Sunday, 19 May 2013 21:19    PDF Print E-mail
Walikota Medan tak terima dinonaktifkan
Warta
RIDIN
WASPADA ONLINE


MEDAN - Sikap Walikota Medan Rahudman Harahap yang tidak terima dinonaktifkan dari jabatannya oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) karena kasus korupsi yang menjeratnya sebagai terdakwa mendapat tantangan dari pusat.

Pasca penonaktifan Rahudman Harahap pada 10 Mei 2013 Rahudman terlihat masih ngotot bahwa dirinya masih Walikota Medan dengan menggelar temu pers dan melakukan kunjungan kegiatan.

 

join_facebookjoin_twitter

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Djohermansyah Djohan meminta Rahudman Harahap harus patuh terhadap peraturan yang telah dikeluarkan oleh Mendagri tentang penonaktifan Rahudman tersebut. Menurut Djohermansyah Djoha  mempolemikkan redaksi Surat Keputusan (SK) Mendagri yang menonaktifkannya.

"Sesuai SK Mendagri Nomor 131.12-2916 Tahun 2013, tertanggal 10 Mei 2013 keputusannya, pada poin satu, memberhentikan sementara Rahudman Harahap dalam jabatan sebagai Walikota Medan. Kedua, selama Rahudman diberhentikan, Wakil Walikota Medan Dzulmi Eldin melaksanakan tugas Walikota," tegas Djohan.

"Jadi, yang melaksanakan tugas, itu lah kita (media dan masyarakat) sering istilahkan dengan sebutan Plt (Pelaksana Tugas). Isi SK itu sudah very-very clear," tandasnya menambahkan.

Dirjend Otda yang juga mengaku sudah mendapat laporan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho melalui Sekda Sumut Nurdin Lubis via sambungan telepon, mengingatkan Rahudman agar mematuhi dan mengikuti keputusan tersebut.

"Dia (Rahudman) harus patuh dan mengikuti itu. Dia tidak boleh lagi melaksanakan apapun dalam jabatannya terdahulu sebagai Walikota, karena sudah diberhentikan sementara," katanya.

Djohan menegaskan lagi, Rahudman Harahap tidak boleh lagi melakukan kunjungan kerja mengatasnamakan sebagai Walikota Medan serta tidak berhak menandatangani surat-surat apapun.

"Tak boleh lagi menandatangani apapun dan tidak membuat kunjungan kerja atas nama jabatan walikota," tandasnya.

Kepada PNS maupun pejabat di lingkungan Pemko Medan, lanjut Djohan, diingatkan agar tidak mendampingi Rahudman seolah dalam kapasitas Walikota Medan. Ia menyarankan agar Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Medan Dzulmi Eldin menegur siapa saja yang bersileweran mendampingi Rahudman tanpa alasan kedinasan yang jelas.

"Pernyataan kami dari Kemendagri, pegawai-pegawai Kota Medan tidak boleh lagi mendampingi beliau dalam kapasitas sebagai Walikota Medan. Sementara dia sudah selesai. Silahkan Plt Walikota Medan menegur," ujarnya.

Dengan nada meninggi, Djohan kembali menasihati Rahudman agar taat aturan serta patuh terhadap atasan. "Nasihat saya, dia kan pamong, dia harus taat dengan aturan dan patuh dengan atasan. Jangan mempersulit keadaan dan mempersulit diri sendiri. Tidak usah lagi mengurusin pemerintahan, urusin saja kasus hukumnya. Kalau memang hukum menyatakan dia tidak bersalah, dia akan diaktifkan kembali sebagai Walikota. Jadi jangan caweh-caweh, karena seandainya dia aktif lagi akan tetap berurusan dengan kita (Mendagri) lagi. Maka jangan merusak hubungan, bilang dengan dia begitu," ujarnya terdengar mengancam.

Djohan juga menegaskan, Pelaksana tugas (Plt) Walikota Medan tidak punya urusan serta tidak perlu berkoordinasi dengan Walikota Nonaktif jika hendak mengambil suatu kebijakan. "Plt Walikota koordinasinya dengan Gubernur dan Kemendagri. Jadi tidak harus berkoordinsi dengan walikota nonaktif," tegasnya.

Sebelumnya juga Gubnernur Sumatera Utara Gatot Pujao Nugroho  yang mendengar kalau Rahudman tidak terima diberikan surat nonaktif oleh Mendagri langsung berkomentar keras. Gatot merasa 'geram' mendengar kalau Walikota Medan Rahudman Harahap menolak dinonatifkan.

Gatot langsung menelepon Mendagri Gamawan Fauzi dan melaporkan   Rahudman Harahap yang menolak kalau Wakil Walikota Medan Dzulmi Eldin sebagai pelaksana tugas jabatan Walikota Medan.
 
 Direktur Eksekutif Lembaga Indevenden Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) Azhari Sinik menyebutkan kalau Rahudman tidak tau diri karena masih mau bertahan menjadi Walikota Medan walapun sudah dinonaktifkan Mendagri.

"Semestinya dia sadar dan legowo kalau Rahudman tidak bisa lagi memimpin Kota Medan karena sudah dinonaktifkan.

Kalau memang Rahudman tidak senang dengan keputusan Mendagri tentang penonaktifannya sebagai walikota Medan, buatlah gugatan secara hukum dan jabatan yang selama ini dia emban (Rahudman- Red) harus legowo diserahkan Mendagri ke Wakil Walikota Medan  Dzulmi Eldin," ungkap Azhari.

Editor: AGUS UTAMA
(dat03/wol)



WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment