Sunday, 23 June 2013 20:15    PDF Print E-mail
Ada warga yang tolak diberi BLSM
Warta
WASPADA ONLINE

BANDUNG - Ratusan warga miskin di Kecamatan Kertatasi dan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar), menyatakan menolak Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), senilai Rp150 ribu per bulan.

Penolakan terhadap kebijakan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM disampaikan melalui kepala masing-masing desa, di antaranya Desa Cipelah, Rancabali, Cihawuk , Kecamatan,  Kertasari, serta Desa dan Kecamatan Cibeureum, yang perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Garut.

Kepala Desa Cihawuk Aef Saepuloh, hari ini, menjelaskan penolakan warganya cukup berasalan. Warga desa memilih harga BBM tidak dinaikan karena selama ini kehidupan ekonomi di desa tersebut sangat sulit, apalagi ditambah dengan naiknya harga BBM yang akan berdampak langsung terhadap naiknya kebutuhan pokok.

“Tidak hanya dampak naiknya harga sembako, warga kami selama ini (sebelum BBM naik), harus megeluarkan biaya transportasi yang cukup tinggi antara Rp30 ribu hingga Rp40 ribu untuk menjangkau pasar terdekat di Desa Maruyung, Kecamatan Pacet. Ini yang menjadi alasan kenapa sebagian besar warga desa kami menolak BSLM,” tutur Aef.

Pernyataan Aep dibenarkan sejumlah warga di Desa Cihawuk dan Cipelah. “Besaran BLSM Rp150 ribu itu kecil dan justru warga akan semakin miskin. Jadi, kami dan warga lainnya menolak BLSM. Mending tidak usah menaikan harga BBM,” tutur Rochman warga Kampung dan Desa Cihawuk.

Hal senada juga dikatakan Romli, warga Desa Cipelah. “Sebelum pemerintah resmi menaikkan harga BBM, kami dan warga miskin di Desa Cipelah menyatakan menolak dinaikkannya harga BBM. Apalagi, kebutuhan sekolah anak-anak kami yang semakin tinggi. Jadi, apa tujuan positifnya pemerintah menaikkan harga BBM jika dampaknya ke rakyat berpeghasilan di bawah standar,” tandas Romli.

Di sisi lain, Aef menjelaskan warganya yang menolak BLSM kebanyakan bekerja sebagai buruh tani dan bekerja serabutan. “Tidak hanya bahan membeli sembako, seperti harga beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Naiknya harga BBM juga berdampak terhadap  harga pupuk, dan kebutuhan pertanian lainnya,” ungkapnya.

Menurutnya, memberikan solusi atas kondisi kemiskinan masyarakat saat ini. “Pemberian BLSM itu, tidak mencover masyarakat secara keseluruhan. Seperti pada pengalaman penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), dari sekitar 1.800 Kepala Keluarga (KK), kurang dari 50 persennya saja yang mendapatkan. Padahal, warga desanya itu sebagian besar bisa dikatakan masyarakat miskin,” jelas Aef..

Penolakan serupa juga dikatakan oleh Kades Cibeureum Atep Ahmad. Menurutnya, pemberian BLSM hanya mengadu domba antara pemerintah desa dan warga. “Yang kami khawatirkan muncul konflik horizontal di masyarakat,” kata Atep.
(dat06/metrotvnews)

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment