Monday, 09 November 2009 06:02    PDF Print E-mail
Kisah sisiphus bagi koruptor
Opini
MUCHSIN LUBIS

Pemberantasan korupsi di Indonesia mirip kisah Sisiphus. Begitu susah payah, getir dan absurd. Nyaris tanpa harapan. Mitologi Yunani kuno itu menceritakan absurditas Sisiphus yang setiap hari mengangkat batu besar ke puncak gunung, tapi tiap kali tiba di puncak, batu itu terguling kembali.

Sisiphus mengangkatnya kembali, tapi terguling kembali. Demikian seterusnya. Di Indonesia, Sisiphus itu kini bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan nasib KPK sekarang ini lebih menderita ketimbang Sisiphus itu sendiri. Kalau Sisiphus sempat berhasil ke puncak gunung, tapi KPK baru berjalan di lereng gunung, batu yang diangkatnya sudah digulingkan.

Hal itu ditandai ketika pimpinan KPK Chandra Hamzah dan Bibit S. Rianto dijebloskan ke penjara. Rakyat kini mulai marah karena koruptor kembali berpesta. Begitulah sejarah pemberantasan korupsi di nusantara ini. Dari sejak kembalinya kedaulatan RI sampai saat ini, pemberantasan korupsi tak kunjung mendapat tempat yang layak.

Sehingga Indonesia menjadi surga bagi koruptor, sebab korupsi seperti ungkapan Wakil Presiden Bung Hatta sudah menjadi kebudayaan. Keadaan sosial dan politik saat ini, mirip seperti era tahun 1950-an ketika Indonesia kembali menjadi Negara kesatuan RI. Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 menciptakan sistem parlementer di mana pemerintahan dikuasai partai politik.

Korupsi merajalela di segala sektor dan parpol mengkavling departemen-departemen dan perusahaan negara. Walaupun Kabinet Burhanuddin Harahap dari Masyumi berusaha memberantasnya, tapi gagal, karena Masyumi kalah dalam Pemilu 1955. Partai Nasional Indonesia (PNI) menang dan kembali berkuasa. Politisi dan pejabatpun berkorupsi kembali.

Hal itu membuat marah wartawan Mochtar Lubis, pemilik Koran Indonesia Raya yang kritis. Indonesia Raya membongkar kasus pelarian uang oleh pengusaha Lie Hok Thai yang dibawa Menteri Luar Negeri Roeslan Abdul Gani ke luar negeri. Roeslan sempat diadili, tapi dampaknya Mochtar Lubis dianggap pembangkang oleh Presiden Soekarno dan dipenjarakan dua kali selama 8 tahun.

Sebelumnya Mochtar menuliskan kisah kebobrokan pemerintahan tersebut dalam roman “Senja di Jakarta (Twilight in Jakarta ) yang membuat berang Soekarno. Dampak korupsi di era 1950-an itu akhirnya meluas dan memunculkan ketidakpuasan daerah karena terjadi ketimpangan pembangunan yang terpusat di Jawa. Akibatnya, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengundurkan diri pada November 1956 dengan salah satu alasan maraknya korupsi dan Presiden Soekarno suka berpesta pora dan pergi ke luar negeri yang menghabiskan uang negara.

Efek berikutnya, muncul perlawanan militer di daerah yang kemudian meletuskan pemberontakan PRRI. Korupsi benar-benar menghancurkan negara. Nasib buruk kembali menimpa Mochtar Lubis di zaman Presiden Soeharto ketika membongkar korupsi di Pertamina di awal tahun 1970-an. Kasus korupsi Dirut Pertamina Ibnu Soetowo yang diinvestigasi Mochtar Lubis selama 3 tahun dengan barang bukti dokumen sebanyak 2 peti, membuat Soeharto marah.

Sebab Pertamina di awal kekuasaan Soeharto, menurut pengamat ekonomi politik Jeffrey Winters dalam desertasinya, merupakan sumber dana dalam membangun kekuasaannya. Mochtar Lubis coba disogok Rp 500 juta ditawari untuk membangun percetakan Indonesia Raya oleh Direktur Keuangan Pertamina J. Pattiasina di rumah perwira angkatan laut John Lie.

Mochtar Lubis marah dan sogokan itu ditolak mentah-mentah. Indonesia

Raya akhirnya dibredel dalam Peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 yang digerakkan Hariman Siregar. Di era Soeharto, pemberantasan korupsi yang menyangkut pejabat nyaris tak terdengar sama sekali. Kalaupun ada peradilan korupsi, kebanyakan menyangkut pengusaha dan jaringannya, tak sampai menyentuh kekuasaan Soeharto.

Kasus yang terungkap pada tahun 1986 ketika Raden Sonson Natalewaga, ayah Menteri Luar Negeri Raden Marty Natalegawa sekarang, yang saat itu salah seorang direktur di bank pemerintah. Sonson diadili dalam perkara korupsi karena terlibat dalam kasus penyelundupan mobil mewah oleh pengusaha Acai.

Selebihnya, kasus korupsi dibungkam. Ketika Soeharto tumbang pada Mei 1998, muncul istilah gerakan anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam sebuah seminar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia , Salemba, Jakarta . Dalam Sidang Umum MPR di era Presiden BJ Habibie dikeluarkan Ketetapan MPR untuk menyelidiki KKN Soeharto dan kroninya.

Tapi usaha pemberantasan KKN itu gagal. Soeharto tak kunjung berhasil diadili dengan alasan sakit. Yang berhasil dijebloskan ke penjara hanya pengusaha Bob Hasan dan anaknya Tommy Soeharto. Tapi di penjara Nusakambangan mereka berhasil “membangun istana dan bisnis” di sana.

Begitu sulitnya memberantas korupsi. Karena penjara bukan lagi tempat yang menakutkan atau membuat jera. Seorang pengusaha kelapa sawit yang dijebloskan ke penjara di era reformasi, membangun “istana” di penjara di luar Jakarta . Bahkan Menteri Kehutanan MS Kaban sempat memergokinya di pesawat terbang.

Kini, ketika KPK lebih berani tampil memberantas korupsi terutama dalam kasus BLBI yang dideponir Kejaksaan Agung sehingga menyeret Jaksa Tri Gunawan dan pengusaha Artalyta Suryani serta menyeret banyak wakil rakyat ke pengadilan, KPK mulai dibenci. Karena banyak birokrat yang ketakutan.

Bahkan banyak pejabat di daerah tak berani menjalankan anggaran pembangunan karena takut terkena “penyakit 3 huruf” yakni KPK. Bahkan seorang walikota hanya diam membiarkan kotanya semrawut karena takut menggunakan anggaran. Sang walikota lebih memilih “aman” dalam mengakhiri karirnya menjelang pensiun.

Ketika KPK ditakuti akhirnya dicari titik lemah. Kebetulan Ketua KPK Antasari Azhar dituduh terlibat dalam pembunuhan Nasrudin Zulkarnain. Puncaknya, KPK berseteru dengan kepolisian akibat tudingan Antasari terhadap koleganya di KPK. Pintu masuk yang dibuat Antasari Azhar ini akhirnya menciptakan perseteruan panjang antara KPK dengan kepolisian. Pimpinan KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto pun sempat mendekam di penjara.

Tindakan itu membuat banyak orang menjadi marah dan akhirnya masalah tersebut merebet ke ranah sosial dan politik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun ikut kelimpungan karena sudah mengarah ke wilayah kekuasaan dan mendadak memanggil 4 tokoh nasional untuk mengatasi soal tersebut.

Seterusnya membentuk Tim Pencari Fakta (TPF). Persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang, mengapa sejak dulu semangat anti korupsi selalu dipadamkan. Bagi kalangan yang berkuasa, jawabannya memang sangat mudah, karena menyangkut kepentingan. Tapi sejarah telah membuktikan, bangsa ini pernah berantakan dan benar-benar hancur berantakan karena korupsi yang berkonspirasi dengan politik.

Pertanyaannya, apakah kita rela harus mengulangi kehancuran itu dan kembali berdarah-darah seperti peristiwa PRRI dan Tragedi Mei 1998 yang semua itu bersumber dari KKN dan ketidakadilan dalam bernegara? Kita kembali mengulang kisah Sisiphus dalam memberantas korupsi. Getir dan absurd.

Penulis adalah pengamat sosial dan politik
(dat03)

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment