Wednesday, 26 June 2013 20:53    PDF Print E-mail
Bupati Madina harus dinonaktifkan
Warta

RIDIN
WASPADA ONLINE


MEDAN - Elemen masyarakat di Kabupaten Madina mengharapkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi segera menonaktifkan Bupati Madina Hidayat Batubara.

Hal itu dikarenakan walaupun sudah dipenjarakan KPK di Rutan Guntur Jakarta terkait kasus suap, tetapi diduga masih melakukan kejahatan secara berkelanjutan di Kabupaten Madina yang disetir Hidayat Batubara dari penjara.

join_facebookjoin_twitter

Informamsi menyebutkan selama dalam tahanan KPK, Hidayat Batubara melakukan mutasi 146 eselon II, III dan IV dan Isu yang berkembang menyebutkan 146 orang tersebut sudah mengeluarkan kocek yang tidak sedikit sehingga harus dilantik dari dari penjara.

Kabar juga menyebutkan kalau Hidayat Batubara memerintahkan Kadis PU untuk membuat puluhan miliar kontrak proyek PL di penjara, karena  proyek-proyek  di PU sudah diperjualbelikan sebelum mereka masuk penjara.

Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA Madina) Ahmad Irwandi Nasution agar KPK segera merekomendasi ke Mendagri tentang penonaktifan Bupati Madina.

”Hal tersebut dirasa perlu untuk menghaindari seperti mutasi dan membuat kontrak proyek di dalam penjara, terganggunya jalannya roda pemerintahan, biaya tinggi karena SKPD harus hilir mudik ke Jakarta untuk tanda tangan surat-surat, dan terganggunya pelayanan public,” ujar Ahmad Irwandi Nasution.

Ketua IMA Madina tersebut juga menjelaskan kalau Mendagri dapat mengangkat Wakil Bupati Madina sebagai Plt Bupati  dengan alasan  bupati berhalangan sementara karena ditahan KPK. Prosedurnya KPK merekom mendagri untuk penonaktifan bupati. Berdasarkan rekom tersebut Mendagri memberikan kewenangan plt kepada wakilnya. Namun status bupati menunggu status hukum sebagai terdakwa.

“Jadi wakil masih berkordinasi tentang hal-hal yang prinsip karena status bupati belum nonaktif.  hal ini sejalan dgn kasus Gubernur riau, beliau masih berstatus tersangka namun Mendagri telah menunjuk Wagub sbg Plt utk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, meskipun hal-hal yang prinsip harus tetap dikonsultasikan kepada Gubernur Ruzli Zainal,” papar Ketua IMA Madina tersebut yang juga telah melaporkan tentang dugaan penyimpangan di Pemkab Madina yang dilakukan oleh Hidayat Batubara selama dalam penjara.

Juru bicara KPK Johan Budi saat ditanya terkait dorongan penonaktifan Bupati Madina Hidayat Batubara yang telah dipenjarakan KPK terkait kasus suap belum menerima laporan dari penyidik terkait hal tersebut. “Nanti saya check ya,” ujar Johan Budi

Seperti diketahui Hidayat Batubara ditangkap oleh tim KPK pada Rabu 15 Mei lalu. Hidayat diduga terkait proyek yang bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprov Sumut, untuk membangun rumah sakit di Kabupaten Madina.

Pemkab Madina mendapat kucuran anggaran BDB senilai Rp 79.975.772.609 tahun 2013 dan Rp 54.974.152.000 pada 2012.

Editor: AGUS UTAMA
(dat03/wol)

WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment