MEDAN, Waspada.co.id – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan menyampaikan 4 poin evaluasi terhadap 100 hari kerja kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan.
Ketua GMKI Cabang Medan Meliani Gultom mengatakan, evaluasi tersebut disusun, guna mengukur janji-janji Bobby-Aulia muwujudkan visi misinya pada saat kampanye dan pelantikannya menjadi pemimpin Kota Medan.
Menurut Meliani, secara garis besar, GMKI Medan menilai 100 hari kerja pemimpinan Bobby Nasution masih belum mampu menunjukkan perubahan signifikan dan masih jauh. Pencapaian 100 hari kerja Bobby-Aulia bertolak belakang dengan tagline yang diusung, yakni “Kolaborasi Medan Berkah”.
“Janjinya belum terlihat, sebut saja Medan bersinar (bersih tanpa narkoba), Medan Bebas Macet, Medan Sakansawira (satu kelurahan satu sentra kewirausahaan), Medan Bercabang (bersih cantik tanpa lubang), Medan bebas begal, Medan Tajir (tanpa banjir), dan masih banyak lagi,” kata Meliani saat diwawancarai, Minggu (6/6).
Lebih lanjut, Meliani mengungkapkan, penanganan pencegahan Covid-19 yang dilakukan di 100 hari kerja Bobby-Aulia masih belum menunjukkan perkembangan yang menjanjikan.
Meskipun saat ini kota Medan berada di zona oranye namun situasi di lapangan menunjukkan begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang bahkan dilakukan oleh pihak Pemko sendiri.
“Sebut saja pembukaan kawasan Kesawan yang menimbulkan keramaian yang menunjukkan Pemko Medan abai terhadap protokol kesehatan,” ujarnya.
“Terakhir beberapa rumah sakit di Medan kehabisan ruangan untuk pasien Covid-19 serta vaksinasi per hari ini yang masih mencapai 42 persen dari target vaksinasi di Kota Medan,” sambungnya.
Menurutnya, Walikota Medan fokus dan tetapkan kebijakan pemko Medan dalam pencegahan penularan Covid-19 sehingga penanganan dan pencegahan dapat difokuskan pada wilayah kota Medan.
Selain itu, kata Meliani, masalah infrastruktur juga masih banyak terlihat seperti jalan berlubang. Menurutnya, seharusnya pemerintah juga harus bisa mengelola tata ruang kota yang aman dan bersih.
“Masih banyak infrastruktur yang harus dibenahi dan drainase yang masih banyak belum berfungsi dengan baik, sehingga hujan yang terus menimbulkan kota Medan banjir,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjutnya, Pemerintah Kota Medan juga harus mampu, mewujudkan Infrastruktur kota Medan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Dari segi ekonomi, Meliana mengatakan kepemimpinan Walikota Medan pastinya harus bekerja keras dalam pemulihan ekonomi di tengah pendemi Covid-19.
Untuk program kerja UMKM yang juga salah satu fokus Walikota Medan seharusnya menjadi miniatur pemulihan ekonomi yang berbasis Protokol Kesehatan, tentu hal ini menjadi tugas berat. Bukan justru menjadi pelaku utama yang mengundang keramaian.
“The Kitchen of Asia yang digadang oleh walikota Medan seharusnya menjadi salah satu contoh pemulihan ekonomi yang patuh dan ketat terhadap protokol kesehatan, namun kenyataannya hal itu berbanding terbalik,” sebutnya.
Terakhir, Meliani menjelaskan terkait pungutan liar masih marak terjadi di lingkaran layanan publik Pemko Medan. Kendati ada tindakan pemecatan yang dilakukan oleh Walikota namun tentu reformasi birokrasi yang digadang-gadang oleh Bobby-Aulia masih masih belum menunjukkan komitmen diawal 100 hari kerja ini.
“Pemungutan liar seharusnya tidak lagi terjadi di kota Medan, hal ini sangat merusak citra pemerintah kota Medan, sehingga masyarakat yang terus menjadi korban pungli,” sebutnya.
Sebagai bagian dari masyaraat Kota Medan, lanjutnya, GMKI Cabang Medan berharap agar Walikota Fokus terhadap program-program dan janjinya sewaktu kampanye.
Sebab, perubahan kota Medan sangat dinantikan melalui kebijakan dan peraturan yang dapat mengedepankan kinerja secara efektif dan efisien.
“Keberlangsungan Masyarakat kota Medan yang sejahtera dan berdaya saing serta kota Medan bersih, aman dan transparan dan berkolaborasi seperti yang dicita-citakan,” tutupnya. (wol/man/data3)
Editor: AGUS UTAMA
Discussion about this post