Wednesday, 02 October 2013 10:10    PDF Print E-mail
MA harus 'kalahkan' vonis Rahudman Harahap
Warta
RIDIN
WASPADA ONLINE


MEDAN - Vonis bebas Walikota Medan non aktif Rahudman Harahap yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidan Korupsi (Tipikor) Medan beberapa waktu lalu adalah preseden buruk dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Medan, dan Sumatera Utara.

Vonis bebas tersebut akan berakibat fatal pada semakin minimnya efek jera dan sifat takut para pejabat di Sumatera Utara akan sanksi hukum, karena vonis bebas dimaksud. Hal tersebut diungkapkan oleh  Kepala Devisi HAM LBH Medan, Ahmad Irwandi Lubis kepada Waspada Online, hari ini.

join_facebookjoin_twitter

“Jaksa memang wajib kasasi dan itu mekanisme noormatif hukum yang secara imperatif harus dijalankan oleh JPU. Harapan terakhir masyarakat Kota Medan, dalam kasus ini bertumpu pada benteng terakhir, yaitu Mahkamah Agung.  Kita berharap MA dapat memberikan putusan sesuai dengan harapan dan tuntutan publik. Tentunya dengan melihat fakta-fakta  hukum secara objektif dan fair,” ungkap Irwandi.

Di sisi lain, dan tak kalah penting kata Irwandi adalah bagaimana dengan kasus- Rahudman Harahap yang lain, apa Kabar, sudah sampai dimana kelanjutannya, seperti kasus PT.ACK, tanah di Jalan Jawa.

”Itu sarat dengan korupsi, dan sudah ada laporannya ke KPK, harus ditindak lanjuti. Dan publik harus menagih itu, terakhir, khusus untuk kasus ini, KPK harus serius dan langsung turun tangan menindak lanjuti pengaduan tersebut," katanya lagi.

Sementara Kasi Penkum Kejati Sumut Chandra Purnama menyebutkan kalau  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut optimis kalau upaya kasasi kasus Rahudman ke Mahkamah Agung akan menang.

“ Kita yakin betul jika hakim agung di MA, melihat alasan penyusunan memori kasasi, dan pembuktian yang mereka ajukan bertolak belakang dengan putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Tipikor Medan).

Apa yang kita jadikan alasan penyusunan memori kasasi. Bahwa pesidangannya bagaimana. Jelas berlawanan antara pembuktian kita dengan putusan. Dia (hakim) ngambil ke kiri, bukan ke kanan. Iya dia (hakim) ngambil keterangan meringankan," ujar Chandra.

Lanjut Chandra, pihaknya pun akan langsung melakukan eksekusi (penahanan) terhadap Rahudman Harahap, bilamana salinan putusan MA membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Katanya juga, penahanan Rahudman akan tetap dilakukan meski dari pihak terdakwa melakukan Peninjauan Kembali (PK).

"Iya, ditahan (kalau memang kasasi kita dimenangkan). Itu akan kita lakukan setelah lengkap putusan diterima. Administrasinya seperti itu. Kita bukan menghalangi PK. Silahkan PK, tetapi putusan kasasi menjadi dasar kami," terangnya.

Sementara itu, Julisman tim dari kuasa hukum Rahudman Harahap, saat ditemui di PN Medan, tak mau berkomentar banyak saat dimintai keterangannya. Julisman berpendapat, tidak ingin berpolemik, karena perkara masih ditangani di MA dan belum ada putusan resmi.

Menurut Julisman, posisi pihaknya hanya pada tahap menunggu.

"Posisi kita menunggu. Biarkan saja mereka bicara apa. Tidak enak berpolemik, karena perkara sendiri belum ada putusan dari MA," ujar Julisman.

Jaksa sebelumnya mengirimkan memori kasasi perkara Rahudman ke MA, pasca terdakwa divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan.

Editor: AGUS UTAMA
(dat06/wol)




WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment