JAKARTA, WOL – Kemenpora dijadwalkan bertemu operator MotoGP, Dorna, di Jakarta pada Rabu (21/10) ini. Namun instansi pemerintah yang membidangi olahraga tersebut belum menyiapkan draft nota kesepahaman (MoU).
Kemenpora mengaku belum bisa membuat persetujuan resmi dengan Dorna karena draft MoU yang sedang dibuat belum rampung. Selain itu, payung hukum untuk pendanaan MotoGP juga belum disiapkan.
‪”Kemarin kita sudah beri tahu ke Pak Tinton (pengelola Sirkuit Sentul) bahwa kita belum bisa sepakati MoU dengan Dorna karena menunggu payung hukum,” kata Sekretaris Kemenpora, Alfitra Salam, Selasa (20/10).
Menurut dia, pihaknya tak mampu jika disuruh mengeluarkan anggaran untuk menggelar MotoGP yang berjumlah ratusan miliar. Karena itu, butuh Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengatur berbagai hal, termasuk dana yang diambilkan dari pemerintah dan swasta.
“Sekarang ini kami sedang menjajaki kemungkinan dibuat Keppres. Dan itu nanti di luar anggaran kementerian karena tidak mungkin murni dari anggaran Kementerian saja,” jelasnya.
Karena itu, pihaknya berharap kepada Dorna bisa memastikan bahwa Indonesia benar-benar menjadi salah satu tuan rumah rangkaian MotoGP 2017. Dengan demikian, pemerintah bisa lebih serius menggarap segala proses persiapan.
‪”Yang jelas, pemerintah atas nama Kemenpora sudah memberikan dukungan. Sekarang kita lagi menunggu dari Dorna-nya, bagaimana penunjukan Indonesia. Pastikan itu dulu, baru kita cari payung hukum,” tutur Alfitra.
Untuk diketahui, kehadiran Dorna ke Jakarta untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam mewujudkan MotoGP 2017. Jika pemerintah dianggap serius, maka Sirkuit Internasional Sentul diminta segera direnovasi sesuai standar minimal Dorna.(wol/waspada/data1)
Editor: AUSTIN TUMENGKOL
Discussion about this post