Monday, 23 December 2013 08:34    PDF Print E-mail
Kebijakan pemerintah lemahkan pertanian
Ekonomi & Bisnis
WASPADA ONLINE

JAKARTA - Kebijakan apapun untuk melemahkan kondisi Pertanian di Indonesia, khususnya sektor pangan, dinilai sama saja dengan langkah awal menghancurkan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
      
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika 2010-2013, Agus Pakpahandalam pernyataan tertulis di Jakarta.

"Apabila kondisi Pertanian di Indonesia lemah maka Negara Kesatuan Republik Indonesia  yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur terancam. Titik masuk kehancuran adalah dari kelaparan dan kemiskinan. Ini merupakan bukti dunia," kata Agus.
     
Lebih lanjut, Agus Pakpahan menjelaskan salah satu faktor penting dalam dunia pertanian adalah perbenihan. Jika diibaratkan dalam dunia mekanik, benih berfungsi sebagai mesin, sementara pupuk berperan sebagai bensin atau bahan bakar jenis lain.
     
Oleh karena itu, ketika dirinya menjabat Direktur Jenderal Perkebunan, pernah mengusulkan untuk mengkonsolidasikan direktorat perbenihan di masing-masing ditjen, menjadi satu yakni Direktorat Jenderal Perbenihan Nasional.
     
"Dengan yurisdiksi setingkat Ditjen maka kebijaksanaannya bisa lebih terarah," kata Agus.
     
Dijelaskan, Indonesia sendiri memiliki  Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Sang Hyang Seri (persero)  yang bertugas  memproduksi benih tanaman pangan dan palawija yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan benih di dalam negeri maupun ekspor ke manca negara.
     
Namun, sejak pertengahan Oktober 2013, PT Sang Hyang Seri dirubah statusnya bukan lagi BUMN yang mandiri, tetapi menjadi anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).
     
Perubahan yang belum dilandasai dasar hukum yang kuat berupa peraturan pemerintah atau sejenisnya itu, selain menimbulkan keresahan di kalangan pegawai dan manajemen PT Sang Hyang Seri di seluruh Indonesia, juga membatasi ruang gerak dan kreativitas  manajemen untuk membawa perusahaan menjadi lebih maju.
     
Menurut  Agus, kebijakan tersebut tidak tepat pada saat Indonesia sedang berusaha memperkuat sektor pertanian di tanah air menuju negara yang berdaulat dan mandiri di bidang pangan.
     
Saat ini, tegasnya, negara memerlukan perusahaan perbenihan nasional yang kuat dan maju.
    
"BUMN harus mengambil kepeloporan dalam bidang ini. Setidaknya PT Sang Hyang Seri sebagai BUMN dapat menjalankan tugas untuk pengembangan benih padi dan tanaman khas tropika Nusantara," katanya.
     
Agus Pakpahan berharap PT Sang Hyang Seri dikembalikan  menjadi BUMN yang mandiri sehingga menjadi perusahaan benih yang sejajar dengan perusahaan benih di negara yang lebih maju.
     
Selain itu, dapat dibangun menjadi PT Sang Hyang Seri baru agar lebih siap dalam menghadapi tantangan berat NKRI di bidang pangan, sekarang dan masa yang akan datang.
     
Agus Pakpahan juga berpendapat,  agar dapat menghasilkan inovasi yang tinggi dan benih benih tanaman pangan dan palawija yang berkualitas, PT Sang Hyang Seri juga masih perlu dukungan sistem ekonomi benih yang andal agar investasi dalam bidang perbenihan ini berkembang.
     
Untuk itu, tambahnya, pemerintah masih perlu memberikan dukungan kepada PT Sang Hyang Seri.
(dat06/wol)

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment