Monday, 01 October 2007 08:38    PDF Print E-mail
Peristiwa Madiun Dan G30S/PKI
Opini
Ada sejumlah buku pelajaran sekolah, kurikulum 2004, tidak menyebut pemberontakan Partai Komunis Indonesia pimpinan Muso di Madiun tahun 1948, dan Gerakan 30 September tahun 1965 tanpa menyebutkan PKI sesudah kata G30S. Hal ini telah menimbulkan reaksi dari tokoh-tokoh pelaku sejarah saat melawan gerakan PKI sejak 1964, 1965 dan 1966, seperti Yusuf Hasyim (alm), Taufik Ismail dan sejumlah tokoh yang lain. Beberapa waktu yang lalu mereka menjumpai Ketua DPRRI, menyampaikan reaksi, keprihatinan dan protes mereka karena sejumlah buku pelajaran sekolah kurikulum 2004 yang diterbitkan di Jawa Timur sama sekali tidak menyebut 'Peristiwa Madiun dan G.30.S tanpa menyebut PKI'. WASPADA Online

Oleh Muhammad TWH


Ada sejumlah buku pelajaran sekolah, kurikulum 2004, tidak menyebut pemberontakan Partai Komunis Indonesia pimpinan Muso di Madiun tahun 1948, dan Gerakan 30 September tahun 1965 tanpa menyebutkan PKI sesudah kata G30S. Hal ini telah menimbulkan reaksi dari tokoh-tokoh pelaku sejarah saat melawan gerakan PKI sejak 1964, 1965 dan 1966, seperti Yusuf Hasyim (alm), Taufik Ismail dan sejumlah tokoh yang lain. Beberapa waktu yang lalu mereka menjumpai Ketua DPRRI, menyampaikan reaksi, keprihatinan dan protes mereka karena sejumlah buku pelajaran sekolah kurikulum 2004 yang diterbitkan di Jawa Timur sama sekali tidak menyebut 'Peristiwa Madiun dan G.30.S tanpa menyebut PKI'. Protes taufik Ismail mendapat respons dari Ketua DPRRI memanggil Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) menanyakan mengenai hal tersebut. Kemudian dibicarakan dalam Rapat Kerja Kesra yang dipimpin oleh Aburizal Bakri.

Taufik Ismail yang menjumpai ketua DPR RI adalah seorang tokoh 66, yang terkenal dan dikenal dengan antologinya 'Tirani dan Benteng', dalam buku kumpulan puisinya yang ditulis antara tahun 1960 dan 1966 memuat fakta-fakta berupa foto-foto bersejarah mengenai perlawanan terhadap gerakan PKI yang bermaksud menggantikan Pancasila dan ideologi komunis. Memang peristiwa Madiun telah 49 tahun berlalu. Gerakan 30 September telah pula menginjak waktu 42 tahun. Kedua peristiwa itu adalah 'lembaran hitam' perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Kedua peristiwa itu adalah dokumen sejarah, kalau boleh kita mengutip kata-kata Jacques Baineville yang menyatakan 'No Document no history' tidak ada dokumen tidak ada sejarah. Sedangkan peristiwa kudeta yang terjadi di Madiun 1948 dan kup berdarah di Jakarta 1965 adalah merupakan suatu dokumen yang tidak akan lapuk oleh hujan dan tidak akan lekang oleh panas dari ingatan bangsa Indonesia.

Apa itu peristiwa Madiun?
Peristiwa Madiun adalah peristiwa sejarah yang tidak boleh dilupakan dan tidak boleh dilenyapkan dalam lembaran sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Betapa tidak, pada 18 September 1948 PKI/Muso melakukan kup berdarah di Madiun. Memproklamirkan 'Negara Suyet Republik Indonesia' dan menaikkan bendera merah. Kolonel Djokosujono diangkat oleh PKI menjadi Gubernur Militer Madiun. Pasukan-pasukan Front Demokrasi Rakyat (FDR) dan PKI (Partai Komunis Indonesia) merebut objek-objek vital kantor pos, telepon, Markas Sub Teritorial Komando Madiun dan lain pejabat-pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat yang anti PKI dengan cara kejam dan mengerikan.

Terhadap proklamasi PKI itu Presiden Soekarno bertindak cepat dan berpidato melalui RRI Yogyakarta yang disiarkan secara sentral agar rakyat memilih Soekarno-Hatta atau ikut Muso dengan PKI-nya. Setelah mempelajari dengan seksama rakyat ternyata memilih Soekarno-Hatta, maka TNI segera digerakkan untuk melakukan penumpasan. Pasukan yang digerakkan itu terdiri dari Brigade Sadikin, Brigade Surakhmat, Brigade Kusno Utomo, dan lain-lain. Pemberontakan PKI Muso di Madiun berhasil ditumpas dalam waktu yang tidak begitu lama, TNI mendapat dukungan sepenuhnya dari rakyat.

Akhir September 1948 Madiun berhasil dikuasai dan awal Desember 1948 seluruh penumpasan berhasil dan berakhir. Pemimpin-pemimpin pemberontak yang mati terbunuh adalah Amir Syarifuddin, Suripno, Sardjono, Haryono, Djokosuyono dan Muso sendiri. Sedangkan yang berhasil melarikan diri ke luar negeri adalah Abdul Madjid, Alimin, Ngadiman, D.N.Aidit, Nyoto, Tan Ling Djie dan Sumarsono. Pemberontakan PKI Muso di Madiun tanggal 18 September 1948 dan tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresinya yang kedua, itu artinya PKI menikam Republik ini dari belakang, justru pada saat-saat bangsa Indonesia sedang menghadapi sedang serangan Belanda.

PKI dalangi G30S
Adanya usaha PKI untuk membersihkan diri dalam peristiwa pemberontakan Madiun, memberi petunjuk bahwa tahun 1950 PKI pernah menerbitkan 'Buku Putih' yang menyatakan peristiwa Madiun itu bukan keinginan PKI tetapi karena kehendak pihak lain yang menyebabkan PKI membela diri. Buku ini dilarang terbit dan ditarik dari peredaran oleh pemerintah. Peristiwa Gerakan 30 September, orang-orang PKI dan pendukungnya menyatakan peristiwa itu adalah kejadian 'Intern Angkatan Darat', malah bekas Tapol mengatakan seolah-olah peristiwa dan lembaran hitam sejarah itu adalah konspirasi orang yang ingin merai kekuasaan. Inilah di antara begitu banyak cara PKI dan simpatisannya untuk 'meloundry' atau membersihkan diri dari perjalanan sejarah hitam yang  mereka perbuat. Mengenai siapa sebenarnya yang merencanakan mendalangi dan memimpin Gerakan 30 September itu, dapat kita lihat pengakuan Nyono Ketua SOBSI dan anggota Polit Biro PKI, yang dalam suatu pengakuannya menyatakan, PKI bertanggung jawab terhadap pengkhianatan G.30.S. Pengakuan ini telah direkam dalam buku 'Fakta-Fakta Persoalan Sekitar Gerakan 30 September' yang diterbitkan oleh Puspen AD 1965.

Nyono alias Sugiyono alias Tugimin alias Rukomo mengakui sebelum terjadi peristiwa G.30.S oleh anggota Polit Biro PKI telah diadakan diskusi secara continue yang dihadiri oleh Aidit, Lukman, Nyono, Nyoto, Anwar Sanusi, Sudisman dan Ir. Sakirman. Dalam diskusi-diskusi itu D.N. Aidit memberikan informasi sekitar kesehatan Kepala Negara dan rencana untuk merebut kekuasaan dengan menggunakan istilah 'What to be done'. Menghembus-hembuskan adanya 'Dewan Jenderal'. Pimpinan tertinggi operasi Gerakan 30 September dipegang langsung oleh D.N. Aidit, sedang Nyono bertugas melaksanakan perintah operasi untuk daerah Jakarta Raya.

Keputusan terakhir diambil oleh Polit Biro CC PKI akhir Agustus 1965. Sementara itu PKI melakukan gerakan tutup mulut dan menghembus-hembuskan adanya 'Dewan Jenderal yang akan melakukan kup'. Kepada kader-kader dan aktivis PKI dianjurkan agar tanggal 30 September mendengar siaran RRI. Nyono mengakui PKI dan ormas-ormasnya serta orpol-orpolnya melaksanakan Putusan Polit Biro PKI untuk merebut kekuasaan negara mendemisionerkan Kabinet Dwikora, menggantinya dengan 'Dewan Revolusi' dan bertanggung jawab atas perbuatan itu. Dari uraian dan pengakuan Nyono dan berbagai fakta yang lain, jelas bahwa Gerakan 30 September itu direncanakan, didalangi dan dipimpin oleh PKI.

Diperiksa Jaksa Agung
Dalam kaitan buku pelajaran sejarah Jaksa Agung juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang lama (Dr. Siskandar) dan baru (Diah Hariyati), demikian 'Kompas 10 Maret 2007'. Mendiknas juga meminta BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) mengatasi masalah ini. Kemudian dibentuk satu tim yang diketahui oleh Djoko Suryo dari UGM dengan anggotanya dari UPI Bandung, dari Kementrian dan Pariwisata dari Universitas Semarang dan pemimpin Sekolah Pariwisata Semarang.

Berdasarkan hasil tim tersebut maka BSNP menulis surat kepada Mendiknas No. 088/BSNP/I/2006 antara lain berbunyi sebagai berikut: 'Perlu dimasukkan ke dalam pendidikan sejarah peristiwa Madiun 1948 dan mencantumkan kata PKI  setelah kata G.30.S hingga menjadi G.30.S PKI'. Dalam kaitan ini pula Kejaksaan Agung melarang sejumlah buku pelajaran sekolah yang diterbitkan oleh sejumla penerbit. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Muchtar Arifin dalam suatu konferensi pers mengatakan 'pelarangan buku-buku antara lain karena tidak menyebut pemberontakan PKI Madiun, hanya menulis keterlibatan G.30.S tanpa menyebut PKI (Partai Komunis Indonesia) dalam tahun 1965. Menurut Muchtar Arifin hal ini jelas memutarbalikkan fakta dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Bila buku sejarah itu dibiarkan beredar dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu ketenteraman umum'.

Kesimpulan dan penutup

Melalui uraian yang sederhana ini jelaslah apa sebab Taufik Ismail dan kawan-kawannya menyampaikan keprihatinannya kepada Ketua DPRI tentang adanya sejumlah besar buku pelajaran sejarah yang diterbitkan oleh sejumlah penerbit di Jawa Timur tidak menyebutkan peristiwa Madiun dan tidak menyebut PKI dalam rangkaian kata G.30.S. Hal ini bisa ditafsirkan ada usaha yang sistematis disengaja atau tidak untuk 'meloundry' atau membersihkan diri dari lembaran hitam yang pernah dibuat oleh PKI dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Reaksi dari pelaku sejarah yang pernah melawan gerakan PKI itu, direspon secara positif sekali oleh pejabat-pejabat negara. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kurikulum Mendiknas, dibentuk tim oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), untuk menilai hal tersebut. Akhirnya BSNP memberi keputusan bahwa 'Peristiwa Madiun harus dimuat dalam buku pelajaran sejarah dan Gerakan 30 September harus dibubuhi kata PKI'. Berdasarkan keputusan itu pula maka sejumlah buku yang 'menghilangkan peristiwa Madiun Gerakan 30 September tanpa PKI ditarik dari peredaran'.

Berhubung dengan ditarikannya sejumlah buku kurikulum 2004 itu, telah menimbulkan reaksi dari Suparman dan Aswi Warman Adam yang disalurkan melalui sementara surat kabar Ibukota yang pada dasarnya mengatakan penarikan buku tersebut tidak punya dasar.Kami tidak tahu apakah reaksi tersebut karena membela penerbit yang telah mencetak banyak buku kurikulum 2004 atau 'bersubahat' untuk menghapuskan dua peristiwa kup berdarah yang pernah dilakukan oleh PKI. Namun berkat rahmat dan pertolongan Allah bangsa Indonesia diselamatkan dari kedua musibah itu!

Penulis wartawan senior pemerhati sejarah