Monday, 19 August 2013 07:49    PDF Print E-mail
Vonis bebas Rahudman Harahap putusan 'gila'
Warta

RIDIN
WASPADA ONLINE


MEDAN - Vonis bebas Walikota Medan Rahudman Harahap yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan sangat aneh. Hanya dengan tidak ada saksi mantan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Saleh Harahap yang sudah meninggal dunia, hakim mengambil keputusan begitu gampang tanpa melihat pertimbangan aspek hukum dan sosial.

"Ini keputusan yang terbilang gila. Kita berharap pasca putusan banding dan kasisi yang diajukan jaksa penuntut umum ke pengadilan tinggi dan makamah agung nantinya Rahudman divonis bersalah," kata Ketua Gerakan Transparansi Anggaran Rakyat (GeTAR) Arief Tampubolon tadi malam.

join_facebookjoin_twitter

Arief juga mengungkapkan komisi pemberantasan korupsi (KPK) segera membuka dan melanjutkan dugaan keterlibatan Rahudman Harahap dalam kasus jual beli lahan aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jalan Jawa Medan. "Kita berharap KPK juga bisa membuka dugaan kasus korupsi Rahudman Harahap selama menjabat Walikota Medan seperti kasus tanah Jalan Jawa," ujar Arief.

Sementara itu informasi yang berkembang menyebutkan kalau vonis bebas Rahudman Harahap diduga adanya suap kepada hakim sebesar Rp 5 M yang dilakukan disebuah hotel kelas  melati di kawasam Jalan Amal di kawasan Jalan Amal Kecamatan Medan Sunggal pada 5 Agustus, tepatnya pada malam hari.

Tetapi Pengadilan Tipikor Medan melalui juru bicara PN Medan Achmad Guntur menyebutkan kalau putusan majelis hakim murni tidak ada campur tangan pihak luar. "Semua telah dipertimbangkan dengan lengkap dan detail," ujar Guntur.

Seperti diberitakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan kemarin  menjatuhkan putusan bebas murni kepada terdakwa mantan Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan (Sekda Tapsel) Rahudman Harahap dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 4 tahun penjara dan Rp500 juta dengan uang pengganti Rp480 juta.

Dalam putusan Majelis Hakim yang diketuai, Sugiyanto mengatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi TPAPD Tapsel tahun anggaran 2005 yang merugikan negara hingga Rp2,071 juta. Karena terdakwa secara sah tidak ikut menandatangani pencairan dana TPAPD tersebut serta tidak ikut menikmati kerugian negara tersebut.

Editor: AGUS UTAMA
(dat03/wol)


WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment