Monday, 29 April 2013 19:51    PDF Print E-mail
Walikota Medan harus segera ditahan dan non aktif
Warta
RIDIN & IRWAN SIREGAR
WASPADA ONLINE


MEDAN - Walikota Medan Rahudaman Harahap sudah dijadwalkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan untuk disidangkan pada 3 Mei 2013 mendatang terkait kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Tapanuli Selatan tahun 2005 sebesar Rp 1,5 miliar.

Kasus tersebut terkait saat Rahudman Harahap menjabat Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan (Tapsel). Para kalangan di Sumut masih belum puas karena sang Walikota Medan tersebut sampai saat ini belum pernah menjani penahanan.

join_facebookjoin_twitter

Kalangan juga meminta agar Mendagri menonaktifkan Rahudman Harahap agar proses hukum kasus tertsebut bisa berjalan lancar. “Sesuai UU No 32 tahun 2004 serta perubahanya UU No 12 tahun 2008 tentang perubahan atas UU pemerintahan daerah. Yang  pasal 31 menyatakan terdakwa yang berkaitan korupsi harus non aktif,” ujar Kepala Devisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Medan Irwandi Lubis

"Kita harapakan dalam persidangan nanti majelis hakim harus melakukan penetapan penahanan terhadap Rahudman Harahap sebagai pelaku terdakwa korupsi Tunjangan Pengasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Tapsel seperti beberapa tersangka lainya yang telah ditelah ditetapkan penahanan oleh Majelis Hakim Tipikor Medan,” ujar Irwandi.

Panahanan terhadap Rahudman Harahap kata Irwandi perlu dilakukan oleh Majelis Hakim Tipikor Medan agar Rahudman fokus dalam proses hukum yang dijalaninya dan pemerintahan juga berjalan lancar. “Penahanan Rahudman juga harus dilakukan untuk menjawab rasa keadilan masyarakat yang tidak ada tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi,” tandasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPP Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI) Tongam Siregar yang menyebutkan kalau Aparat hukum baik Kejati Sumut yang menangani kasus korupsi Rahudman tersebut dan Penghasilan Tipikor tindak punya ‘taring’ untuk memaksa Rahudman Harahap agar masuk sel tahanan terkait kasus korupsi yang menjeratnya  sebagai tersangka.

”Saya nilai lembaga hukum yang menangani Rahudman tersebut tidak punya ‘taring’. Hukum masih diterapkan kepada maling ayam saja,” ketus Tongam.

Seperti dikatahui pasca pelimpahan berkas korupsi Walikot Medan Rahudman Harahap oleh Kejaari Padang Sidempuan pada 25 April lalu, hari ini   Pengadilan Negeri Tipikor telah menjadwalkan sidang koerups sang Walikota Medan tersebut.

Ketua Pengadilan Tipikor  Pengadilan Negeri Medan, Erwin Mangatas Malau menyebutkan kalau sidang perdana Rahudman Harahap tersebut akan dilakukan  pada 03 Mei 2013 nanti. Erwin Mangatas Malau  telah menunjuk Hakim Ketua Sugianto, SB Hutagalung, Kemas Ahmad Jauhari masing-masing sebagai hakim Anggota dalam persidangan perdana yang digelar pada 3 Mei 2013 mendatang.

Humas Pengadilan Negeri Medan, Ahmad Guntur  menegaskan dipilihnya hari Jumat menjadi hari sidang tersangka Rahudman Harahap yang juga menjabat sebagai Walikota Meda merupakan permintaan Ketua Majelis. Karena kari sidang merupakan ketentuan dari ketua majelis.
 
“Terkait alasah dipilihnya hari Jumat sebagai sidang Rahudman merupakan wewenang Mejelis hakim. Barang kali tidak mengganggu persidangan,mungkin dari Senin-Kamis banyak,” kata Guntur. Namun, Guntur enggan menyebutkan pasal yang menjerat Rahudman. “Saya belum baca isi berkas atas nama  Rahudman,” tambahnya.
 
Diketahui bahwa berkas perkara kasus dugaan korupsi TPAPD sebesar Rp 1.5 miliar yang berasal dari APBD 2005 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) telah dilimpahkan oleh Tim Penuntut Kejaksaan yang wakili oleh Kajari Padang Sidempuan, H Freddy Azhari Siregar didampingi Kasi Pidsus Padang Sidempuan Sapta Putra dan jaksa Kejatisu Dwi Sudarto yang diterima langsung bagian Panitera Pengadilan Tipikor Medan, Wahyu dengan Nomor : No 51/Pidsus.K/2013/PN. Mdn atas nama Rahudman Harahap pada 25 April 2013.

Sebagaimana diketahui bahwa Walikota Medan  Rahudman dijadikan tersangka pada 26 Oktober 2010. Dia diduga terlibat kasus korupsi TPAPD di Pemkab Tapanuli Selatan 2005, saat menjabat Sekda Tapanuli Selatan. Rahudman dan Amrin Tambunan selaku mantan Bendahara Pemkab Tapsel diduga telah merugikan negara Rp 1,5 miliar.

Editor: AGUS UTAMA
(dat16/wol)




WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment