Tuesday, 30 April 2013 21:32    PDF Print E-mail
Wacana kenaikan BBM, kasihan rakyat
Ekonomi & Bisnis
WASPADA ONLINE

JAKARTA - DPR RI tidak lagi ingin menanggapi rencana penaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang waktunya semakin tidak jelas. Dewan melihat wacana tersebut justru merugikan rakyat.

"Ya kami menunggu sikap resmi pemerintah, kami tidak ingin terus berwacana, kasihan rakyat bingung," kata Wakil Ketua DPR RI bidang Perekonomian Sohibul Iman di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini.

join_facebookjoin_twitter

Senada dengan Sohibul, Wakil Ketua DPR RI bidang Perindustrian Pramono Anung juga enggan mengomentari berubahnya rencana kenaikan dua harga BBM ke satu harga di bawah Rp6.500.

"Yang jelas kita menunggu penguman resmi tentang kenaikan yang penting akan ada sikap dari fraksi-fraksi untuk kenaikan. Nanti kita bilang setuju ternyata ga naik, kita bilang ga setuju ternyata naik. prinsipnya nunggu pengumuman," tegas Pramono.

Sementara itu, Sekjen DPP PPP Romahurmuziy menilai kenaikan BBM jangan dibarengi pemberian Bantuan Langsung Tunai. Karena kebijakan tersebut justru memicu inflasi karena mendorong secara massif konsumsi masyarakat.

"Padahal angka inflasi kita berdasarkan YoY Maret 2013 adalah yg tertinggi dalam 5 tahun. Pemerintah harus konsisten untuk tidak menerbitkan kebijakan inflatoir," katanya.

Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan beberapa pimpinan serikat pekerja di Istana Negara sebagai bentuk penghianatan kepada para buruh.

Penilaian itu disampaikan Sekretaris Departemen Tenaga Kerja DPP PDIP, Jeppri Firdaus Silalahi. Menurut dia, yang dibutuhkan buruh saat ini bukanlah mendapatkan hari libur, melainkan buruh membutuhkan kesejahteraan, mendapatkan jaminan sosial serta mendapatkan perlindungan dan kebebasan untuk berserikat.

"Hasil pertemuan ini merupakan pengkhianatan dan melenceng dari apa yang diperjuangkan seluruh buruh selama bertahun-tahun. Dan ini bentuk pembodohan yang dilakukan pemerintah untuk pencitraan," kata Jeppri melalui pesan singkatnya, Jakarta, hari ini.

Dia mengatakan, yang terpenting adalah bagaimana mensejahterakan rakyat khususnya kaum buruh. Sebab, keputusan pemerintah atas penaikan BBM justru akan menyengsarakan rakyat. "Untuk apa libur satu hari jika sengsara di hari-hari berikutnya karena disebabkan penaikan harga BBM," tegasnya.

"Mari kembalikan hari buruh sebagai hari perjuangan kaum buruh, bukan kongkalikong pimpinan serikat buruh dengan pemerintah dan kaum cukong," tandasnya.

Menurut dia, sebenarnya pada era pemerintahan Soekarno, 1 Mei adalah hari yang diperingati secara nasional dan disahkan menjadi hari libur nasional melalui UU No.1 Tahun 1951.

Diketahui, hasil pertemuan beberapa pimpinan serikat pekerja dengan SBY di Istana ternyata bukan menghasilkan kenaikan upah, bukan menambah dan menaikkan item KHL (kebutuhan hidup layak), bukan membatalkan penaikan harga BBM, bukan serius mengawasi pengusaha untuk menjalankan sistem ketenagakerjaan sesuai UU No:13 Tahun 2003, tapi menetapkan 1 Mei tahun depan adalah hari libur nasional.
(dat06/metrotvnews/inilah)




WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment