Monday, 25 February 2013 00:23    PDF Print E-mail
KPK mainkan teori konspirasi
Warta

WASPADA ONLINE

JAKARTA - Benarkah KPK serius dalam menangani kasus-kasus korupsi? Menurut pegiat anti korupsi, Tom Pasaribu, perjalanan panjang memberantas korupsi wajib didukung penuh. Namun menurutnya, bila dilakukan dengan pola-pola yang ada saat ini, dia yakin sampai seratus tahun lagi pun korupsi tidak akan berkurang di Indonesia.

Keyakinan itu berdasar pengalamannya dalam menanggarap belasan kasus korupsi di lingkungan pemerintahan daerah DKI Jakarta maupun skala nasional, yang menurutnya terlalu lama diusut KPK. Bahkan dari semua data yang diserahkanya ke KPK, ada yang sampai hampir 10 tahun cuma "digoreng".

join_facebookjoin_twitter    

Dalam perkara Centurygate, Tom Pasaribu, termasuk aktivis anti korupsi pertama yang menyerukan tangkap Boediono selaku mantan Gubernur Bank Indonesia.

"Ketika itu saya bersama dengan Adhie Massardi dan teman-teman lainnya mendesak KPK untuk menuntaskan kasus Centurygate, lalu KPK meminta tambahan data dari kami, sebab menurut KPK mereka kekurangan data dalam kasus Centurygate. Sesuai dengan permintaan KPK, kami serahkan secara gratis, dan akhirnya kasus Centurygate 'digoreng' juga sama KPK," kata dia kecewa.

Padahal, menurut dia, tindak penangkapan terhadap Boediono dapat dilakukan karena ada lebih dari dua alat bukti yang cukup. Tom ingatkan, alasan untuk menangkap sang wakil presiden juga sangat kuat dalam skandal BLBI berdasarkan putusan final Mahkamah Agung yang bocor ke publik.

"Nah, sekarang KPK selalu mengatakan tidak dapat diintervensi. Tapi kenyataannya KPK sering diintervensi. Kalau tidak diintervensi tentu KPK memiliki deal-deal yang lain," tegasnya, tadi malam.

Kekacauan yang sangat tragis di KPK, tambah Tom, adalah ketika menentukan Anas Urbaningrum menjadi tersangka kasus Hambalang. Dia melihat, beberapa teori konspirasi dimainkan KPK seperti bocornya sprindik yang menjadikan Anas tersangka.

"Seandainya saya menjadi Kapolri, tentu saya akan menangkap seluruh pimpinan KPK serta pejabat KPK yang menangani kasus tersebut karena telah membocorkan rahasia negara. Dan bila benar isu yang mengatakan sprindik itu keluar dari Istana Presiden, ya presiden pun harus ditangkap," urai Tom.

Menurut Tom, kekacauan hukum yang terjadi saat ini bermula dari mengambangnya Centurygate. Dia menyebut KPK "bermain api" dalam kasus ini, takut menjadikan Boediono sebagai tersangka meski sudah memiliki alat bukti yang cukup.

Di sisi lain, KPK menempatkan diri sebagai sutradara dalam penuntasan korupsi, sehingga satu kasus korupsi terkadang dapat menjadi ratusan episode. Padahal, seharusnya KPK dominan melakukan pencegahan terhadap di semua lini, tapi KPK lebih mengambil posisi yang menguntungkan yaitu memberantas korupsi.

"Apakah KPK sengaja melakukan semua yang terjadi saat ini agar lembaga KPK menjadi lembaga yang permanen? Sebab sesuai dengan UU KPK, lembaga ini bersifat sementara. Tugasnya hanya menekan menjamurnya kasus korupsi. Nyatanya, sekarang malah menjamur," ungkap Tom.

Kembali ke kasus Hambalang, Tom benar-benar meragukan ketelitian KPK dalam mengaitkan Anas Urbaningrum dan soal kepemilikan atas mobil Toyota Harier.

"Apa korelasi mobil itu dengan Hambalang? Sepertinya nggak nyambung ya. Pandangan saya, ada upaya membunuh 'bayi' yang sudah lahir bernama Anas Urbaningrum," tandasnya.

Selanjutnya dikatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta agar tidak terjebak pusaran politik dalam menangani kasus korupsi pembangunan pusat olah raga Hambalang.

"Kami harap KPK bekerja dengan profesional dan tidak tunduk terhadap intervensi kekuatan politik manapun," ujar Ketua Umum Gerakan Pemuda Anti Korupsi (Gepak), Toriq Mahmud, di Jakarta, tadi malam.

Dia berharap, KPK bisa mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa membongkar kasus Hambalang. KPK harus bisa melacak ke mana saja aliran dana dan hasil korupsi proyek yang merugikan sebesar Rp 243 miliar tersebut.

Dijelaskan Toriq, penetapan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus Hambalang, adalah ketika Anas masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Demokrat di DPR. Tentunya sebagai fraksi terbesar di Senayan, Partai Demokrat tidak bermain sendiri dalam hal ini.

"Untuk sementara, biarlah KPK masuk dari kasus pemberian mobil mewah untuk Anas, selanjutnya kita harapkan KPK bisa mengembangkannya sehingga bisa membuka peluang menjerat tersangka yang lain," jelas Thoriq.

Karena itu, Thoriq melanjutkan, pihaknya meminta kepada KPK untuk membongkar secara jelas dan transparan kasus korupsi Hambalang. Dengan tidak hanya berhenti di Anas Urbaningrum saja. Gepak juga mengajak seluruh masyarakat untuk menolak keberadaan politisi dan partai yang terlibat kasus korupsi dengan tidak memilihnya dalam Pemilihan Umum 2014 mendatang.

"Meminta KPK untuk membongkar kasus-kasus korupsi lain yang tersendat proses penyidikannya seperti kasus Century, BLBI, dan lainnya," imbuh Thoriq.
(dat03/republika/rmol)  

WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment