Tuesday, 05 March 2013 20:33    PDF Print E-mail
Jangan ada intervensi KPK
Warta

CAESSARIA INDRA DIPUTRI
WASPADA ONLINE


JAKARTA - Kasus kebocoran surat perintah penyidikan (sprindik) Anas Urbaningrum kini dalam proses pemeriksaan terhadap para pimpinan KPK. Menurut Ketua Komite Etik KPK Anies Baswedan mengatakan proses pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui siapa orang dibalik penyebaran sprindik ini.

"Supaya di lain waktu jangan lagi terulang seperti ini. Maka dari itu pelaku penyebaran sprindik harus dicek," kata Rektor Universitas Paramadina itu, hari ini.

join_facebookjoin_twitter

Meski ada bisikan-bisikan yang menyebutkan oknum penyebaran ini, Anies menolak untuk menyebutkan nama tersebut. Menurutnya terlalu dini untuk menyebutkan nama pelaku serta motif pembocoran sprindik. "Komite etik masih harus memeriksa saksi dan mengkonfirmasi informasi yang diterima," ungkap Anies.

Ia melanjutkan, komite etik dibuat oleh pimpinan KPK untuk memeriksa pimpinan KPK itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk menjaga standar kode etik kepemimpinan apakah sudah dijalankan dengan baik atau tidak. "Ini juga membuktikan bahwa pimpinan bersih atau tidak. Dan semuanya harus dibuktikan," lanjutnya.

Saat ini, komite etik masih dalam tahap proses pemeriksaan saksi dan mengkonfirmasi informasi. Hasil dari pemeriksaan ini nantinya akan diumumkan, apabila terbukti pimpinan KPK yang melakukan pembocoran maka pimpinan harus siap menerima hukuman dan hukumannya bervariasi. Namun apabila tidak terbukti, maka seluruh nama harus dibersihkan.

Anies menampik proses pemeriksaan pembocoran sprindik ini terkait dengan dukungan terhadap Anas Urbaningrum. "Ini sama sekali tidak ada relevansinya antara kasus Anas dengan intervensi politik," tegas Anies.

Proses pemeriksaan sprindik yang notabene bukan dokumen rahasia negara bukanlah ada unsur-unsur politik, melainkan untuk membuktikan kode etik KPK masih dijalankan atau tidak. Serta untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa KPK merupakan lembaga yang dapat dipercaya.

Terpisah, mantan wakil Ketua KPK M Jasin mengapresiasi dibentuknya Komite Etik untuk menyelidiki kebocoran draf surat perintah penyidikan (Sprindik) atas nama Anas Urbaningrum. Namun demikian, Komite Etik bisa saja tidak menemukan adanya pelanggaran dalam internal KPK.

"Saya kira itu usaha yg perlu diapresiasi untuk menemukan siapa pelaku penyimpangan itu. Atau ada tidaknya pelaku penyimpangan itu di internal KPK," kata M Jasin, di Kantor KPK, hari ini.

M Jasin yang kini menjabat sebagai Irjen Kementerian Agama (Kemag) meyakini, bocornya draf sprindik merupakan peristiwa yang pertamakali terjadi dalam sejarah berdirinya KPK. Pada masa kepemimpinannya periode 2007-2011 peristiwa tersebut belum pernah terjadi.

"Dulu belum pernah. Baru kali ini saja kebocoran itu," katanya. Dia menjelaskan kedatangannya ke Kantor KPK untuk memenuhi undangan badan anti korupsi tersebut dalam memberikan pemaparan pencegahan tindak pidana korupsi pada Kemag.

"Rapat mengenai anggaran pendidikan dan program pendidikan untuk 2013, ada Rp 37 triliun di pusat dan di daerah maka KPK undang kita (menanyakan) programnya apa saja dari total anggaran dari yang saya sebutkan tadi," katanya.
(dat03/wol/metrotv)



WARTA KARTUN 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment