Friday, 10 May 2013 22:39    PDF Print E-mail
Koruptor 'keluyuran' sudah rahasia umum
Warta
WASPADA ONLINE

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika tidak kaget dengan pernyataan Ketua KPK Abraham Samad terkait banyaknya koruptor yang bebas keluar-masuk lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Fakta itu bisa saja ada benarnya. Ya dulu kan saya pernah bilang Nazarudin tokoh koruptor paling sakti di Indonesia. Dia bisa tidur di RS Abdi Waluyo dalam jangka waktu lama dan lainnya. Bahkan bisa bersama istrinya Neneng," ujar Pasek di Jakarta, hari ini.

Dia mengatakan, seharusnya KPK bisa bersikap tegas atas temuan tersebut. Sebab, jika tidak nantinya apa yang disampaikan KPK soal masih bebasnya para napi koruptor di luar lapas tidak akan bisa diselesaikan.

join_facebookjoin_twitter

"Sebaiknya, tuduhan Ketua KPK Abraham Samad itu langsung diikuti dengan penangkapan sehingga ditemukan fakta hukumnya," tutur dia.

Menurut Pasek, jika hal itu bisa dilakukan aparat penegak hukum bisa memiliki dasar atau bukti untuk mempidanakan para koruptor yang masih bebas keluar masuk lapas. Sebab, ada indikasi keluar-masuknya para koruptor dari lapas bisa berujung kepada kasus gratifikasi.

"Kan itu bisa menjadi pidana penyalahgunaan wewenang karena praktik seperti itu pasti diikuti atau diawali dengan adanya gratifikasi. Kalau hanya tuduhan-tuduhan, maka akan terjadi hubungan disharmonisasi antara KPK dengan Kemenkumham," tuturnya.

Keluar masuknya tahanan atau narapidana kasus korupsi di lembaga pemasyarakatan (lapas) dinilai sudah menjadi rahasia umum.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat menilai pernyataan Ketua KPK Abraham Samad yang menyebut banyak koruptor tidak menjalani masa tahanan dengan semestinya karena sering keluar masuk Lapas, benar terjadi

"Ini sudah menjadi rahasia umum dan KPK pun juga sudah lama mengetahuinya. Meskipun para pejabat tinggi Kemenhukam belum tentu terlibat dalam pemberian izin keluar ini. Namun kebijakan yang mudah memberi izin di level bawah tentu membuat tanda tanya muncul," ujar Martin di Jakarta, hari ini.

Menurutnya, salah satu titik lemah pemberantasan korupsi dalam praktek penegakan hukum dan pemberian efek jera adalah pada pengawasan. "Kemudian sesudah putusan dikeluarkan dan para terpidana masuk di Lembaga pemasyarakatan, pengawasan dan izin bagi para terpidana koruptor adalah di tangan aparat Kemenkumham. Akibatnya terjadilah praktik-praktik seperti yang disebut Abraham Samad itu," ungkapnya.

Martin mengatakan, untuk mencegah hal ini, seluruh aparat penegak hukum harus bekerja sama dalam hal tersebut. Agar kedepannya tidak ada lagi koruptor yang bisa keluar masuk Lapas sesuai dengan keinginannya.

"Untuk mencegahnya, kita usulkan supaya Kemenhukam melibatkan KPK atau membuat kerja sama dengan KPK dalam pengawasan terhadap para tahanan koruptor di Lapas, misal di Rutan khusus koruptor yang baru dipusatkan di Sukamiskin Bandung. Kemudian dicoba suatu saat, mantan pimpinan atau pejabat di KPK ditempatkan menjadi pejabat di Kemenkumham yang ikut mengatur lembaga pemasyarakatan," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad mengatakan sejumlah koruptor kelas kakap tidak menjalani hukuman sebagai mestinya tahanan. Mereka bisa keluar masuk tahanan seenaknya dengan izin oknum lembaga pemasyarakatan (Lapas). "Habis maghrib narapida koruptor keluar. Sehabis subuh kembali lagi," kata Abraham.
(dat16/inilah)




WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment