JAKARTA, Waspada.co.id – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan mendesak Moeldoko hengkang dari Istana dan melepaskan jabatan sebagai Kepala Staf Presiden. Desakan itu mencuat seiring tudingan keterlibatan Moeldoko dalam kudeta di Demokrat.
Menurut Irwan, langkah itu harus dilakukan Moeldoko karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi.
“Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. Ini artinya juga menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, untuk tidak dilemahkan. Untuk membuktikan itu tidak ada jalan lain. Moeldoko harus out dari istana karena telah terlibat [kudeta AHY],” kata Irwan, Selasa (9/3).
Dia menyatakan, keterlibatan Moeldoko dalam kudeta terhadap AHY telah menjadi beban politik, sosial, hukum dan ekonomi bagi Jokowi di tengah upaya pemulihan ekonomi dan sosial yang terdampak pandemi Covid-19.
Menurutnya, langkah yang dilakukan Moeldoko juga memengaruhi kredibilitas pemerintahan Jokowi di mata investor.
“Investor akan takut untuk berinvestasi di Indonesia. Demokrat yang memiliki kekuatan politik saja diperlakukan tidak adil oleh bagian elemen kekuasaan. Ini preseden buruk tentunya pada iklim investasi,” tegasnya.
Seperti diketahui, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan AHY dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deliserdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3) silam.
Kini Demokrat terbelah menjadi dua kubu yang akan beradu kuat untuk memperoleh legalitas atau status badan hukum sebagai sebuah parpol di Kemenkumham.
Moeldoko belum berbicara kepada publik sejak terpilih menjadi Ketua Demokrat versi KLB Deliserdang. (wol/cnnindonesia/ari/d2)
Discussion about this post