JAKARTA, WOL – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, mendorong agar Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) sebagai organisasi para kepala desa se-Indonesia lebih aktif dan kreatif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat desa di segala bidang.
Pasalnya, sejak lahirnya UU Desa, mandat otonomi luas sudah diberikan kepada masyarakat desa untuk aktif melakukan pembangunan. Jika mandat ini dihayati, maka akan muncul rasa tanggung jawab lantaran terjadi bergeseran besar dalam proses pembangunan. Mulai dari perencanaan hingga eksekusi di lapangan.
“Karena tanggung jawab yang besar, maka konsekuensinya juga besar. Pemerintah pusat pun sudah memberikan afirmasi kepada desa berupa politik fiskal dengan porsi khusus, sehingga saat ini mulai dirasakan adanya pergeseran politik fiskan nasional,” ujar Marwan, dalam keterangan tertulis.
Menurut Marwan, dalam posisi desa yang sudah sangat leluasa menjalankan kebijakan pembangunan, para Kepala Desa lebih kreatif memperjuangkan hal-hal strategis yang dapat menguntungkan desa, terutama ketika berhadapan dengan lembaga lain maupun korporasi besar yang masuk ke desa.
“Apalagi, Desa sekarang tergabung sebuah organisasi yang dapat menampung dan menyampaikan aspirasi yaitu Apdesi, saya berharap Apdesi menjadi institusi yang menjalankan hal-hal strategis. Jangan hanya melihat dana desa saja, lalu tidak mengurus hal lain yang sebenarnya sangat strategis,” jelasnya.
Marwan mengatakan, bijakan nasional di bidang pertanian saat ini juga berpotensi menjadikan desa sebagai lokasi eksploitasi semata, tanpa ada keuntungan memadai bagi masyarakat desa. “Dalam kondisi ini, Apdesi harus bisa berperan, bagaimana caranya agar posisi desa dalam kebijakan pertanian menguntungkan masyarakat. Kalau ini berhasil, dampaknya ke desa akan sangat besar,” ujarnya.
Contoh lain, lanjut Marwan, Apdesi bisa melakukan advokasi terhadap kebijakan perdagangan yang dapat menggerus ekonomi desa. Apdesi bisa langsung menembus Kementerian Perdagangan agar kebijakan-kebijakan perdagangan bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat desa, bukan malah melumpuhkannya.
Demikian juga dengan kebijakan perbankan. Selama ini masyarakat desa sudah dijejali dengan pinjaman-pinjaman yang bunganya memberatkan. Berbeda dengan korporasi besar yang memiliki agunan kuat lalu mendapat pinjaman dengan bunga yang lebih kecil. “Dalam kebijakan seperti ini, Apdesi bisa melakukan advokasi supaya kebijakan perbankan lebih menguntungjkan dan berpihak pada masyarakat desa,” kata Marwan.
“Ini semua baru contoh-contoh saja. Sangat banyak kebijakan lain yang bisa diperjuangkan Apdesi untuk kepentingan masyarakat desa, termasuk ketika berhadapan dengan korporasi besar yang masuk ke desa. Dengan demikian, fokusnya bukan hanya ke Kementerian Desa yang memang sudah nyata memperjuangkan desa, namun juga ke semua lembaga yang berkaitan dengan program pembangunan dan pemberdayaan desa-desa di Indonesia,” tandasnya.(hls/data1)
Discussion about this post