Thursday, 25 April 2013 21:23    PDF Print E-mail
Berkas sudah di pengadilan, Rahudman harus non aktif
Warta

RIDIN
WASPADA ONLINE


MEDAN - Kejaksaan Republik Indonesia (Kejari) Padang Sidempuan telah melimpakah berkas perkara tersangka Mantan Sekretaris Tapanuli Selatan (Tapsel), Rahudman Harahap ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan hari ini.

Diperkirakan sekitar dua minggu lagi Rahudman yang juga menjabat sebagai Walikota Medan akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Medan terkait kasus dugaan korupsi dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa (TPPAD) senilai Rp 1,5 miliar TA 2005.

join_facebookjoin_twitter

Berkas yang dilimpahkan Kejari Padang Sidempuan langsung diterima oleh panitera muda bagian Tipikor Wahyu Prabowo, dimana berkas langsung diantar Jaksa Kejatisu Dwi Sudarto didampingi Kasi Pidsus Kejari Padang Sidempuan Sapta Putra.

Bahkan berkas ini sudah diberi nomor register perkara dengan nomor : No 51/Pidsus.K/2013/PN. Mdn atas nama Rahudman Harahap.

Ketua Pengadilan Negeri Medan Erwin Mangatas Malau yang dikonfirmasi membenarkan telah dilimpahkannya berkas Rahudman ke pengadilan Tipikor, dan akan mempelajarinya. Namun menurutnya, sesuai prosedur maka ketua PN akan menunjuk majelis hakim yg menangani kasus ini. Dan nantinya majelis hakim yg ditunjuk akan menentukan jadwal persidangan yg biasanya digelar dua minggu stelah majelis hakim ditunjuk

Sementara itu terkait status Rahudman Harahap yang merupakan Walikota Medan dan disidang di Medan, Erwin mengaku pihaknya belum memerlukan pengamanan khusus dalam sidang nanti,menurut Erwin pengamanan akan dipertimbangkan pada saat melihat kondisi persidangan nanti.

Erwin juga menjamin tidak akan ada perlakuan khusus terhadap Rahudman pada saat menjalani persidangan

Sementara itu dalam berkas yg diserahkan ke pengadilan Tipikor Medan itu, dicantumkan Rahudman Harahapa dijerat dengan 3 pasal yaitu primer, pasal 2 Tipikor, subsider, pasal 3  dan lebih subsider pasal 9 UU tipikor.

Kepala Divisi Advokasi  Lembaga Bantuan Hukum Medan Irwandi Lubis menyikapi sampainya berkas Rahudman Harahap ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor ) Medan menyebutkan kalau dengan dilimpahkannya berkas perkara korupsi Rahudman Harahap maka walikota Medan tersebut wajib non aktif.      “Sesuai UU No 32 tahun 2004 serta perubahanya UU No 12 tahun 2008 tentang perubahan atas UU pemerintahan daerah. Yang  pasal 31 menyatakan terdakwa yabg berkaitan korupsi harus non aktif.

Kita harapakan dalam persidangan nanti majelis hakim harus melakukan penetapan penahanan terhadap Rahudman Harahap sebagai pelaku terdakwa korupsi Tunjangan Pengasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Tapsel seperti beberapa tersangka lainya yang telah ditelah ditetapkan penahanan oleh Majelis Hakim Tipikor Medan,” ungak Irwandi .

Panahann terhadap Rahudman Harahap kata Irwandi  perlu dilakukan oleh Majelis Hakim Tipikor Medan agar Rahudman fokus dalam proses hukum yang dijalaninya dan Pemerintahan juga  Kota Medan berjalan lancar. “ Penahanan Rahudman juga harus dilakukan untuk menjawab rasa keadilan masyarakat yang tidak ada tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi,” tandasnya.

Editor: AGUS UTAMA
(dat03/wol)

WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment