Thursday, 02 May 2013 19:08    PDF Print E-mail
Rahudman segera non aktif
Warta
RIDIN
WASPADA ONLINE


MEDAN –  Walikota Medan Rahudman Harahap yang tersandung kasus korupsi akan segera non aktif karena kasus yang menjeratnya sebagai tersangka tersebut segera disidangkan olehg Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan yang direncanakan besok Jumat (3/5).

Tetapi sayangnya Pemprov Sumut baru akan mengirim surat terkait penonaktifan Rahudman Harahap tersebut ke Mendagri besok.

join_facebookjoin_twitter

Rahudaman Harahap disidang sebagai terdakwa kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) tahun 2005 sebesar Rp 1,5 miliar lebih saat menjabat sebagai Sekretaris Dareah di Kabupaten Tapsel.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) telah menerima surat balasan dari Pengadilan Negeri Medan terkait status hukum Walikota Medan Rahudman Harahap sebagai terdakwa korupsi.

Pemprov  Sumut menerima surat penjelasan yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan berisi penjelasan registrasi perkara nomor 51/Pid.sus K/2013/PN Medan atas nama terdakwa Rahudman Harahap.

Surat pengadilan itu menjawab surat yang dilayangkan Pemerintah Provinsi Sumut, Selasa 30 April 2013 menanyakan status hukum Rahudman Harahap.  Surat yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Medan, menurut Asisten Pemerintahan Provinsi Sumut Hasiholan Silaen diterima petang tadi.

"Sudah kita terima surat balasan dari PN Medan, sekarang sedang kita proses untuk dikirim kepada Bapak Menteri Dalam Negeri besok," kata Hasiholan hari ini.

Ia menambahkan surat tersebut sifatnya hanya pemberitahuan secara resmi kepada Mendagri berkaitan status Walikota Medan Rahudman Harahap. "Tapi tentunya disertai bukti registrasi perkara yang dikeluarkan PN Medan," kata Hasiholan.

Proses selanjutnya, masih kata Hasiholan, Menteri Gamawan Fauzi akan menonaktifan atau pengangkatan pelaksana tugas walikota." Kalau itu Menteri tidak harus memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Sumut lagi," tutur Hasiholan.

Rahudman Harahap yang berstatus terdakwa korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Tapanuli Selatan senilai Rp 1,5 miliar saat dia menjadi Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan 2005.

Sebelum jadi Wali Kota Medan, Rahudman adalah Sekretaris Daerah Tapsel. Dia kemudian berstatus terdakwa sejak 5 April 2013 setelah menjadi tersangka sejak 2010 akibat perbuatan korupsi itu.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara ( Sekda Prov Sumut) Nurdin Lubis  menjelaskan, sesuai bunyi Pasal 126 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6/2003 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, maka Rahudman berhenti sementara. "Kepala daerah berstatus terdakwa diberhentikan sementara dari jabatannya sampai perkara berstatus incraht (berkekuatan hukum tetap)," kata Nurdin.

Selanjutnya, masih kata Nurdin Mendagri yang akan menentukan pelaksana tugas Walikota Medan." Karena Wakil Walikota ada, maka wakilnya akan menjadi pelaksana tugas hingga kasus Rahudman berkekuatan hukum," katanya.

Rahudman Harahap akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jumat 3 Mei 2013. Kepala Biro Operasional Polda Sumut Komisaris Besar Iwan Sugiarto mengatakan.

"Pengamanan sidang sudah disiapkan. 545 personil polisi mengamankan jalannya sidang besok. Jika kondisi mengharuskan mobil penghalau massa terlibat, polisi sudah menyiapkan tak jauh dari gedung pengadilan," kata Iwan.

Editor: AGUS UTAMA
(dat06/wol)




WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment