Wednesday, 20 February 2013 20:39    PDF Print E-mail
APBN 2013 bermasalah
Ekonomi & Bisnis

WASPADA ONLINE

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 yang sudah ditetapkan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat bermasalah. Pasalnya, porsi anggaran untuk subsidi maupun belanja pegawai lebih besar dibandingkan untuk belanja modal.

Hal itu dikatakan Presiden ketika membuka Rapat Kerja Nasional Asosisasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia (Perhiptani) di Hotel Sahid, Jakarta, hari ini.

join_facebookjoin_twitter   

Awalnya, Ketua Umum Apkasi Isran Noor mengeluhkan tidak optimalnya infrastruktur irigasi di banyak daerah. Hal itu berdampak daerah sulit mencapai target pemerintah terkait swasembada beras, yakni surplus beras 10 juta ton pada 2014.

Presiden mengatakan, banyak pihak mengeluhkan infrastruktur selama ini. Dia mengaku sudah tahu permasalahan itu. Hanya saja, kata Presiden, anggaran negara tidak cukup untuk serentak membangun infrastruktur di seluruh Indonesia, seperti pelabuhan, rel kereta api, jalan, irigasi, bandara, dan sebagainya.

"Pendapatan APBN memang meningkat. Tapi ingat, ada masalah dengan APBN, bahkan APBD kita. Sekarang APBN kita di atas Rp 1.600 triliun. Sayangnya untuk subsidi, belanja pegawai, belanja rutin besar sekali. Porsi untuk belanja modal, membangun infrastruktur berkurang," kata Presiden.

Presiden menambahkan, jika kepala daerah ingin anggaran infrastruktur daerah ditambah, mereka harus mau mengurangi anggaran untuk belanja rutin. Solusi lain, kata Presiden, daerah dapat mengundang swasta untuk ikut membangun infrastruktur, terutama yang memiliki nilai komersial.

"Ketika undang swasta, tolong kebijakan, regulasinya, pemberian izin jangan diperlambat, jangan dibikin susah. Yang penting akuntabel, tidak ada korupsi, tidak ada penyimpangan sehingga bisa dilaksanakan dengan cepat," kata Presiden.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar menjelaskan, ada desain road map yang disusun lembaganya untuk mewujudkan birokrasi bersih, kompeten, dan melayani.

Caranya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparatur dengan rencana membuat beberapa rencana aksi. Antara lain, whistle blower system, keterbukaan informasi publik, pelaksanaan proyek awal tahun, serta penguatan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Komitmen merealisasikan birokasi bersih dan kredibel menjadi misi yang tidak bisa ditunda lagi. Azwar mengaku miris dengan sistem belanja anggaran instansi pemerintah yang terjadi inefisiensi luar biasa. Sebagai ilustrasi, nilai total APBN 2012 sebesar Rp 1.435 triliun.

Berdasarkan kajian yang dilakukan institusinya,  birokasi yang tidak menerapkan sistem e-goverment membuat setiap belanja lebih mahal daripada harga normal. Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan pilihan untuk menyelamatkan negara Republik Indonesia.

"Dengan penggunaan sistem elektronik e-goverment, pemerintahan bisa menghemat 11 persen anggaran (Rp 157 triliun)," kata Azwar dalam sebuah seminar di gedung Lemhanas, hari ini.
(dat03/kompas/republika)

 
WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment