Thursday, 29 November 2012 21:11    PDF Print E-mail
Realita sosial kemiskinan rakyat RI
Warta

RIDIN
WASPADA ONLINE

MEDAN - Realita sosial di Indonesia, puluhan juta rakyat hidup dibawah garis kemiskinan seperti saat ini dialami buruh, guru, petani, tunawisma serta kaum miskin di perkotaan. Pendapatan buruh, buruh tani, guru honorer, petani sangat minim.

Bayangkan saja pendapatan guru honorer antara Rp300 ribu hingga Rp1 juta, sementara buruh pabrik saja hanya menerima UMP sebesar Rp1, 250 Juta, sedangkan  buruh tani hanya untuk sesuap nasi berkisar Rp300 ribu hingga Rp800 ribu. Bagaimana rakyat mencapai sejahtera. Hal tersebut ditegaskan Fadli Kaukibi selaku peneliti sosial dan staf pendidik di Sumut kepada Waspada Online, hari ini.

join_facebookjoin_twitter

Menurutnya, upah buruh tani seperti itu takkan memungkinkan dapat menjadikannya sejahtera, apalagi punya tanah pertanian dan perkebunan. Upah guru tak lagi dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi untuk memiliki perumahan atau pemukiman layak (RSS). Upah buruh saat ini juga tak dapat membuat perubahan hidup berarti.

“Faktor penyebab kemiskinan itu tak dominan karena kultur, etos dari masyarakat tetapi lebih dominan disebabkan kebijakan supra struktur (pemerintah) diantaranya, pertama, pemerintah melakukan pemetaan upah dengan semena-mena, tidak melihat atas realitas sosial kebutuhan sehari-hari sebuah keluarga yakni kebutuhan pangan dan pemukiman,“ ungkap Fadli.

Kedua kata Fadli, adanya diskriminasi pemetaan upah yang kesenjangannya terlampau tajam seperti penetapan  upah buruh asing dan timur asing dengan pribumi. Upah guru  honorer dan PNS, justru guru-guru PNS yang lebih dominan diberi intensif, padahal cukup banyak guru PNS yang mengajar sambil lalu. “Sementara guru honorer dijegal dengan aturan sertifikasi tak diberi tunjungan walaupun sudah puluhan tahun jadi guru, naifkan,” kata Fadli.

Ketiga linjut Fadli, pembiaran praktek outsourching yang nyata-nyata telah mengkebiri buruh-buruh dan merampas pendapatan buruh secara sistimatis dan terorganisir serta dilegalisasi oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja.

Keempat, liberalisasi penguasaan, penggunanaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk perkebunan, kehutanan, pertambangan dan industri dengan berskala luas dan dalam jangka waktu yang panjang diberikan pada pihak swasta dan asing, sehingga menyempitkan bahkan merampas tanah-tanah pertanian, perkebunan petani didesa-desa.

“Kelima  wabah korupsi yang mengendus dari istana ke senayan, bahkan ke daerah-daerah dari lembaga eksekutif, legislatif bahkan lembaga yudikatif yang sebagai penegak hukum juga tak terlepas dari wabah korupsi, suap jual-beli hukum, edan, “ ungkapnya.

Masih menurut Fadli, bahwa diskriminasi, outsourching, korupsi dan leberalisasi SDA adalah sebuah sistem yang tercipta secara sistematis dan terorganisir secara rapi, bahkan saling menunjang dalam upaya pemerasan, perampasan mata pencaharian atau pendapatan rakyat beserta SDA-nya yang ada didalam suatu negara. “Apa ada lagi artinya F 16 dan Tank Leopard jika rakyat jatuh pakir?, “ tanya Fadli.

Untuk itu, pinta Fadli, SBY dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja serta Menteri terkait harus segera menghentikan diskriminasi dalam pengupahan, segera menerapkan larangan penguasaan tanah terlampau luas serta melakukan ketentuan larangan outsourching, menasionalisasi eksplorasi SDA, menghukum berat para pejabat koruptor dan selanjutnya melakukan pemetaan upah yang manusiawi.

“Jika ini perampasan hak hidup rakyat terus dilakukan dan adanya kesan pembiaran, maka sama artinya kita dijerumuskan dalam era penjajahan gaya baru dan jalan menuju  perbudakan gaya baru,” imbuhnya.

Editor: AGUS UTAMA
(dat03/wol)

WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment