Sunday, 28 April 2013 07:16    PDF Print E-mail
DPD apresiasi putusan MK
Warta
WASPADA ONLINE

YOGYAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No 92/PUU-X/2012 telah mengembalikan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sebelumnya direduksi oleh Undang-Undang (UU) No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (P3).

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengapresiasi putusan MK yang mengakui keberadaan DPD sebagai lembaga negara yang memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya, yaitu DPR dan Presiden untuk mengajukan RUU.

"Putusan MK sangat positif sekali. Mengembalikan hak dan kewenangan DPD sebagaimana yang diatur konstitusi," kata Irman, usai menghadiri diskusi di Yogyakarta, tadi malam.

Menurutnya, hal ini sebagai momentum dalam memperbaiki perubahan legislasi nasional agar lebih baik. Sehingga, diharapkan bisa lebih efisien dalam membuat UU.

"Ini bukan soal menang kalah. Semua demi penafsiran yang jelas. Sesungguhnya ini adalah perubahan luar biasa dalam proses legislasi," tegasnya.

Diskusi tersebut merupakan bagian dari kegiatan Press Gathering wartawan Parlemen. Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang juga sebagai istri Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan La Ode Ida.
(dat16/inilah)

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment