Tuesday, 12 March 2013 09:12    PDF Print E-mail
Banyak masalah, pilkada masih pro kontra
Warta

WASPADA ONLINE

JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengusulkan perlu ada perubahan sistem pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten serta kota dari pemilihan langsung dikembalikan lagi pada pemilihan melalui keterwakilan rakyat di DPRD.

"Masalah politik saya menyarankan pada Presiden bahwa saya melihat pilkada yang langsung kabupaten dan gubernur ini menurut saya harus kita pikirkan bersama kembali apakah ini tidak terlalu boros sebagai bangsa," kata Prabowo, kemarin.

join_facebookjoin_twitter

\Namun, Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung tidak bisa dikembalikan lagi ke pemilihan perwakilan melalui DPRD.

"Pilkada secara langsung sudah lebih baik daripada pemilihan melalui DPRD. Ini merupakan implementasi dari demokrasi. Kita harus melangkah ke depan bukan ke belakang," kata Hajriyanto

Ia menilai ada baiknya proses pemilihan dikembalikan melalui keterwakilan rakyat, yakni pada anggota DPRD namun dengan sistem pemilihan terbuka yaitu semua pihak mengetahui pilihan anggota DPRD atas calon kepala daerah.

 Menurut Prabowo, "Saya melihat pengalaman, banyak kandidat saya ikut dan saya lihat banyak peluang 'money politics', banyak kandidat akhirnya ambil APBD untuk kepentingan kampanye."

"Saya berpikir pilkada ini, pilkada kabupaten dan gubernur kita tinjau, dan tetap di DPRD namun tidak rahasia, anggota DPRD yang memilih untuk bupati harus berdiri, jadi rakyat harus melihat, kalau rahasia jadi ada kemungkinan sogok menyogok," katanya.

Namun menurut Hajriyanto, pilkada secara langsung sudah lebih baik daripalada pilkada melalui anggota DPRD, karena melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.

Jika pelaksanaannya masih ada kelemahan, menurut Hajriyanto, agar diperbaiki kelemahan tersebut bukan mewacanakan untuk mengembalikannya ke DPRD.

"Pilkada tidak bisa dikembalikan lagi ke DPRD karena itu berarti mundur jauh ke belakang serta bisa memicu emosi masyarakat," katanya.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, kelemahan-kelemahan pilkada antara lain adanya praktik politik uang, kepala daerah dan wakil kepada daerah tidak kompak, rivalitas antarcalon yang berdampak terjadi bentrok antarpendukung serta biaya sangat tinggi.

Menurut dia, kelemahan-kelemahan tersebut bisa diperbaiki dengan memperbaiki aturan perundangan serta pelaksanaan yang dilakukan secara baik.

"Kalau praktik politik uang, pada saat dipilih oleh anggota DPRD juga sudah ada. Persoalannya, bagaimana membuat sanksi hukum sehingga calon tidak berani melakukan praktik politik uang," katanya.
(dat03/antara)



WARTA KARTUN 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment