Tuesday, 05 March 2013 18:36    PDF Print E-mail
Demokrat tunjuk Ketum baru
Warta
WASPADA ONLINE

JAKARTA - Upaya Demokrat mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menerbitkan aturan baru yang mengakomodasi ketiadaan ketum dalam pengajuan daftar Caleg Sementara (DCS) gagal. Untuk itulah, Majelis Tinggi Partai Demokrat akan melakukan penunjukan pelaksana tugas (Plt) ketum.

Hal itu disampaikan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Sinyo Hari Sarundayang di Berlin, Jerman, Selasa (5/3). Sarundayang mengatakan seharusnya, penunjakan Plt akan dilakukan dalam satu dua hari ke depan, namun karena Ketua Majelis Tinggi sedang melakukan tugas kenegaraan, maka akan dilakukan minggu depan.

join_facebookjoin_twitter

”(Harusnya) sehari, dua hari ini, tapi mungkin minggu depan. Nanti akan dipilih oleh Majelis Tinggi, disetujui bersama, yang penting memenuhi kriteria tidak rangkap jabatan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemilihan Plt dimungkinkan oleh AD/ART, selama mendapatkan persetujuan bersama. Artinya, meskipun namanya bukan kongres luar biasa (KLB), namun memenuhi unsur-unsurnya. ”Yang paling tinggi, persetujuan bersama, ya apapun namanya KLB atau tidak, yang menemukan pemimpin yang bisa fokus,” tuturnya.

Sarundayang menegaskan, partai akan fokus bagaimana sesegera mungkin ada plt ketum. Nantinya, kata Sarundayang, kalau bisa memenuhi aturan, maka akan bertugas menyiapkan dan menandatangani DCS, kabupaten/kota provinsi dan pusat.

”Meskipun mepet, masih bisa dikejar. Dan tentu perlu kekompakan dan keseriusan seluruh elemen partai,” tuturnya.

Ia mengatakan, dalam rapat Majelis Tinggi dengan pimpinan DPD dan DPC, Sabtu (2/3), di Jakarta, diputuskan bahwa plt ketum Demokrat yakni orang yang tidak menjabat apapun, bisa memfokuskan diri mengurus partai. Bahkan, seorang yang bersedia mengundurkan diri dari jabatannya, tidak bisa dipilih.

Sarundayang mengaskan, banyak kader hebat PD yang tidak memegang jabatan publik. Kriteria tersebut penting, agar yang bersangkutan tidak terbebani dengan persoalan lain. ”Menemukan calon yang betul-betul ideal, tidak ada beban apapun. Fokus terhadap partai,” ujarnya.

KPU menetapkan penyerahan daftar caleg sementara (DCS) oleh partai politik mulai 9 April dan terakhir pada 15 April.

Di sisi lain, Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 57 ayat 1 (a) menyebutkan bahwa KPU menerima DCS yang ditandatangani ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.

Partai Demokrat tidak memiliki ketua umum setelah Anas berhenti pada pekan terakhir Februari. Kini partai itu dinakhodai Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun posisi sekjen tetap dijabat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

Namun, Majelis Tinggi bukanlah eksekutif partai. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat juga tidak mengatur bahwa dalam situasi tertentu, ketika ketua umum atau sekjen mundur atau berhalangan, Majelis Tinggi dapat menunjuk pejabat ketua umum atau pejabat sekjen.

Yang diatur Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai ialah kongres luar biasa untuk memilih ketua umum. Pasal 100 ayat (3) Anggaran Dasar menyebutkan kongres luar biasa dapat diadakan atas permintaan Majelis Tinggi atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah dewan pimpinan daerah dan setengah dari jumlah dewan pimpinan cabang.

Partai Demokrat ingin agar KPU memahami masalah yang mereka hadapi. Demokrat meminta KPU membuat peraturan yang mengakomodasi kondisi kekosongan jabatan ketua umum partai itu dengan membolehkan Majelis Tinggi menandatangani DCS untuk Pemilu Legislatif 2014. Namun KPU menegaskan semua parpol harus tetap mematuhi aturan.
(dat06/metrotvnews)




WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment