Wednesday, 13 February 2013 10:55    PDF Print E-mail
Kemenkumham wajib patuhi putusan MK
Warta
WASPADA ONLINE

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM wajib mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 22 November 2012 Mengenai Pasal 197 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), demikian kuasa hukum Dirut PT Satui Bara Tama Parlin Riduansyah, Yusril Ihza Mahendra.

Dikatakan melalui siaran pers, putusan MK itu harus dibaca kembali yakni putusan MK atas  uji materil MK mengenai Pasal 197 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan Parlin Riduansyah menyatakan bahwa putusan pemidanaan setelah putusan MK pada tanggal 22 November 2012 yang tidak mencantumkan huruf k (perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan) pada Pasal 197 tidak batal demi hukum.

Namun putusan pemidanaan sebelum putusan MK tanggal 22 November 2012 tersebut tetap batal demi hukum.

Selain itu MK juga menghapuskan huruf k dari Pasal 197 ayat 1, dan menetapkan bahwa rumusan dari ayat 2 dari Pasal 197 itu tidak mencantumkan lagi huruf k, Yusril menyatakan putusan MK tersebut tidak berlaku surut (retroaktive)

Karena tak berlaku surut maka putusan pemidanaan sebelum putusan MK tanggal 22 November 2012 yang tidak memuat Pasal 197 ayat 1 huruf k adalah batal demi hukum dan tidak bisa dieksekusi. Sehingga yang sudah terlanjur dieksekusi wajib  dibebaskan demi hukum.

"Terkait dengan Parlin, yang sudah terlanjur dieksekusi oleh kejaksaan, padahal putusan Parlin I tu putusan batal demi hukum dan Parlin sendirilah yang mengajukan ke MK (legal satnding), seharusnya terhadap Parlin itu tidak bisa dieksekusi," katanya.

Namun arena sudah terlanjur dieksekusi maka tanggung jawab dari jaksa sudah selesai, begitu serah terima dengan Lembaga pemasyarakatan (Lapas), tanggung jawab sudah sama lapas, dan harus segera dibebaskan demi hukum"contohnya.

Yusril juga menuding adanya kesan lempar bola dan cari aman,  antara Kemenkumham dalam hal ini Dirjen Lapas dengan Kejaksaan terkait nasib para terpidana yang menjadi `korban¿ kontroversi pasal 197 ayat 1 huruf k.
(dat16/antara)

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment