Sunday, 24 March 2013 21:21    PDF Print E-mail
Susno Duadji: Musuh saya adalah mafia hukum
Ragam
AGUS UTAMA
WASPADA ONLINE


Adanya perbedaan pandangan soal eksekusi keputusan MA No: 889K/PID.SUS/2012 tanggal 22 November 2012 terhadap Komjen (P) Susno Duadji antara Kejaksaan Agung dengan pihak mantan Kabareskrim Polri itu dapat segera diakhiri.

Sebagaimana diketahui, Selasa (19/3) lalu, untuk ketigakalinya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kembali melayangkan surat pemanggilan terhadap mantan Kabareskrim Mabes Polri tersebut. Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengatakan, surat pemanggilan tersebut merupakan yang terakhir. Surat tersebut diterima oleh Jurubicara Susno Duadji, Avian Tumengkol.

Menurut surat tersebut, jika hingga sepekan ke depan tepatnya Senin, 25 Maret 2013, Susno belum juga memenuhi panggilan maka akan dilakukan eksekusi paksa.

Berikut petikan wawancara eksklusif Waspada Online dengan Komjen (P) Susno Duadji:

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan telah mengirim panggilan ke-3 (tiga) untuk mengeksekusi Anda pada hari Senin, 25 Maret 2013. Apa tanggapan Anda? Dan apakah Anda akan hadir atau akan mangkir lagi?
Betul dan surat panggilannya sudah diterima. Ssaya sangat menghormati bahwa mengirim panggilan untuk pelaksanaan eksekusi adalah tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada Kejaksaan selaku eksekutor yang harus dilakasanakan dan saya sangat menghormati tugas itu.

Saya sangat menghormati hukum, ini saya mohon dicatat ya.. Istilah mangkir ini perlu difahami bahwa pengertian media massa yang memberitakan saya mangkir itu keliru sekali. Saya tidak pernah mangkir. Arti yang sebenarnya mangkir itu, adalah tidak memenuhi suatu kewajiban tanpa alasan yang sah. Sedangkan ketidakhadiran saya diberitahukan secara resmi melalui surat tertulis dengan memuat alasan yang jelas dan ada dasar hukumnya, dan surat itu diantar langsung oleh tim kuasa hukum saya secara resmi dan langsung ke Kejari Jaksel.

Soal panggilan untuk hari Senin, 25 Maret 2013 besok, kita lihat saja nanti. Kan setiap saat ada perkembangan, ini sedang saya bahas dengan tim kuasa hukum saya dari Divbinkum Mabes Polri, dari kantor Fredrich Yunadi dan dari kantor Untung Sunaryo.


Bagaimana Anda menyikapi pernyataan Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung serta beberapa pejabat Kejaksaan yang menyatakan akan melakukan eksekusi paksa apabila Anda tidak hadir besok (Senin, 25 Maret)?
Jangan terlalu didramatisir, saya tahu dan saya percaya bahwa Jaksa Agung Pak Basrief dan Wakil Jaksa Agung Pak Darmono serta petinggi Kejaksaan lainya adalah orang yang pintar, menguasai hukum baik secara teori maupun praktek, dan santun. Tak mungkin beliau-beliau menyampaikan pernyataan seperti itu. Beliau tahu bahwa saya tidak pernah mangkir dan saya selalu menghormati panggilan dan memberitahu secara tertulis atas ketidakhadiran saya.

Beda dengan  mangkir, saya pun mantan penegak hukum yang sangat benci kepada orang yang mangkir dan yang tidak menghormati hukum. Masak saya meniru dan memberi contoh perbuatan yang saya benci?
Beliau-beliau itu sangat paham dan mengerti, boleh dikatakan ahlinya terhadap bagaimana tata cara eksekusi, apa ada cara paksa-paksaan atau tidak, dan beliau juga tahu perbedaan pendapat apa yang ada saat ini antara tim penasehat hukum saya dengan jaksa eksekutor. Tentunya saya sangat yakin bahwa beliau bukanlah tipe pejabat yang hobi memaksakan kehendak, dan beliau adalah tipe pejabat yang patuh serta menjunjung tinggi hukum, menghormati perbedaan.

Mengapa Anda tidak mau dieksekusi?
Dari mana Anda bisa sebut saya tidak mau dieksekusi? Eksekusinya apa memangnya? (keduanya terdiam sejenak)

Tolong dicatat yang benar, bahwa saya mentaati hukum, dan saya mau melaksanakan putusan pengadilan dengan benar sesuai dengan hukum yang benar pula. Begitu diumumkan kasasi saya ditolak, beberapa hari kemudian saya minta agar kuasa hukum saya menulis surat kepada Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan lain-lain termasuk Kajari Jaksel selaku eksekutor yang isinya; minta agar petikan putusan kasasi perkara saya dikirimkan, minta agar saya segera dieksekusi, minta agar saya dieksekusi di Lapas Cibinong agar dekat dengan keluarga saya.

Nah, dengan demikian apakah saya menolak eksekusi?

Kalau demikian mengapa Anda sekarang menolak eksekusi?
Melaksanakan eksekusi adalah melaksanakan putusan Pengadilan. Putusan pengadilan itu ada bebas, ada dihukum, ada juga berupa kewajiban membayar. Jadi jangan selalu membayangkan kalau eksekusi itu selalu menjalankan hukuman badan, misal dikurung atau ditembak sampai mati.

Isi putusan Kasasi (Putusan MA) terhadap perkara saya adalah:
Satu, menolak Kasasi Jaksa dan menolak Kasasi Terdakwa dalam hal ini saya sendiri. Kedua adalah membebankan kepada saya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2500. Lalu kalau itu sudah dibayar, terus mau apa lagi?

Bukankah kalau kasasi ditolak itu artinya kembali kepada putusan Pengadilan sebelumnya?

Putusan Pengadilan itu adalah deklarasi yang tidak boleh ditasir-tafsirkan. Kalau demikian adanya yang bisa sembarangan main tafsir, maka rusaklah penegakan hukum kita ini. Tidak ada kepastian hukum, maka akan terjadi pelanggaran hak azasi manusia (HAM) yang merajalela karena putusan Pengadilan sangat erat kaitanya dengan HAM.

Tapi ada banyak kalangan baik pakar maupun praktisi hukum yang berpendapat demikian kalau kasasi ditolak maka harus kembali kepada putusan pengadilan sebelumnya. Bagaimana tanggapan Anda?
Baik kalau begitu, berarti itu memang sengaja supaya saya  bisa dihukum penjara ya? Bukan demi hukum dan bukan juga demi kepastian hukum.

Oke saya nurut, kita kembali ke putusan Banding/putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka; Saya juga tidak bisa dijebloskan ke dalam penjara karena perkara yang diadili dan diputus bukanlah perkara saya. Nomor registernya atas nama perkara orang lain, tanggalnya juga tanggal perkara orang lain, namanya juga bukan nama saya, jenis perkaranya juga bukan perkara saya. Kalau demikian apakah saya akan menjalani hukuman penjara atas perkara orang lain?
Dan juga tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k, yaitu "perintah agar terdakwa ditahan" karena waktu itu Nopember 2011 saya sedang tidak ditahan karena bebas demi hukum, masa tahanan habis.

Dengan tidak adanya "perintah agar terdakwa ditahan" pada Amar Putusan Banding perkara saya, maka menurut pasal 197 ayat (2) KUHP menjadi batal demi hukum. Jadi kalau kembali kepada putusan Pengadilan Tinggi, maka saya menjadi bebas.

Ada salah satu media yang memberitakan bahwa menurut mantan Hakim Benyamin Mangkudilaga, tidak ada alasan Susno untuk tidak melaksanakan eksekusi karena salah nomor, salah register dan salah nama serta salah perkara itu adalah kesalahan ketik, yang dapat diperbaiki oleh Jaksa. Bagaimana pendapat Anda?
Saya sangat menghormati beliau Pak Benyamin Mangkudilaga, dan saya ragu bahwa beliau bicara seperti itu. Tidak mungkin mantan hakim sekaliber Pak Benyamin mengatakan sesuatu yang tak pantas diucapkan oleh orang yang sekaliber beliau. Karena statement diatas itu ngawur, mana mungkin Pak Benyamin bicara seperti itu. Saya tidak percaya beliau berkata demikian.

Bagaimana kalau kembali ke putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan?

Wah gawat kalau begitu, peradilan macam apa di Indonesia ini? Sudah bukan main tafsir lagi, sudah lebih jauh dari tafsir, sudah seperti main musik mengiringi penyanyi, musik disetel supaya cocok nadanya.

Tapi ayolah mari kita kembali ke keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diputus bulan Maret 2010. Maka saya juga tidak bisa dikurung dalam bui. Kenapa?
Karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah dibatalkan oleh putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dan juga tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k, yaitu "perintah agar terdakwa ditahan" karena waktu itu Nopember 2011 saya sedang tidak ditahan karena bebas demi hukum, masa tahanan habis.

Dengan tidak adanya "perintah agar terdakwa ditahan" pada Amar Putusan Banding perkara saya maka menurut pasal 197 ayat (2) KUHP menjadi batal demi hukum.

Jadi kalau kembali kepada putusan Pengadilan Tinggi maka saya menjadi bebas. Sebenarnya putusan Pengadilan atas perkara saya sudah cacat hukum sejak awal, sejak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tidak mencantumkan syarat formal "perintah agar terdakwa ditahan".

Ada sebagian pendapat kalau demikian maka harus dimintakan PK atau fatwa Mahkamah Agung. Bagaimana pendapat Anda?
Memang susah benar menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini, terhadap sesuatu yang sudah sangat jelas dan terang benderang pun masih dikutak-katik supaya sesuai dengan kehendak pribadi, kelompok atau golongan. Kapan hukum akan tegak dengan baik?

PK hanya bisa diajukan oleh terdakwa, dalam hal ini saya atau kuasa hukum saya. Sedangkan saya tidak akan mengajukan fatwa karena sudah jelas dan saya terima putusannya. Lagi pula, fatwa harus ada bukti baru.

Fatwa, sudah jelas bahwa putusan Pengadilan tidak boleh diubah oleh fatwa, yang dapat mengubah putusan Pengadilan adalah Pengadilan yang lebih tinggi.

Mengapa putusan Mahkamah Agung bisa sedemikian rupa sehingga tidak dapat dilaksanakan?

Tak ada yang aneh dengan putusan MA. Yang harus dilaksanakan adalah mewajibkan saya membayar perkara, dan itu sudah dilakukan.

Menjadi aneh apabila ada orang di dalam benaknya sudah menghakimi sendiri bahwa Susno Duadji harus masuk penjara, ternyata di putusan Pengadilan hukuman penjara tidak ada sehingga bingung dan cari-cari alasan bermacam-macam termasuk tafsir sana, tafsir sini. Disetel sedemikian rupa agar Susno Duadji dipenjara.

Sebenarnya pihak mana dan siapa yang bermain agar Anda dihukum penjara?
Itu gampang sekali diketahui, tinggal cari tahu siapa musuh Susno Duadji. Tentunya musuh saya adalah mafia Century, mafia pajak, mafia hukum yang selama saya bertugas saya hantam sampai habis.

Mengapa ada perbedaan pendapat antara Anda dan tim pengacara dengan eksekutor Kejaksaan?
Saya kira tidak ada perbedaan pendapat yang prinsipil antara tim kuasa hukum saya dengan eksekutor dalam hal ini Kejaksaan.

Yang ada adalah perbedaan teknis cara melaksanakan eksekusi, menurut kuasa hukum saya cukup dengan membayar biaya perkara di Panitera Pengadilan. Menurut Jaksa eksekutor dengan cara lain. Dan saya yakin hal ini dapat selesai dengan baik, karena tidak sulit memahami putusan Mahkamah Agung RI yang sudah diterima oleh masing-masing pihak. Apalagi dalam surat panggilan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah dengan jelas ditulis dalam surat panggilan, yaitu melaksanakan putusan MA.

Tidak ada ditulis melaksanakan putusan lainya. Jadi perbedaan sudah semakin tipis. Jadi yang penting kerja sama yang baik dan saling mencoba memahami jalan pikiran masing-masing pihak.

Bagaimana sikap institusi Kepolsian terhadap perkara Anda?
Mohon maaf saya tidak berkompeten untuk menyampaikan sikap Polri terhadap perkara saya, yang berkompeten adalah Kapolri atau Kadiv Humas Polri. Silakan tanya sendiri.

Tapi yang saya rasakan bahwa sejak pergantian pimpinan Polri pada setiap tingkatan Pengadilan, saya selalu dibela secara resmi oleh institusi Polri, yang menunjuk Divbinkum Polri selaku advokat saya.

Dalam setiap pernyataan pejabat Polri selalu low profile, sama sekali tak menunjukkan upaya konfrontasi dengan Kejaksaan yang merupakan mitra kerja utama kami dalam menegakkan hukum dan memberantas berbagai bentuk kejahatan. Teman-teman saya yang masih aktif sangat percaya bahwa rekan-rekan di Kejaksaan bekerja secara profesional akan menerapkan hukum dengan benar.

Kalau pendapat Anda sendiri terhadap Kejaksaan dengan adanya keiinginan yang keras untu mengeksekusi Anda, bagaimana?
Saya pribadi punya hubungan baik secara personal dan institusi Kejaksaan, dan saya percaya bahwa Jaksa bekerja profesional pula, santun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang. Dan saya sangat menghargai keinginan Jaksa untuk mengeksekusi saya karena itu adalah tugasnya selaku eksekutor yang diamanatkan oleh hukum.

Dan saya tidak akan mangkir, sebagai bentuk kepatuhan dan hormat saya pada hukum dan Jaksa maka apabila saya tidak dapat hadir, saya akan memberitahukan secara resmi melalui surat dengan alasan yang kuat menurut hukum.

Apa sebenarnya perbedaan mendasar antara tim pengacara Anda dengan Jaksa eksekutor?
Sebenarnya tak ada perbedaan yang mendasar, hanya media saja yang ramai memberitakan. Semua sudah jelas, tinggal kedua pihak bersepakat bahwa yang harus dilaksanakan putusan yang mana. Jaksa menurut surat panggilan meminta saya melaksanakan putusan MA, saya pun mau dan itulah yang benar dan dapat dilaksanakan.

Kemudian kita baca bersama apa putusan MA, lalu kita cek sudah dilaksanakan atau belum. Kan dengan begitu selesai. Yang penting dengan kepala dingin, pikiran tenang, dibaca dengan benar. Ingat kitab suci Al Quran, ayat yang pertama diturunkan bunyinya adalah 'bacalah'.

Artinya itu petunjuk kepada kita agar kita mau membaca dengan benar, kemudian kita laksanakan dengan benar.

Editor: HARLES SILITONGA
(dat03/wol)

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment