Thursday, 13 December 2012 19:02    PDF Print E-mail
UMK harus di atas UMP
Warta

RIDIN
WASPADA ONLINE


MEDAN - Undangan Pelaksan Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho, kepada pemerintah kabupaten/kota untuk membahas Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) 2013 dihadiri oleh 14 daerah dari 33 kabupaten/kota. Dari 14 daerah yang hadir tersebut, baru 12 diantaranya yang sudah mendapatkan besaran UMK.

Rapat yang dipimpin oleh Gatot Pujo Nugroho itu juga dihadiri unsur FKPD Provinsi Sumut, kepala daerah diantaraya  Walikota Medan Rahudman Harahap, Bupati Sergai Tengku Erry Nuradi, Wabup Asahan Surya dan perwakilan daerah lainnya.

join_facebookjoin_twitter

Sebanyak 14 daerah yang hadir adalah Kota Medan, Deli Serdang, Asahan, Tobasa, Samosir, Tapteng, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Tapanuli Selatan, Langkat, Binjai, Batubara dan Serdang Bedagai. Perlu diketahui bahwa 6 daerah (Pakpak Bharat, Padang lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara dan Nias Barat)dari 33 kabupaten/kota di Sumut belum memiliki unsur Dewan Pengupahan Daerah, sehingga dalam pentepan UMK merujuk langung pada UMP yang ditetapkan Gubernur.

Dari 14 daerah yang hadir, baru 12 daerah yang sudah menyelesaikan pembahasan UMK oleh Dewan Pengupahan masing-masing yang semuanya merujuk pada Upah Minimum Provinsi yang sudah ditetapkan senilai Rp 1.375.000. Dalam rapat terungkap bahwa hampir semua daerah merevisi nilai UMK, merujuk pada revisi yang dilakukan Gubernur dengan rata-rata kenaikan UMK dari tahun sebelumnya berkisar 13-18%.

Seperti diketahui, pada 18 Oktober sudah ditetapkan UMP 2013 senilai Rp1.305.000, yang kemudian demi memperhatikan aspirasi kaum buruh, Gatot menaikkan UMP menjadi 1.375.000 pada 29 November. Penetapan UMP tersebut menurut Gatot sudah sesuai dengan ketentuan yaitu mempertimbangkan 60 parameter kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan ketenagakerjaan. 

Gatot kembali menjelaskan UMP 2013 yang ditetapkannya sudah bagian dari upaya maksimal yang dilakukannya, bahkan lebih tinggi dari usulan Dewan Pengupahan Daerah (Depeda). “Saya apresiasi aksi buruh ini, tapi kami atas nama pemerintah dan masyarakat meminta, meminta dan sekali lagi meminta kepada teman-teman buruh bahwa kami sudah sangat maksimal melakukan upaya dalam hal penetapan UMP. Dua tahun berturut-turut kami telah menaikkan upah di atas usulan Depeda,” kata Gatot.

Dalam rapat terungkap bahwa besaran UMK daerah yang sudah menyelsaikan pembahasan ternyata sudah merujuk pada UMP 2013. “Catatan dari Kabupaten/kota, UMK semua sudah diatas UMP. Mereka menjadi UMP sebagai referensi untuk penetapan UMK,” jelas Gatot.

Gatot juga meminta daerah yang belum memiliki unsur dewan pengupahan agar segera membentuk di daerah masing-masing. Sehingga ke depannya penetapan UMK dapat langsung dilakukan kabupaten/kota masing-masing yang akan menjadi rujukan industri yang ada di daerah tersebut.

“Sebenarnya sudah banyak provinsi yang tidak menetapkan UMP karena yang menjadi rujukan industri tetap adalah UMK. Namun di Sumut masih ada daerah yang belum membentuk Dewan Pengupahan Daerah, saya harap daerah tersebut dapat segera membentuk dewan pengupahan,” kata Gatot.

Sebagaimana dilaporkan dalam rapat daerah yang sudah menyelesaikan UMK yaitu Kota Medan senilai Rp1.460.000, Asahan Rp1.415.000, Tobasa Rp1.458.799, Tapteng Rp 1.447.000, Labuhan Batu Selatan Rp1.457.000, Labura Rp 1.446.000, Labuhan Batu Rp1.445.000, Tapsel Rp 1.425.000, Langkat Rp 1.380.000, Binjai Rp1.379.000, Batu Bara Rp 1.455.000 dan Serdang Bedagai Rp1.400.000. Sementara itu Deli Serdang dan Samosir belum menyelsaikan pembahasan UMK.

Walikota Medan Rahudman Harahap mengungkapkan dalam menetapkan UMK pihaknya didasarkan besaran kebutuhan hidup layak di Kota Medan. Tidak hanya menggunakan data dari BPS, pihaknya juga melibatkan perguruan tinggi untuk menghitung besaran kebutuhan hidup layak di Kota Medan.

“Nilai UMK sebesar Rp 1.460.000 itu sudah sesuai dengan kajian yang nilainya di atas kebutuhan hidup layak di Kota Medan,” ujar Rahudman. NIlai UMK ini menurutnya merupakan nilai upah terendah, sedangkan untuk tenaga kerja jenis industri tertentu akan ditetapkan lagi dalam Upah Minimum Sektoral Kabupatan/kota (UMSK) yang nilai di atas UMK.

Editor: AGUS UTAMA
(dat03/wol)

WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment