Thursday, 30 May 2013 08:36    PDF Print E-mail
BBM naik, pemerintah gagal kelola stabilitas keuangan
Warta

WASPADA ONLINE

JAKARTA - Wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menunjukkan pemerintah gagal mengelola stabilitas keuangan. Demikian disampaikan anggota Komisi XI DPR RI, Arif Budiman, di acara 811 Show Metro TV di Jakarta, tadi malam.

Arif mengaku mendapat penolakan masyarakat terhadap kebijakan itu dengan alasan apapun. Pasalnya, kenaikan harga BBM akan berpengaruh pada seluruh bidang kehidupan masyarakat. Tak hanya harga makanan, kenaikan harga BBM akan mempengaruhi ongkos transportasi yang berujung pada sejumlah segi kehidupan, seperti pendidikan dan kesehatan.

join_facebookjoin_twitter

Seharusnya, kata Arif, pemerintah tak perlu menaikkan harga BBM. Pengaruh perubahan harga akan bersifat permanen di masyarakat. Daya beli masyarakat pun pastinya berubah.

"Seperti pemerintah mengatakan setelah lima bulan keadaan kembali normal. Itu keseimbangan harga yang baru bukan harga yang sekarang," katanya.

Masyarakat, kata politikus PDIP itu, sudah terhimpit beban. Bila harga BBM naik, maka masyarakat akan semakin terbebani.

Arif menegaskan pemerintah sebaiknya berpikir membuat skenario pembangunan dan mengendalikan harga. Bila tak mampu, jangan beban itu ditimpakan pada masyarakat.

Hasil survei menyebutkan, banyak masyarakat tak setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, sejumlah masyarakat pun tak menolak kompensasi bantuan sementara langsung masyarakat (BLSM) bila pemerintah merealisasikan rencana kenaikan harga BBM.

Pengamat ekonomi Hendri Saparini mengatakan, tadi malam, warga ragu menanggapi rencana kenaikan harga BBM. Namun, mereka tetap menuntut pemerintah tak merealisasikan rencana tersebut.

Dari hasil Lembaga Survei Nasional (LSN), Hendra mengatakan 86,1 persen responden menolak kenaikan harga BBM. Responden yang tak setuju yaitu 12,4 persen dan 1,5 persen tak mengetahui rencana tersebut.

Namun 51,7 persen responden setuju dengan pemberian BLSM. Sementara responden yang tak setuju yairu 47,2 persen dan sisanya, sebesar 1,1 persen, menjawab tak tahu.

Seharusnya, kata Hendri, pemerintah memberikan pilihan lain. Sebab bila BBM naik, kompensasi BLSM hanya meringankan masyarakat selama empat atau lima bulan. Setelah itu, mereka harus mandiri dan berjuang untuk bertahan hidup.

Lantaran itu, pemerintah harus merancang kebijakan yang komprehensif. Sehingga daya beli masyarakat tak menurun meskipun harga BBM naik. Sekaligus, pemerintah mempertahankan beban subsidi BBM di APBN.

Selain itu, pemerintah pun perlu memperhatikan dampak kenaikan harga BBM terhadap bidang industri. Bila BBM naik, maka produsen kelas kecil dan menengah tak mampu lagi bersaing. Pengangguran bertambah. Jumlah warga miskin pun akan meningkat.

Sebenarnya, lanjut Hendri, bukan pemberian BLSM yang menjadi pokok perhatian. Tapi, penyebab kenaikan harga BBM yang harus menjadi sorotan. Pemerintah kurang memperhatikan produksi BBM di bagian hulu. Itulah yang menjadi penyebab kenaikan harga BBM.
(dat03/metronews)

WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment