Friday, 01 November 2013 07:31    PDF Print E-mail
Masalah tapal batas hambat pembangunan
Warta
AGUS ZULHAMIDI
WASPADA ONLINE


MEDAN – Tidak jelasnya batas wilayah atau tapal batas antara Wilayah Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan Kabupaten Deli Serdang, merupakan sebuah permasalahan yang nantinya dapat menghambat laju pertumbuhan di dua daeraha ini.

Pernyataan ini diutarakan oleh Ketua DPRD Medan, Amiruddin.

join_facebookjoin_twitter

“Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah pusat dan provinsi bergerak cepat, sehingga masalah ini tidak menghambat program pembangunan yang sedang terjadi di kedua wilayah ini,” ujarnya kepada Waspada Online, hari ini.

Politisi dari Partai Demokrat Medan ini mengatakan, salah satu contohnya proyek pembangunan outer ringroad Medan ruas jalan nasional yang belum berjalan karena proyek tersebut masih terhalang masalah pembebasan lahan baik dikawasan Kota Medan maupun Deli Serdang.

Padahal. Sambungnya, proyek pembangunan outer ringroad itu sangat penting untuk mengurai tingkat kemacetan di Kota Medan, karena ruas jalan yang ada di Medan tidak mampu lagi untuk menampung volume kenderaan yang setiap tahunnya kian meningkat.

Untuk itu, DPRD Medan siap mendukung Pemko Medan dalam menyelesaikan persoalan tapal batas wilayah ini. Sebab, jika terus dibiarkan, maka banyak pembangunan di Sumatera Utara (Sumut) khususnya Kota Medan bakal stagnan, karena tidak adanya upaya dan solusi pemerintah pusat, provinsi maupun daerah yang berbatasan wilayah untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Jika pembangunan stagnan maka yang akan merasakan dampak kerugian yang pertama kali adalah masyarakat Kota Medan," tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan meminta Komisi II DPR RI untuk bertindak sebagai fasilitator untuk menyelesaikan masalah perbatasan ini, lantaran banyaknya wilayah Deli Serdang yang berada di tengah-tengah Kota Medan. Karena, Pemko Medan ingin meluruskan peta Kota Medan menuju Kota Metropolitan.

"Kita perlu dukungan dari Komisi II dalam memecahkan permasalahan perbatasan antara Kota Medan dengan Deli Serdang. Pemko akan memberikan imbalan ataupun kompensasi kalau nantinya masalah perbatasan ini selesai. Kami berharap bisa bersama-sama dengan Pemkab Deliserdang menata kota," kata Plt Walikota Medan, Dzulmi Eldin.

Pimpinan rombongan Komisi II, Abdul Wahab Dalimunte menyebutkan, dari sejumlah data bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawab pihaknya, akan dipelajari seluruhnya untuk segera ditindaklanjuti.

Menurutnya,  permasalahan perbatasan wilayah tidak hanya melibatkan Kota Medan dan Deli Serdang, namun juga daerah lainnya, seperti Provinsi Sumatera Utara dengan Aceh.

"Sedangkan untuk masalah perbatasan Kota Medan dan Deli Serdang, kami berjanji akan membantu dan siap memfasilitasinya ke pusat melalui Menteri Dalam Negeri, tentunya penyelesaian akan ada imbalan atau kompensasi. Untuk itulah saya minta Pemko Medan membuat usulan juga buat gambaran serta perencanaannya," pungkasnya.

Editor: AGUS UTAMA
(dat06/wol)




WARTA KARTUN

Comments

Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment