Thursday, 11 April 2013 21:13    PDF Print E-mail
Simalungun akan dimekarkan
Warta
IRWAN SIREGAR
WASPADA ONLINE

 
MEDAN – Rencana pemekaran Kabupaten Simalungun menjadi dua kabupaten, tinggal menunggu rekomendasi dari Gubernur Sumatera Utara saja. Karena Komisi II DPR RI, sudah menyatakan kesiapan untuk mengesahkan pemekaran tersebut.
 
Hal ini dikatakan Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun saat menerima kunjungan sejumlah anggota DPRD Simalungun dan anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba, hari ini.

join_facebookjoin_twitter

“Kalau sudah memenuhi syarat tahun ini Simalungun dimekarkan. Selama ini tidak ada pihaknya menghalang-halangi pemekaran. Serta, tidak ada alasan untuk menghalangi pemekaran Kabupaten Simalungun menjadi dua kabupaten yakni Simalungun dan Simalungun Hataran. Jumlah penduduk di sana sudah di atas 1 juta dan jumlah kecamatan sebanyak 31 kecamatan. Syarat kiya sudah cocok untuk melakukan pemekaran agar meningkatkan perekonomian di sana,” kata Saleh Bangun.
 
Ditambahkannya, bahwa rekomendasi DPRD Simalungun, Bupati Simalungun dan DPRD Sumut sudah ada. Bahkan keinginan masyarakat di sana juga sudah bulat untuk pemekaran ini. “Jadi apalagi hak kita untuk tidak memekarkannya,” kata Saleh.
 
Dalam diskusi itu juga terungkap bahwa, rekomendasi pemekaran yang diajukan Simalungun pada Gubernur Sumut belum ditandatangani karena Gatot Pujo Nugroho waktu itu masih berstatus sebagai Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumut, sehingga tidak boleh menandatangani surat seperti itu.
 
Mengetahui hal ini, Saleh Bangun mengarahkan, agar DPRD Simalungun segera membuat surat yang baru. “Pak Gatot sekarang sudah defenitif. Saya sarankan buat saja surat yang baru dan diajukan ke Pemprov Sumut. Saya kira, Pak Gatot akan menyelesaikan ini. Dia kan sudah dilantik menjadi kepala daerah defenitif. Yang penting syarat-syarat pemekaran sesuai PP No 78, sudah dilengkapi,” ujar Saleh Bangun.

Saleh menjelaskan, jika pun nanti Simalungun Hataran disahkan DPR dan kemudian disetujui Presiden RI untuk dimekarkan, menurutnya, berdasarkan aturan yang baru, daerah pemekaran itu tetap di bawah koordinasi kabupaten induk selama dua tahun. “Selama dua tahun pemerintahannya tetap dikendalikan kabupaten induk, sembari mempersiapkan pemilihan kepala daerah baru,” bebernya.
 
Sementara itu, Anggota DPD RI, Parlindungan Purba, mengatakan pihaknya memberikan dukungan bagi rencana pemekaran Kabupaten Simalungun ini. Sebab hal tersebut sudah menjadi keinginan masyarakat Simalungun.

“Kami hanya mendorong saja. Kalau memang bisa segera, kenapa harus diperlambat lagi. Kami juga akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Sumut mengenai hal ini. Termasuk juga pemekaran Kabupaten Langkat, yakni Kabupaten Teluk Aru,” terangnya.
 
Ketua Komisi III DPRD Simalungun Johalim Purba menegaskan, pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran ini sudah terlalu lama direalisasikan. “Sejak 2002 hal ini sudah disetujui, tapi sampai sekarang belum ada relisasinya. Makanya dengan kehadiran gubernur defenitif, kami berharap ini bisa segera terwujud,” katanya.
 
Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Simalungun Mansur Purba, anggota Fraksi Demokrat, Walpiden Tampubolon, Mukkin Nainggolan, Ketua Komisi III DPRD Simalungun, Johalim Purba dan pengurus DPC Partai Demokrat Simalungun, Dadang Pramono.

Editor: AGUS UTAMA
(dat06/wol)




WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment