Monday, 06 May 2013 08:19    PDF Print E-mail
Proposal kompensasi BBM tak layak disetujui
Sports

JAKARTA - Proposal Dana Kompensasi Kenaikan Harga BBM bersubsidi tidak layak untuk disetujui DPR karena sejumlah alasan yang relevan. Selain karena sejumlah program dalam proposal itu sudah terakomodasi dalam APBN 2013, ada potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik menuju tahun Pemilu 2014.
WASPADA ONLINE

JAKARTA - Proposal Dana Kompensasi Kenaikan Harga BBM bersubsidi tidak layak untuk disetujui DPR karena sejumlah alasan yang relevan. Selain karena sejumlah program dalam proposal itu sudah terakomodasi dalam APBN 2013, ada potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik menuju tahun Pemilu 2014.

Begitu dikatakan Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo dalam rilis yang diterima redaksi, tadi malam.
 
"Alasan lainnya, pemerintah belum becus mengelola BBM bersubsidi, karena jumlah yang diselundupkan terbilang sangat besar volumenya. Karena itu, proposal dana kompensasi yang akan dimasukan dalam APBN-P 2013 tidak memenuhi persyaratan untuk diterima," lanjutnya.
 
Dikatakan Bambang, dalam proposal Dana Kompensasi itu, ada program yang sama dan serupa dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga miskin. Kekuatan-kekuatan politik di DPR tentu saja akan belajar dari pengalaman menjelang Pemilu 2009. Saat itu, BLT dijadikan kuda tunggangan partai penguasa untuk meraih simpati pemilih. Hal serupa tidak boleh berulang di Pemilu 2014.
 
"Kompensasi lain seperti beras untuk warga miskin (Raskin) serta bantuan bagi siswa miskin dan program Keluarga Harapan sudah terakomodasi dalam APBN tahun berjalan," tandasnya.
 
Alasan lain untuk menolak proposal itu, masih lanjutnya, adalah fakta bahwa pemerintah belum efektif mengelola BBM bersubsidi, karena persentase yang dicuri atau diselundupkan masih terbilang tinggi. Kelanggkaan BBM saat ini lebih disebabkan pencurian dan penyelundupan oleh oknum aparat negara.

"Artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan BBM bersubsidi," katanya lagi.

Perkiraan bahwa 30 persen BBM bersubsidi diselundupkan atau tidak tepat sasaran, tambahnya, sudah dibenarkan oleh pemerintah sendiri. Namun, respons pemerintah atas masalah ini sangat minimalis.

Dengan demikian, Bambang menyimpulkan bahwa syarat untuk menolak proposal Dana Kompensasi Kenaikan Harga BBM bersubsidi itu sudah sangat terpenuhi.
(dat20/rmol)

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment