Monday, 26 August 2013 20:13    PDF Print E-mail
Kejati Sumut ajukan kasasi putusan bebas Rahudman Harahap
Warta
RIDIN
WASPADA ONLINE


MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah mengajukan kasasi putusan bebas terdakwa Walikota Medan non aktif, Rahudman Harahap pada kasus dugaan korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Daerah (TPAPD) Tapanuli Selatan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Chandra Purnama mengatakan, tim JPU telah mendaftarkan akta permohonan kasasi ke Pengadilan Tipikor Medan.

 

join_facebookjoin_twitter

"Kemarin, tim jaksa penuntut umum telah mengajukan akta permohonan kasasi dan diterima wakil panitera Pengadilan Tipikor Medan," katanya hari ini.

Untuk selanjutnya, kata Chandra, JPU akan menyusun memori atau alasan-alasan kasasi selama 14 hari ke depan. Selanjutnya, Pengadilan Tipikor lah yang akan mengirimkan kasasi ke Mahkamah Agung.

Rahudman diadili di Pengadilan Tipikor Medan sebagai terdakwa korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005 sewaktu Rahudman menjabat Sekda Kabupaten Tapsel dan divonis bebas oleh Ketua Majelis Hakim Tipikor Sugianto pada 15 Agustus 2013.

Meski di pengadilan tingkat pertama bebas, juru bicara Kejatisu ini, yakin Mahkamah Agung nantinya akan memvonis Rahudman bersalah sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumut yang menuntut Rahudman 4 tahun penjara.

Komisioner dan staf Komisi Yudisial melakukan validasi (suatu tindakan pembuktian) awal berbagai informasi terkait putusan bebas terhadap terdakwa mantan Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan (Sekda Tapsel), Rahudman Harahap yang juga walikota Medan nonaktif.

"Sudah ada komisioner dan staf KY datang ke PN Medan dan PT Medan. Tujuannya selain untuk membicarakan pelaksanaan berbagai program pembaruan peradilan kerjasama KY-MA, juga untuk melakukan validasi awal berbagai informasi terkait putusan bebas Walikota Medan yang di vonis beberapa waktu lalu," kata Juru Bicara KY, Asep Rahmat Fajar kepada Waspada Online, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan, dalam hal ini proses yang dilakukan KY terlebih dahulu melakukan validasi, setelah validasi maka dilakukan telaah dan investigasi. "Selanjutnya jika dianggap ada dugaan kuat, baru dilakukan pemeriksaan hakim," tambah.

Namun, demi kepentingan pelaksanaan tugas pihaknya enggan menyebutkan nama dan jumlah komisioner dan staf KY yang datang. "KY tidak bisa sampaikan seputar nama itu dan sebenarnya tidak bisa juga disebutkan berapa orang," tambahnya.

Dijelaskannya, dalam proses di KY membutukan waktu sekitar 6 bulan. "Kita tidak tahu berapa lama proses ini. saat ini saya hanya bisa sampaikan bahwa proses di KY biasanya memakan waktu sekitar 6 bulan," tambahnya.

Editor: AGUS UTAMA
(dat03/wol)

WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment