Wednesday, 29 May 2013 22:41    PDF Print E-mail
BLSM masih kurang Rp46,7 miliar lagi
Ekonomi & Bisnis

WASPADA ONLINE

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mengaku dana yang tersedia untuk melaksanakan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) mencapai Rp 12 triliun. Tetapi jumlah yang dibutuhkan masih kurang Rp 46,7 miliar. Sekretaris Jendral Kemensos Toto Utomo Budi Santosa mengatakan dana tersebut sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan.

Hanya saja, Toto tidak menjelaskan secara detil dari mana dana tersebut disiapkan. Ia hanya bilang kepastian soal dana itu didapat setelah pemerintah menghitung jumlah pemotongan anggaran yang akan dilakukan pemerintah melalui APBN Perubahan. Begitupun dengan sisa anggaran yang masih kurang, menurutnya yang mengetahui detil soal sumber dana adalah Kemenkeu, Kemensos hanya menyalurkan saja.

join_facebookjoin_twitter

Menurut Toto, sebetulnya total dana yang akan diberikan langsung kepada masyarakat melalui program BLSM ini sebanyak Rp 11,64 triliun, hanya saja ada biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan supaya penyalurannya tepat sasaran, di antaranya adalah untuk pengamanan, dan persiapan sistem penyaluran. Misalnya saja, untuk pencetakan kartu miskin dan distribusinya, pemerintah mengalokasikan dana hingga Rp 70,4 miliar yang dilakukan oleh PT POS, sisanya untuk pengamanan.

Sementara itu, bantuan tersebut akan disalurkan mulai pertengahan bulan Juni 2013, bulan Agustus, dan November secara bertahap. Skema penyalurannya menggunakan kartu khusus yang diterima masyarakat, dan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Dalam APBN-P yang diajukan, pemerintah meminta penambahan anggaran melalui kementrian sosial yang terdiri dari Program bantuan beras bagi masyarakat miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Sekertaris Jendral (Sekjen) Kemensos, Toto Utomo Budi Santosa mengatakan, penetapan jumlah anggaran bagi program-program tersebut hanya bisa dilakukan oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

“Silahkan saja, anggota dewan mempertanyakan soal anggaran tersebut, tetapi yang berwenang mengubahnya hanya Menteri Keuangan dan Bappenas,” ujar Toto, hari ini di Gedung DPR dalam rapat kordinasi dengan komisi VIII DPR RI.

Hasil survei menyebutkan, banyak masyarakat tak setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, sejumlah masyarakat pun tak menolak kompensasi bantuan sementara langsung masyarakat (BLSM) bila pemerintah merealisasikan rencana kenaikan harga BBM.

Pengamat ekonomi Hendri Saparini mengatakan, hari ini, warga ragu menanggapi rencana kenaikan harga BBM. Namun, mereka tetap menuntut pemerintah tak merealisasikan rencana tersebut.

Dari hasil Lembaga Survei Nasional (LSN), Hendra mengatakan 86,1 persen responden menolak kenaikan harga BBM. Responden yang tak setuju yaitu 12,4 persen dan 1,5 persen tak mengetahui rencana tersebut.

Namun 51,7 persen responden setuju dengan pemberian BLSM. Sementara responden yang tak setuju yairu 47,2 persen dan sisanya, sebesar 1,1 persen, menjawab tak tahu.

Seharusnya, kata Hendri, pemerintah memberikan pilihan lain. Sebab bila BBM naik, kompensasi BLSM hanya meringankan masyarakat selama empat atau lima bulan. Setelah itu, mereka harus mandiri dan berjuang untuk bertahan hidup.

Lantaran itu, pemerintah harus merancang kebijakan yang komprehensif. Sehingga daya beli masyarakat tak menurun meskipun harga BBM naik. Sekaligus, pemerintah mempertahankan beban subsidi BBM di APBN.

Selain itu, pemerintah pun perlu memperhatikan dampak kenaikan harga BBM terhadap bidang industri. Bila BBM naik, maka produsen kelas kecil dan menengah tak mampu lagi bersaing. Pengangguran bertambah. Jumlah warga miskin pun akan meningkat.

Sebenarnya, lanjut Hendri, bukan pemberian BLSM yang menjadi pokok perhatian. Tapi, penyebab kenaikan harga BBM yang harus menjadi sorotan. Pemerintah kurang memperhatikan produksi BBM di bagian hulu. Itulah yang menjadi penyebab kenaikan harga BBM.
(dat03/kompas/metronews)

WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment