa mengisi liburannya dengan berkunjung ke gedung layanan pustaka ini,” ujar wali kota penerima penghargaan Tokoh Pelopor Literasi di Aceh tersebut.
Saat membuka acara, Farid Nyak Umar berharap Banda Aceh dapat segera memiliki perpustakaan representatif dan modern yang menjadi rujukan bagi daerah lain di Aceh. Dengan begitu akan semakin menegaskan Banda Aceh sebagai etalase literasi digital di Aceh.
“Kami juga berharap agar perpustakaan Kota Banda Aceh ke depan juga bisa menerbitkan dan mencetak buku-buku yang ditulis oleh masyarakat Banda Aceh,” tuturnya.
Ujarnya lagi, juga diperlukan pengaturan yang lebih spesifik dalam bentuk qanun mengenai penyelenggaraan perpustakaan di Banda Aceh. “Dengan adanya qanun tersebut, nantinya pemko dapat menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat,” ujarnya lagi.
“Atas nama pimpinan dewan, kami mendukung penuh kehadiran regulasi atau qanun penyelenggaraan perpustakaan di Kota Banda Aceh yang diinisiasi oleh Komisi I DPRK. Kita berharap agar Banda Aceh menjadi pusat ilmu pengetahuan atau knowledge center dan menjadi rujukan bagi daerah lain,” kata Farid. (bandaacehkota/ags/data3)
Discussion about this post