Tuesday, 05 March 2013 13:38    PDF Print E-mail
Kampanye Jokowi di Sumut langgar aturan
Warta
WASPADA ONLINE

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi diminta tidak diskriminatif dalam memberikan izin berkampanye kepada pejabat publik. Hal itu menanggapi pemberian izin Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi untuk kampanye di Pilkada Sumatera Utara (Sumut).

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Politik Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, Kemendagri tidak boleh diskriminatif terhadap peraturan. Sehingga tidak terjadi pelanggaran birokrasi pemerintahan.

"Hukum ini tidak bisa diskriminatif seperti itu, jadi harus setara termasuk kepada pejabat. Apalagi pejabat itu tidak mematuhi izin pengajuan harus dua minggu sebelumnya, tahapan-tahapan itu harus dilalui. Gubernur itu harus melalui tahapan peraturan," kata tandas Siti malam ini.

Menurut dia, hal itu sebagai bukti bahwa peraturan sistem pemerintahan di Indonesia yang tidak tertata dengan baik. Sehingga pejabat publik dengan sangat mudah menabrak peraturan yang berlaku.

"Semrawut pemerintah kita ini. Orang sedang menjabat publik berkampanye di daerah lain, kalau Ibu Mega melakukan itu baru tepat," tegas Siti.

Sebelumnya diberitakan, Mendagri Gamawan Fauzi memberikan izin cuti kepada Gubernur DKI Jokowi untuk menjadi juru kampanye pasangan Effendi Simbolon-Jumiran Abdi dalam Pilgub Sumut, Minggu (3/3/2013).

Atas izin tersebut, sejumlah kepala daerah mengeluhkan perlakuan Kemendagri yang memberikan izin kampanye kepada Jokowi. Saat kampanye di Pilgub Jabar, Jokowi menabrak aturan izin kampanye hingga menimbulkan polemik di masyarakat.

Izin yang seharusnya diajukan dua minggu, namun Jokowi mengajukannya hanya satu hari sebelumnya. Mendagri belum memberikan izin, tapi Jokowi tetap kampanye di Pilgub Jabar mendukung pasangan Rike Diah Pitaloka.

Sikap Kemendagri yang memberikan izin kepada Jokowi di Pilgub Sumut menimbulkan kecemburuan bagi sejumlah pejabat daerah lainnya. Sebab, mereka tidak mendapatkan izin dari Kemendagri untuk ikut berkampanye.

Sejumlah kepala daerah yang tak bisa kampanye, karena tidak mengantongi izin dari Kemendari, antara lain istri calon Gubernur Jabar Irianto MS Syafiuddin alias Yance, yang menjabat Bupati Indramayu. Ketika Pilgub Jabar, ia tak bisa ikut kampanye mendukung suaminya karena tak dapat izin Kemendagri.

Hal itu dibenarkan Gubermur Jabar Ahmad Heryawan (Aher)  saat ditanya tentang adanya keluhan sejumlah kepala daerah soal izin kampanye. "Memang sejumlah kepala daerah tidak diberi izin dari mendagri untuk berkampanye," kata Aher, Minggu lalu.
(dat18/inilah)

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment