Friday, 23 November 2012 16:41    PDF Print E-mail
Pelantikan Bupati Palas terkesan dipaksakan
Warta
RIDIN
WASPADA ONLINE


MEDAN  – Walaupun dalam amar penetapan PTUN Mendagri seharusnya menunda pelaksanaan pengangkatan Wakil Bupati Ali Sultan Harahap sebagai Bupati Padang Lawas tetapi hal tersebut tidak digubris. Siang tadi Plt Gubsu, Gatot Pujo Nugroho tetap melantik Ali Sultan Harahap sebagai Bupati Palas defenitif (2009-2014) menggantikan Basrah Lubis yang telah di berhentikan beberapa waktu lalu.

Kasubag Humas dan Protokoler Pemkab Palas, Ali Anda Lubis membenarkan tentang pelantikan Plt Bupati Palas tersebut. “Pelantikan berlangsung pagi tadi di Kantor DPRD Palas,” ungkap Ali Anda.

 

join_facebookjoin_twitter

Sementara itu kuasa hukum Basrah Lubis menyebutkan kalau pelantikan tersebut adalah hal perlawanan terhadap hukum maupun politik. "Gubernur Sumatera Utara  melanggar hukum. Kami akan melakukan perlawanan baik secara hukum maupun politik," ujar Jamaluddin Karim, hari ini.

Ia mengatakan, berdasarkan amar penetapan PTUN tersebut, Mendagri seharusnya menunda pelaksanaan pengangkatan Wakil Bupati Ali Sultan Harahap sebagai Bupati Padang Lawas. Dan Gubernur pun tak seharusnya melantik Ali Sutan Harahap sebagai bupati defenitif.

"Saya dengar akan dilakukan pelantikan Ali Sutan Harahap sebagai bupati. Bila tetap dilaksanakan, maka itu bertentangan dengan hukum dan kami akan melakukan gugatan entah hukum maupun politik," imbuhnya.

Menurut Jamaluddin, SK Mendagri tentang pemberhentian Basyrah juga telah dibatalkan oleh PTUN. Jadi jelas pelantikan tersebut tak memiliki dasar hukum yang kuat.

Sementara itu mantan menteri hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan jika pelantikan itu tetap dilaksanakan maka mendagri maupun gubernur sumut telah melawan hukum atas kesewenangannya. "Pelantikan Bupati Padang Lawas Sumut melawan hukum dan sewenang-wenang," tambah Yusril.

Seperti diketahui, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memerintahkan pelantikan Ali Sultan Harahap sebagai Bupati defenitif Padang Lawas, Sumatera Utara ditunda.

Keputusan PTUN Jakarta tersebut dikeluarkan Jumat, 9 November 2012. SK Mendagri yang memberhentikan Basrah Lubis sebagai bupati juga telah digugat dan pengadilan memutuskan bahwa SK Mendagri tentang pemberhentian Basrah Lubis sebagai bupati tak memiliki kekuatan hukum.

Editor: AGUS UTAMA
(dat03/wol)

WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment