|
||||
| Maliki berkunjung ke Kurdistan |
| Warta |
|
WASPADA ONLINE IRAK - Perdana menteri Irak, Nuri al-Maliki, Ahad melakukan kunjungan pertamanya sebagai perdana menteri ke wilayah otonomi Irak, Kurdistan, tempat dia akan bertemu dengan para pemimpin wilayah tersebut, kata televisi negara. Anggota parlemen senior Kurdi, Mahmoud Othman, mengatakan kepada AFP bahwa Maliki akan mengadakan pembicaraan dengan presiden wilayah otonomi itu, Massud Barzani, yang terpilih kembali pekan lalu, dan presiden Irak Jalal Talabani. "Nuri al-Maliki akan bertemu dengan Barzani dan Talabani di Dukan," kata Othman, merujuk pada kota wisata musim panas yang terletak 75 kilometer di barat laut kota kedua terbesar di Kurdistan, Sulaimaniyah. "Kunjungan ini merupakan langkah sangat positif dan membuka dialog antara kedua pihak dalam rangka memecahkan berbagai masalah antara pemerintah pusat dan Kurdistan," tambahnya. Televisi negara Iraqiya membenarkan kunjungan tersebut dan mengatakan, penduduk Kurdi 'cemas menyaksikan penyelesaian masalah-masalah antara wilayah dan Baghdad.' Ketegangan-ketegangan antara Baghdad dan Arbil memuncak dalam beberapa bulan belakangan, terutama berkaitan dengan sengketa sebidang tanah di sepanjang perbatasan Kurdistan dengan Irak. Partai demokratik Kurdistan pimpinan Barzani dan partai serikat Patriotik Kurdistan yang dipimpin Talabani telah selama beberapa puluh tahun mendominasi politik di Kurdistan, dan kerjasama mereka meraih 57 persen dari suara dalam pemilihan parlemen bulan lalu. Kunjungan tersebut akan menjadi lawatan Maliki pertama ke wilayah otonomi terbesar negara itu sejak dia menjadi perdana menteri Irak pada 2006. Barzani Rabu mengatakan, tak lama setelah dia terpilih kembali, bahwa Maliki segera akan melakukan kunjungan ke Kurdistan, namun tidak memberikan penjelasan secara rinci. Menteri pertahanan Amerika Serikat, Robert Gates, dalam kunjungannya ke Irak pekan lalu menyerukan para pemimpin Arab dan Kurdi, agar menyelesaikan perbedaan politik mereka sebelum tentara Amerika meninggalkan Irak, yang harus dilakukan pada akhir 2011 berdasarkan kesepakatan keamanan antara Washington dan Baghdad. Komandan tertinggi AS di Irak, Jenderal Ray Odierno, Selasa mengatakan bahwa ketegangan-ketegangan antara Kurdi Irak dan Arab berkaitan dengan perbatasan dan pendapatan dari minyak, merupakan ancaman terbesar bagi stabilitas negara itu. Etnis Kurdi menuntut perluasan wilayah otonomi mereka di Irak utara sampai mencakup provinsi Kirkuk, yang kaya minyak dan berpenduduk campuran, dan distrik-distrik lain yang memicu meningkat panasnya perang kata-kata dengan pemerintah pusat, yang dipimpin kelompok Syiah pimpinan Maliki. Pihak militer AS memantau dari dekat situasi itu dan telah membentuk kantor penghubung dengan para komandan milisi Kurdi, sementara itu pasukan pemerintah Baghdad berusaha mencegah ketegangan-ketegangan itu meningkat, kata Odierno. (dat01/ann) |
Comments