Tuesday, 23 April 2013 21:20    PDF Print E-mail
KPK harus punya skala prioritas
Warta
WASPADA ONLINE

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belakangan ini semakin gencar menangkap tangan atau operasi tanggap tangan (OTT) pelaku dugaan suap diapresiasi oleh Komisi III DPR RI.

Anggota Komisi III DPR Yahdil Abdi Harahap mengatakan, langkah itu dinilai positif dalam pemberantasan korupsi. Namun, kalau OTT itu skalanya kecil, sebaiknya diserehkan saja kepada penegak hukum lain, seperti Kejaksaan dan Polri.

Pasalnya ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, KPK  memiliki kewenangan menjadi trigger (pemicu) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia untuk kasus-kasus korupsi yang nilainya besar.

"Seharusnya KPK memiliki skala prioritas, sehingga nilai korupsi yang besar-besar saja yang dilakukan KPK, sementara yang (nilainya) kecil cukup ditangani oleh penegak hukum lainnya," uajar Yahdil saat dihubungi di Jakarta, hari ini.

Dia menambahkan, kasus besar seperti kasus Century, kasus Hambalang, kasus PON Riau, kasus impor daging sapi, dan kasus-kasus besar yang menjadi perhatian publik lainnya, hingga saat ini masih menjadi pergunjingan masyarakat.

Namun, tampaknya KPK masih belum bergeser dalam progres penanganannya.

"Ekspektasi masyarakat terhadap KPK saat ini sangatlah tinggi. Itu bisa jadi karena selama ini hanya KPK-lah yang dapat dipercaya oleh masyarakat, dan jangan sampai KPK kehilangan kepercayaan dari masyarakat hanya karena getol menangani kasus-kasus korupsi kelas teri. Kasus-kasus korupsi kelas kakap kan banyak yang masih menggantung di KPK, nah itu saja diprioritaskan," demikian Yahdil.
(dat18/rmol) 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment