Monday, 21 January 2013 22:18    PDF Print E-mail
Gatot angkat pejabat korup?
Warta

RIDIN
WASPADA ONLINE


MEDAN –  Mutasi terhadap 15 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumut yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terus menuai kritikan tajam dari elemen. Mutasi tersebut menurut meraka Mutasi tersebut terkesan dipaksakan yang bertentangan dengan Surat Edaran (SE)  Menteri Dalam Negeri (Mendargri nomor 800/5335 SJ).

"Selain itu Gatot juga mengakat pajabat barunya yang masih  terindikasi korupsi. Ini merupkan kinerja gatot yang tidak mencerminkan demokrasi," ujar Ketua DPP LSM Serikat Rakyat Indonesia (SAKTI) Tongam Siregar.

join_facebookjoin_twitter

Lanjut Tongam pejabat baru yang terindikasi korupsi tersebut yakni mantan Kepala Dinas Perhubungan Sumut Rajali yang diangkat oleh Gatot menjadi Kapala Dinas Pendapatan Sumut ( Kadispendasu) yang dilantik bersama 14 pejabat yang lain di Lantai II Aula Martabe gedung Kantor Gubernur Jalan Diponegoro Medan pada 18 Januari lalu.

“Rajali itu seharusnya dijadikan tersangka oleh Polda Sumut dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan dana di kas biro umum saat menjabat Kepala di biro umum tersebut. Tetapi oleh Polda hanya dijadikan sebagai saksi saja. Padahal kami LSM SAKTI telah menyerahkan bukti dugaan keterlibatan Rajali terkait kasus korupsi di Biro Umum tersebut,” ujar Tongam, hari ini.

Tongam juga menyebutkan kalau pengangkatan Rajalai menjadi Kadispenda Sumut merupakan preseden buruk kinerja Gatot saat ini yang menjadi sorotan publik,” Ini merupakan kinerja buruk Gatot, seorang yang terindikasi korupsi tapi masih diangkat menjadi pejabat SKPD,” ujar Tongam.

Tongam juga menyebujtkan dengan tidak adanya koordinasi dan  tidak diundangnya pejabat dalam pelantikan 15 pejabat eselon II tersebut, jelas menunjukkan bahwa Plt Gubsu Gatot Pudjo Nugroho yang  bukan merupakan penduduk asli sumut, benar  sosok yang otoriter dan tidak punya etika. “Gatot tidak punya etika demokrasi dan tak  layak pimpin Sumut kedepan,” ungkap Tongam.

Sementara itu Ketua Sumatera Goverment Wocth (SGW), Toffel Sihombing menyebutkan kalau  Polda Sumut harus segera memeriksa Rajali yang saat ini menjabat sebagai Kadispenda Sumut terkait dugaan kasus korupsi di Biro Umum. “Polda dan Kejatisu jangan tebang pilih dalam memberantas  korusi.Rajali   dan Plt Gubsu  Gatot Pujo Nugroho juga harus diperiksa terkait dugaan kasus korupsi biro umum Pemprov Sumut tersebut,” ujar Toffel.

Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho sebelumnya menjelaskan bahwa pergantian pejabat eselon II  telah melalui proses konsultasi dan persetujuan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.  “ Kami sudah melaksanakan konsultasi dan diskusi ke Kementerian Dalam Negeri sejak September tahun lalu, kemudian disetujui oleh menteri melalui surat yang ditandatangani oleh  Sekjen Kemendagri pada 8 november 2012,” ujar Gatot didampingi Sekda Provsu dan Kepala BKD Provsu Pandapotan.

Menambahi Plt Gubsu, Sekda juga meyakinkan bahwa pihaknya sudah mendapatkan izin Mendagri berdasarkan Surat Mendagri No 812.212.2/6150/SJ tanggal 8 November 2012 tentang Persetujuan Mutasi Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan surat tersebut, pihaknya bisa saja melaksanakan pelantikan pejabat baru sejak November, namun karena kendala waktu agenda tersebut tertunda.

Menurut Nurdin, pelaksanaan pelantikan mengalami penundaan karena adanya berbagai kesibukan terutama dalam menghadapi momentum pergantian tahun dan hari besar keagamaan Natal dan Tahun Baru.

Dalam sambutannya Gatot menekankan agar pejabat yang baru dilantik dapat meningkatkan kinerja dan prestasi pada satuan kerja yang dipimpinnya serta taat akan aturan yang berlaku. Beliau juga memberikan apresiasi kepada para mantan pejabat yang digantikan atas kinerja selama memimpin.

Adapun pejabat yang dilantik adalah Pandapotan,  menjadi Kepala BKD yang sebelumnya menjabat Kabid Pengembangan dan Pemberdayaan BKD Provsu, Eddy Sahputra Salim, menjadi Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provsu, Saleh Idoan Siregar, menjadi Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang sebelumnya Staf Dinas Bina Marga Provsu, Rajali, menjadi Kepala Dinas Pendapatan yang sebelumnya staf pada Setda Provsu, Muhammad Zein, menjadi Kadis Pendidikan Provsu sebelumnya sebagai staf staf pada Diknas Provsu, Masri,  menjadi Kadis Koperasi dan UKM yang sebelumnya staf pada Dinas Pemuda dan Olah raga, Binsar Situmorang,menjadi Kadis Pertambangan dan Energi Provsu.

Selanjutnya Jumsadi Damanik sebelumnya staf Litbang Provsu menjadi Kadis Kominfo Sumut, Asren Nasution, sebeumnya Kadis Kominfo Sumut menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu, Halen sebelumnya mejabat Kabid Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan Dinas Kehutanan Provsu menjadi Kadis Kehutanan Provsu  Khairul Anwar yang sebelumnya menjabat Kadis Tata ruang dan Permukiman dilantik menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Hasangapan Tambunan, yang sebelumnya menjabat Staf Pemprovsu menjadi Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi, Zulkifli Taufik, sebelumnya Staf Ahli Gubsu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provsu, Anggiat Hutagalungn, yang sebelumnya menjabat Kepala Satpol PP Provsu menjadi Staf Ahli Gubsu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan serta Syaiful Syafri sebelumnya menjabat Kadis Pendidikan Provsu menjadi Sekretaris KORPRI Sumut.

Editor: AGUS UTAMA
(dat03/wol)  

WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment