Tuesday, 20 November 2012 22:01    PDF Print E-mail
Bendera GAM akan diturunkan
Warta

HENDRO KOTO
WASPADA ONLINE


BANDA ACEH - Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayjend TNI Zahari Siregar mengatakan bahwa sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam merumuskan Qanun tentang Bendera dan Lambang Aceh memperhatikan banyak hal serta melibatkan seluruh masyarakat Aceh.

Hal ini dikatakan Pangdam saat dimintai pendapatnya mengenai rancangan qanun tentang bendera dan lambang Aceh yang saat ini sedang dibahas DPRA, terutama tentang klausul dimasukkannya usulan bekas bendera GAM sebagai bendera Aceh.

join_facebookjoin_twitter

"Memang, ada ketentuan bahwa setiap daerah dibenarkan memiliki lambang daerah, namun apakah memang dibenarkan bahwa lambang yang digunakan tersebut adalah merupakan bekas simbol-simbol separatisme," katanya kepada Waspada Online dan sejumlah wartawan di Banda Aceh, hari ini.

Pangdam menjelaskan, sebaiknya DPRA, dalam merumuskan qanun melibatkan semua komponen serta unsur masyarakat secara luas agar dihasilkan suatu rumusan yang baik," ujarnya.

Menurut Pangdam, hal ini penting dilakukan sehingga tidak terjadi hal-hal yang miskomunikasi yang mengakibatkan kondisi yang tidak kita inginkan. "Kan ada aturannya, terutama harus merujuk pada peraturan Pemerintah No 77/2007 pemerintah melarang penggunaan simbol kelompok yang mengobarkan perlawanan terhadap negara sebagai lambang dan bendera daerah," tukasnya.

Namun kata Pangdam, jika hal ini dipaksakan, maka saya akan melarang, dan pasti akan saya turunkan, jika kemudian qanun disahkan dan bendera GAM dikibarkan sebagai bendera Aceh. "Yah kalau tetap dikibarkan terpaksa saya turunkan," tegas Pangdam.

Jenderal bintang dua ini juga menambahkan, bendera dan lambang yang diusulkan DPRA itu merupkan simbol separatisme, sebelum terjadinya perdamaian di Aceh hari ini. "Itukan bendera GAM pada saat konflik berlangsung," tukasnya.

Orang nomor satu di jajaran Kodam Iskandar Muda ini sekali lagi menegaskan bahwa Aceh merupakan satu kesatuan hukum yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kita berharap bahwa keberlangsung pembangunan perdamaian di Aceh adalah lebih penting daripada memaksakan kehendak-kehendak tertentu.

"Kan yang kita inginkan perdamaian di Aceh tetap berlangsung, tanpa kemudian mengorbankan perdamaian itu untuk mempertahankan sesuatu atau untuk kepentingan kelompok tertentu," tukas Pangdam.

Karenanya, Pangdam berharap dan meminta semua pihak untuk melakukan komunikasi dan konsultasi terlebih dahulu sebelum mensahkan Rancangan Qanun Bendera dan Lambang Aceh menjadi aturan mengikat di Aceh. "Konsultasi terlebih dahulu lah, agar tidak terjadi miskomunikasi antar lembaga vertikal nantinya," tandasnya.

Beragam pendapat dan pertanyaan muncul dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Rancangan Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang digelar Komisi A DPR Aceh di gedung utama DPR Aceh, hari ini.

Wakil Walikota Lhokseumawe, Nazaruddin misalnya, menanyakan setelah Rancangan Qanun Bendera dan Lambang Aceh disahkan apakah daerah dan kabupaten kota juga dibolehkan membuat membuat lambangnya sendiri sesuai undang-undang yang berlaku sebagi bentuk keragaman daerah Aceh.

Pendapat juga datang dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Samsuardi alias Juragan. Ia mengatakan sepakat dengan bentuk dan lambang bendera Aceh. "Karena itu bendera dan lambang Aceh masa lampau. Bendera ini sudah begini adanya semasa indatu kita dulu," ujar Samsuardi.

Soal bendera Aceh sebenarnya juga tertuang dalam butir-butir nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM, di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 silam.

Setidaknya ada dua butir nota kesepahaman yang menjelaskan soal bendera Aceh. Di antaranya pada butir 1.1.5. disebutkan Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne.

Lalu di poin 4.2 disebutkan, GAM melakukan demobilisasi atas semua 3000 pasukan militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini. Isi lengkap nota kesepahaman itu bisa diklik di sini.

Editor: AGUS UTAMA
(dat03/wol)

 



WARTA KARTUN

 

Comments

Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment