Thursday, 28 February 2013 17:23    PDF Print E-mail
Surat DPRD soal Gatot dipertanyakan
Warta
HARLES SILITONGA
WASPADA ONLINE


JAKARTA – Impian Gatot Pujo Nugroho menjadi Gubernur Sumut ke-17 definitif untuk sementara tertunda. Semestinya Gatot akan dilantik Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, hari ini di Kemendagri Jakarta.

Namun pelantikan ini dipastikan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi setelah Kementerian Dalam Negeri menerima surat permintaan pembatalan pelantikan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumut, tadi pagi beberapa saat sebelum rencana pelantikan. “Ya benar kita tunda sampai waktu yang tidak ditentukan sesuai permintaan dari Bamus DPRD setempat yang menyurati Menteri Dalam Negeri ya kita fasilitasi,” kata Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik dan Hubungan Antar Lembaga, Reydonnyzar Moenek, kepada Waspada Online, hari ini.

join_facebookjoin_twitter

Mantan Kapuspen Kemendagri itu menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri dalam pelantikan Gatot Pujo Nugroho hanya sebagai fasilitasor, termasuk soal pelantikan di Jakarta karena sesuai dengan permintaan Bamus DPRD setempat. Dikatakan, dalam pelantikan kepala daerah tidak terkecuali Gatot Pujo Nugroho, Kemendagri tidak memiliki kewenangan apapun termasuk tempat dan tanggal pelantikan dan itu murni urusan Bamus.

Hal ini didasari peraturan perundang-undangan yang berlaku, UU Nomor 32/2004 tentang Otda, PP Nomor 6/2005, UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) , Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2005 dan PP Nomor 16 tahun 2010, tentang Tata tertib DPRD."Nah dengan demikian, Bamus yang menentukan pelantikan termasuk jadwal  sedangkan Kemendagri hanya memfasilitasi."

Dijelaskannnya, penundaan pelantikan tersebut menyusul surat DPRD setempat kepada Kemendagri, pagi tadi yang meminta penundaan pelantikan Gatot Pujo Nugroho.

Wakil Ketua DPDR Sumut, Kamaluddin Harahap yang dikonfirmasi Waspada Online, petang ini membenarkan adanya surat permintaan penundaan pelantikan Gatot tersebut yang hanya ditandatangani Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun. Namun, bukan surat Bamus DPRD Sumut. Sebagai unsur pimpinan DPRD Sumut, Kamaluddin mengaku tidak ikut menandatangani surat tersebut. “Saya juga heran,” ujarnya.

Dia menduga ada yang ‘mempengaruhi’ Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun hingga terbitnya surat tersebut yang hanya berselang 24 jam terbit surat DPRD Sumut dua kali meminta dan menudan pelantikan. Melihat sosok Saleh Bangun, Kamaluddin mengaku ada yang mempengaruhinya karena sosok Saleh adalah orang jujur dan tidak mungkin demikian.

Ketika ditanyakan alasan permintaan penundaan dalam surat Ketua DPRD Sumut, Kamaluddin hanya menyebut karena "sesuatu hal" tanpa merinci apa sesuatu hal tersebut. “Fotokopinya ada sama kita tetapi kita tidak ikut menandatanganinya,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Gatot Pujo Nugroho sebagai gubernur definitif Sumatera Utara setelah sebelumnya menjadi Plt Gubernur Sumut sesuai  Keputusan Presiden Nomor 14/P Tahun 2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur Sumatera Utara menjadi Gubernur masa jabatan 2008-2013.

Gatot sebelumnya Wakil Gubernur Sumatera periode 2008-2013 dengan Gubernur Sumut adalah Syamsul Arifin sejak 16 Juni 2008.

Setelah Syamsul tersandung korupsi APBD Langkat dan dipenjara oleh KPK, sejak 21 Maret 2011 Gatot kemudian dihunjuk sebagai Pelaksana Tugas Gubsu.

Editor: SASTROY BANGUN
(dat18/wol)



WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment