Monday, 18 February 2013 10:16    PDF Print E-mail
PNS keberatan ulah Rahudman
Warta

IRWAN SIREGAR
WASPADA ONLINE

 
MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengklaim tidak ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemko Medan yang keberatan dengan Surat Edaran No. 511.1/1075 terkait pengumpulan beras kepada seluruh PNS. Namun, masih ada PNS yang mengakui terbebani dengan surat edaran tersebut.
 
Berdasarkan investigasi yang dilakukan Waspada Online masih banyak PNS yang menolak surat edaran beras jimpitan yang diwajibkan kepada PNS sesuai dengan golongan dan kepangkatan PNS yang bersangkutan.

join_facebookjoin_twitter  
 
Kepada Waspada Online seorang PNS Golongan IV mengatakan bahwa surat edaran yang dikeluarkan Pemko Medan dengan dalih untuk membantu kaum miskin dan anak-anak terlantar tidak tepat karena memberatkan PNS.
 
“Kalau berdalih bantuan sosial itu bagus, tetapi jangan dijadikan sebagai kewajiban apalagi ada pemotongan langsung. Ini sudah pemaksaan dan merugikan PNS,” kata seorang guru yang tidak ingin namanya disebut.
 
Dia menuturkan penolakan juga datang dari PNS lainnya yang merasa fakir miskin bukan  tanggung jawab PNS melainkan tanggung jawab negara. “Kita juga masih hidup pas-pasan bahkan sebagian dari kami belum memiliki rumah sendiri,” tambahnya.
 
Penolakan yang sama juga datang dari pejabat eselon III di Pemko Medan yang mengatakan bahwa tidak mungkin PNS menanggung fakir miskin dan ketahanan pangan di Medan
 
Pria yang menolak namanya ditulis media ini mengatakan kebijakan Rahudman tersebut bisa jadi alat korupsi baru. Rahudman dapat meraup keuntungan besar jika dikalikan dengan jumlah PNS Pemko Medan.

“Apalagi pegutipan tersebut berlangsung dalam setahun, berapa keuntungannya dan siapa yang menjamin pengutipan itu disalurkan,” katanya.
 
Sementara itu, Pemerintah Kota Medan melalui kepala inspektorat Pemko Medan, Farid Wajedi tetap berdalih surat edaran itu untuk membantu para fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Menurutnya tidak mungkin ada PNS di Lingkungan Pemko Medan yang keberatan diajak berbuat baik. Sampai saat ini belum ada PNS yang mengatakan keberatan terkait pemungutan beras tersebut.

"Ini untuk kepentingan masyarakat miskin yang ada di kota Medan. Saya rasa tidak akan ada keberatan kalau disuruh berbuat baik," kata Kepala Inpektorat Pemko Medan Farid Wajedi kepada Waspada Online, Rabu (13/2) lalu.

Terkait dengan surat edaran ini, salah seorang Kepala Lingkungan di Kelurahan Sudirejo I juga mengakui sudah mendengar hal tersebut. "Bahkan ada yang dikutip uang beras dua kilogram per pegawai. Ini memang ganjil kedengarannya," kata Kepling tersebut kepada Waspada Online.

Editor: AGUS UTAMA
(dat03/wol) 

WARTA KARTUN 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment