Wednesday, 09 January 2013 23:29    PDF Print E-mail
Larangan duduk mengangkang langgar HAM
Warta

WASPADA ONLINE

JAKARTA - Lembaga Studi dan Advokasi Masyrakat (Elsam) menilai rencana menerapkan perda mengenai larang duduk mengangkang saat dibonceng sepeda motor melanggar hak asasi manusia (HAM) terutama hak perempuan.

"Jelas rencana perda tersebut melanggar HAM. Ini merupakan model pembatasan yang tidak tepat," kata Koordinator Pemantau dan Kebijakan HAM Elsam Wahyudi Djafar pada konferensi pers bertajuk "Meningkatnya Eskalasi Kekerasan dalam Stagnasi Perlindungan HAM" di Jakarta, hari ini.

join_facebookjoin_twitter

Wahyudi menilai materi perda tersebut diskriminatif dan membatasi hak-hak perempuan. "Rencana peraturan tersebut tentu tidak kompatibel," katanya.

Dia menyebutkan sekitar 133 perda yang telah diidentifikasi oleh Komisi Nasional Perlindungan HAM (Komnas HAM) tidak sejalan dengan hak-hak sipil, terutama hak-hak perempuan.

Menurut Wahyudi, rencana perda tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. "Perda yang melarang hak asasi warga sipil juga tidak terjadi di Provinsi Aceh saja, tetapi juga banyak di daerah lain," katanya.

Dia menyebutkan peraturan tersebut, seperti kewajiban mengenakan rok bagi perempuan di Garut dan kewajiban mengaji pada pukul 18.00-19.00 di Sumatera Barat serta peraturan lainnya. Menurut dia, ketentuan tersebut juga dinilai melanggar kebebasan beragama.

Pernyataan Wahyudi tersebut menyusul ketentuan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang secara resmi mengeluarkan peraturan melarang duduk mengangkang bagi perempuan yang berboncengan di atas sepeda motor.

Pelaksanaan tersebut adalah bagian dari perintah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) dan Qanun (Perda) Nomor 14 tahun 2003 tentang Syariah Islam di Aceh.

Namun, sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma`ruf Amin mendukung adanya Peraturan Daerah (perda) duduk mengangkang saat dibonceng dengan sepeda motor. "Saya kira peraturan tersebut bagus, karena perempuan duduk mengangkang di sepeda motor tidak bagus," katanya.

Menurut dia, seharusnya perempuan memilih naik transportasi yang lain karena naik motor juga tidak aman bagi perempuan. "Apalagi kalau naik motor jauh-jauh. Sebaiknya kaum perempuan memilih kendaraan yang lain,"kata dia.   

Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh meminta Pemerintah Kota Lhokseumawe meninjau ulang larangan duduk "mengangkang" saat berboncengan di atas sepeda motor.

"Hasil survei yang kami lakukan mayoritas warga menolak seruan yang dikeluarkan Wali kota Lhokseumawe itu, duduk 'ngangkang' bagi kaum perempuan itu semata-mata hanya untuk kenyamanan apalagi kalau perjalanan jauh," kata Kepala Divisi Analisis dan Kajian The Aceh Institute TM Jafar Sulaiman di Banda Aceh, hari ini.

Menurut dia, jika Pemerintah Kota Lhokseumawe ingin mencegah kemaksiatan, sebaiknya diterapkan qanun tentang bermesraan bukan muhrim di tempat umum (ikhtilad) dan meningkatkan pendidikan keagamaan di kalangan masyarakat.

"Tidak semua duduk 'ngangkang' untuk melakukan maksiat di atas kenderaan bermotor. Sebaliknya, banyak kaum perempuan duduk 'ngangkang' hanya untuk kenyamanan saat melakukan perjalanan," katanya.

TM Jafar Sulaiman mengatakan, peraturan larangan duduk "mengangkang" bagi pembonceng kendaraan motor dikhawatirkan akan membuat masyarakat tertekan apalagi tidak dikaji secara sosiologis. Ia juga mengatakan meskipun ini masih bersifat imbauan namun telah menimbulkan perasaan takut dan resah dikalangan masyarakat.

Alasan Pemkot Lhokseumawe mengeluarkan seruan larangan ngangkang tersebut untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah, menjaga nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Aceh dalam pergaulan sehari-hari.

Seruan yang ditandangani Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya, Ketua DPR Kota Lhokseumawe Saifuddin Yunus, Ketua MPU Kota Lhokseumawe Drs Tgk H Asnawi Abdullah, Ketua MAA Kota Lhokseumawe Tgk H Usman Budiman pada 2 Januari 2013 juga sebagai upaya Pemerintah Kota mencegah maksiat.

Dalam seruan itu meminta agar perempuan dewasa yang dibonceng dengan sepeda motor oleh laki-laki muhrim, bukan muhrim, suami, maupun sesama perempuan agar tidak duduk secara mengangkang (duek phang) kecuali dengan kondisi terpaksa (darurat).

Selanjutnya di atas kendaraan baik sepada motor, mobil dan/atau kendaraan lainnya, dilarang bersikap tidak sopan seperti berpelukan, berpegang-pegangan dan/atau cara-cara lain yang melanggar syariat Islam, budaya dan adat istiadat masyarakat Aceh.

Bagi laki-laki maupun perempuan agar tidak melintasi tempat-tempat umum dengan memakai busana yang tidak menutup aurat, busana ketat dan hal-hal lain yang melanggar syariat islam dan tata kesopanan dalam berpakaian. 
(dat03/antara)

WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment