Monday, 20 May 2013 16:18    PDF Print E-mail
Polisi tak boleh berbisnis sesuai PP
Warta
WASPADA ONLINE

JAKARTA - Anggota polisi dilarang berbisnis dengan pihak luar demi keuntungan pribadi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Hal ini menjadi sorotan setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melansir temuan bahwa anggota Polri berpangkat Aiptu memiliki transaksi keuangan mencurigakan selama 5 tahun terakhir hingga Rp1,5 triliun.

Ada beberapa ayat dalam pasal 5 anggota Polri dilarang bekerjasama dengan pihak eksternal-internal untuk menguntungkan pribadi dan menimbulkan kerugian bagi negara.

"Tidak boleh jadi perantara atau calo dalam kegiatan usaha yang berada di lingkungan kantornya," ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, hari ini.

Selain itu, anggota polisi, disebutkan tidak boleh menjadi pemegang saham di wilayah lingkupnya atau di kantornya.

Sebelumnya diberitakan, Bareskrim Mabes Polri resmi menahan Aiptu Labora Sitorus, pemilik transaksi mencurigakan Rp1,5 triliun yang juga ditetapkan Polda Papua menjadi tersangka kasus penimbunan bahan bakar minyak (BBM), pembalakan liar, dan transaksi mencurigakan. Aiptu Labora sudah dipindahkan ke Polda Papua.
(dat06/inilah)

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment