Saturday, 17 November 2012 12:23    PDF Print E-mail
Permen ‘outsourcing’ diteken
Ekonomi & Bisnis
WASPADA ONLINE

JAKARTA  - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar telah menandatangani peraturan menteri (Permen) mengenai jenis pekerjaan alih daya (outsourcing) dan mengatakan peraturan baru itu akan berlangsung secepatnya.

"Saya sudah tandatangan kemarin dan sedang diundangkan di Kemenkumham," kata Muhaimin, hari ini.

Dalam aturan baru itu, kata Muhaimin, pekerjaan outsourcing ditutup kecuali untuk lima jenis pekerjaan yaitu jasa pembersihan (cleaning service), keamanan, transportasi, katering dan jasa penunjang migas pertambangan.

Selain kelima jenis pekerjaan itu disebut Menakertrans dapat dilakukan melalui sistem pemborongan yang menggunakan sub kontrak perusahaan atau menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu.

"Kemarin rapat tripartit terakhir sudah hampir dipastikan semua bisa memahami karena sudah ada solusi melalui pemborongan. Jadi kalau lima jenis itu bisa menggunakan perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP) atau yang dulu disebut outsourcing. Selain lima  jenis itu harus menggunakan model kerja pemborongan," papar Muhaimin.

Sebelumnya, Muhaimin mengatakan akan melakukan pengawasan yang lebih ketat bagi pelaksanaan kerja alih daya atau outsourcing tersebut.

Permen baru itu juga akan membatasi jumlah PPJP serta menekankan adanya jaminan kompensasi ataupun jaminan masa depan para pekerja yang masih bekerja di model outsourcing saat ini.

Muhaimin menambahkan  Pemerintah tidak akan segan-segan  mencabut  ijin perusahaan-perusahaan outsourcing yang menyengsarakan pekerja dan tidak memberikan hak-hak normatif bagi pekerja.

Selain itu, pelaksanaan outsourcing itu nantinya tidak boleh menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku yaitu UU No. 13/2003 dan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Selama ini penerapan sistem outsourcing di perusahaan cukup banyak yang menyimpang, terutama dalam hal gaji di bawah upah minimum, pemotongan gaji, tidak adanya tunjangan, tidak asuransi pekerja maupun tidak adanya pemenuhan hak dasar lainnya seperti jaminan sosial.

Muhaimin juga mengatakan akan melakukan pengawasan ketat terhadap  keberadaan perusahaan-perusaaan penyedia jasa pekerja/buruh (PPJP/B) atau perusahaan jasa alih daya/outsourcing yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sedangkan berdasarkan pendataan sementara per 10 Oktober 2012 yang dilakukan terhadap Dinas-dinas yang menangani  ketenagakerjaan di tingkat provinsi, terdapat 6.239 perusahaan PPJP/B dengan jumlah pekerja sebanyak 338.505 orang.

Beberapa perusahaan outsourcing telah ditutup karena tidak memberikan kepastian jaminan bagi para buruhnya seperti di di Aceh, Sumatera Barat dan di beberapa tempat lainnya

"Selama ini  Kemnakertrans telah menerjunkan tim khusus untuk melakukan pendataan perusahaan-perusahaan di daerah dengan berkoordinasi  dinas-dinas ketenegakerjaan setempat," kata  Muhaimin.

Muhaimin mengatakan pihaknya masih terus berupaya untuk melakukan pendataan, verifikasi dan penataan ulang perusahaan-perusahaan outsoursing untuk mendapatkan informasi dan data lengkap dari  perusahaan-perusahaan outsourcing tersebut di tanah air.

"Dari 33 provinsi,  masih ada 3 yaitu yang belum menyampaikan inventarisasi dan data-data tentang outsourcing serta jumlah tenaga kerjanya. Masih terus kita lengkapi proses pendataannya, kata Muhaimin.
(dat16/antara)

Warta Terkait: