Tuesday, 05 March 2013 22:10    PDF Print E-mail
Panwaslu tak punya taji
Warta

IRWAN SIREGAR
WASPADA ONLINE


MEDAN – Analis Politik dari Universitas Muhammadyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Ansor Siregar menilai Penitia Pengawas Pemilu Sumatera Utara (Panwaslu Sumut) tidak bertaji awasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 7 Maret nanti.

Ansor mengakui saat berjumpa dengan pimpinan Panwas Pilkada beberapa waktu lalu hanya mengatakan terjadinya pelanggaran dilakukan beberapa kepala desa di Padang Lawas tanpa melihat pelanggaran yang ada di depan mata.

join_facebookjoin_twitter

“Panwaslu hanya melihat yang jauh sementara di pelupukmata tidak terlihat. Misalnya Kesbanglimas dan Dinas Pendapatan yang mebuat kalender gambar Gatot dengan lima jari. Itu tidak dilakukan penindakan oleh panwaslu,” kata Shohibul Ansor Siregar kepada Waspada Online.

Shohibul meminta kedepannya pihak penyelenggaran baik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumut (KPU Sumut) dan Panwaslu harus kebani dan jujur. “Jangan ada keberpihakan kepada calon tertentu,” tambahnya.

Sementara itu, S Silitonga selaku warga Medan menilai Panwaslu khususnya Panwas Pilgub Medan tidak maksimal bekerja dalam mengawasi tahapan-tahapan Pilgub khususnya pembersihan alat peraga kampanye atau poster, selebaran  pasangan yang sampai sekarang belum bersih.

Menurutnya, banyaknya masih alat peraga kampanye pasangan dan poster pasangan padahl pada saat hari tenang suah harusdibersihkan.

Dia juga mengkritik, Panwas yang tidakmengawasi pasangan calon yang melakukan kampanye melalui alat eletronik misalnya melalui facebook, twitter, BBM dan media social lainnya. Masih ada juga pasangan calon yang melakukan kampanye terselubung yang berdalih keagamaan, makan bersama, infeksi mendadak seperti yang dilakukan Gatot.

Namun, Humas Panwaslu Sumut, Fakhrudin Pohan mengatakan kalau pihaknya sudah melakukan tugasnya semaksimal mungkin. Bahkan hari ini panwaslu bersama pemerintahan kab/kota untuk membersihkan alat-alat peraga kampanye.

"Di Medan sendiri kami sudah berkordinasi dengan dinas pertamanan untuk menurunkan baliho-baliho yang belum diturunkan.  Jika ada pelanggaran kami meminta untuk segera dilaporkan" katanya.

Diketahui, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara menemukan bukti surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara atau lembar C6 ganda di beberapa kecamatan.

"Temuan itu akan dilaporkan ke KPU dan Panwaslu. PDIP meminta KPU dan Panwaslu benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dan hal sama juga diharapkan untuk semua kelompok calon gubernur dan wakil gubernur Sumut," kata Wakil Ketua PDIP Sumut Budiman P Nadapdap di Medan, hari ini.

Salah satu lembar C6 ganda itu atas nama pemilih Intalina Ginting yang dalam salinan daftar pemilih tetap (DPT) tercantum di nomor urut 132 di tempat pemungutan suara (TPS) 54 Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan.

Selain terdaftar di TPS 54, Intalina terdaftar di TPS 55 yang berlokasi di kelurahan sama. Hal yang sama juga terjadi atas nama Nerangi Sembiring yang terdaftar di TPS 54 dan TPS 55 di Kelurahan Mangga Kecamatan Tuntungan.

"C6 ganda itu masih satu dari beberapa temuan yang mengindikasikan bakal adanya kecurangan dalam Pilkada Sumut 7 Maret. Kalau nyatanya indikasi itu tidak bisa diatasi dan masih terjadi, maka PDIP siap menggugat," katanya.

Wakil Ketua PDIP Sumut lainnya, Brilian Moktar, mengatakan KPU dan Panwaslu harus tanggap dengan persoalan itu agar Pilkada Sumut berjalan lancar dan jujur. "KPU dan Panwaslu harus cepat menanggapi informasi itu sebelum hari H dan mengawasi pelaksanaan pilkada 7 Maret," katanya.

Wakil Sekretaris PDIP Sumut Soetarto menyebutkan selain menemukan beberapa lembar C6 ganda, PDIP juga menerima informasi bahwa banyak masyarakat di berbagai kabupaten/kota  belum menerima surat pemberitahuan atau pemanggilan untuk memilih itu.

Warga yang belum menerima lembar C6 itu antara lain berada di Deliserdang, Simalungun, Batubara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, kawasan Tapanuli, bahkan di Medan.

"Padahal tinggal satu hari lagi untuk mencoblos pada tanggal 7 Maret. KPU harus bisa segera menyalurkan C6 atau memberikan  kesempatan seluas-luasnya bagi warga untuk memilih dengan menggunakan KTP atau kartu keluarga," katanya.

Editor: AGUS UTAMA
(dat03/antara/wol)



WARTA KARTUN 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment