Tuesday, 13 November 2012 01:48    PDF Print E-mail
APBN 2013 & data keuangan
Opini

BACHTIAR HASSAN MIRAZA

Jika Indonesia berutang itu sesuatu yang wajar. Namun harus disertai dengan manajemen pengelolaan utang efektif--untuk apa utang itu dipergunakan yang dapat berputar dan mampu membayar utang itu kembali.


Dengan anggaran sebesar Rp 1.683 triliun berarti terjadi defisit anggaran sebesar 1,66 persen dari PDB (Product Domestic Bruto). PDB Indonesia 2012 diperkirakan sebesar Rp 7.110  triliun. Persentase defisit ini memang kecil tapi jika dinyatakan dalam rupiah jumlahnya cukup besar. Diperkirakan lebih besar dari defisit anggaran 2012 walau dalam persentase APBN 2013 lebih kecil.

Kebiasaan pemerintah menggunakan persentase dalam setiap perhitungan anggaran menyebabkan pengaburan makna. Jadi harus hati-hati. Demikian juga dengan penetapan besaran PDB yang dinyatakan menurut harga pasar berlaku (current market price). Sudah pasti angkanya besar karena di dalamnya ada unsur inflasi. Dipekirakan angka 1,66 persen tidak menggambarkan defisit riil.

Apalagi jika ditinjau dengan besarnya utang pemerintah Indonesia yang berjumlah Rp 1.975 triliun atau sama dengan 206 miliar dolar Amerika Serikat. Besaran utang Indonesia lebih besar dari anggaran  APBN 2013 (Rp 1.683 triliun). Dengan keadaan seperti ini sebagian dana APBN terbebani dengan pengeluaran biaya utang karena harus membayar cicilan utang dan bunganya. Pada tahun anggaran 2012 diperkirakan pemerintah membayar bunga utang sebesar Rp 118 triliun. Kondisi ini memengaruhi anggaran yang dapat dipakai ke sektor riil. Untuk masa masa mendatang pemerintah harus berupaya agar kondisi ini dapat dipulihkan  agar Indonesia tidak terkena kemelut utang yang berkepanjangan.

Memang dimana negarapun terdapat utang negara. Utang yang dilakukan suatu negara adakalanya suatu keharusan karena negara harus mempercepat proses pembangunan yang berjalan. Jadi jika negara Indonesia berutang itu sebagai sesuatu yang wajar. Namun harus disertai dengan manajemen pengelolaan utang efektif. Manajemen pengelolaan utang efektif bukan sekadar mencatat berapa jumlah utang, berapa cicilan dan bunga utang. Tapi untuk apa utang itu dipergunakan yang dapat berputar dan mampu membayar utang itu kembali. Untuk itu utang harus digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi, untuk pengeluaran yang bersifat produktif.

Di kala penggunaan utang di luar dari tujuannya dan dikeluarkan sebagaimana layaknya menggunakan pendapatan negara dari pajak maka dipastikan akan terjadi bencana di belakang hari. Demikian juga jika utang dipergunakan untuk tujuan sosial dan bantuan kemasyarakatan yang sifatnya konsumtif. Pasti tidak ada dana yang bisa diciptakannya untuk melunasi utang tersebut. Pemegang otoritas manajemen utang harus tegas sehingga utang menjadi suatu daya dorong pembangunan negara.

Lain lagi dengan cadangan devisa yang dimiliki Indonesia saat ini yang jumlahnya lebih kurang 100 miliar dolar. Sementara itu utang pemerintah Indonesia berkisar 206 miliar dolar atau sama dengan 27 persen dari PDB saat ini. Ditinjau dari sudut keuangan sebenarnya wajah perekonomian Indonesia tidaklah baik. Bandingkan defisit anggaran sebesar 1,66 persen dari PDB sementara itu besaran utang sebesar 27 persen dari PDB. Selanjutnya utang negara (Rp 1.975 triliun) lebih besar dari anggaran 2013 (Rp 1.683 triliun). Hanya karena jiwa optimistik pemerintah sajalah perekonomian Indonesia terus jalan. Kita hanya bisa mengharap agar pemerintah betul betul bekerja dan bertanggungjawab agar sisi keuangan Indonesia tidak selamanya buram.

Di dalam nota APBN tersebut dinyatakan bahwa pemerintah bermaksud akan mengurangi pengeluaran subsidi. Ini langkah yang benar. Apalagi pemerintah merencanakan dana pengurangan subsidi itu akan dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Rencananya pemerintah akan mengurangi atau menghapus subsidi bagi pemakai listrik di atas daya 450 dan 900 VA. Memang seharusnya demikian. Saat ini secara rata rata kondisi ekonomi masyarakat Indonesia sudah semakin mapan. Hanya pemerataannya saja yang belum tercapai. Anggota masyarakat yang beralih menjadi orang mampu dan dari orang kaya menjadi sangat kaya semakin banyak. Banyak masyarakat kelas bawah yang beralih ke kelas menengah dan dari kelas menengah ke kelas atas. Demikian juga dengan tingkat pendidikan dan tingkat konsumsi serta tabungan masyarakat yang terus berubah maju. Memang sudah masanya subsidi listrik dihapus atau dikurangi khususnya bagi mereka yang telah mampu ini.
 
Dasar lain mengapa pemerintah harus mengurangi subsidi listrik adalah permintaan terhadap listrik setiap tahun terus bertambah. Bukan saja karena bertambahnya jumlah rumah tangga tapi hampir seluruh rumah tangga mempergunakan alat elektronik seperti kulkas, TV, alat pendingin ruangan, peralatan dapur, mesin cuci dan sebagainya. Ini lambang kemajuan ekonomi. Ini semua sebagai pertanda konsumsi listrik semakin besar dari banyaknya warga yang telah hidup sejahtera. Pola konsumsi masyarakat telah berubah. Jika pemerintah tidak bersikap mengurangi subsidi maka dana subsidi akan terus bertambah. Hendaknya pemerintah tidak ragu lagi mencabut subsidi dari orang mampu dan orang kaya baru Indonesia. Pemerintah perlu memerhatikan pertambahan permintaan daya listrik dan kemudian membangun pembangkit listrik lebih besar. Untuk pembangunan ini pemerintah memerlukan dana besar.

Hal yang sama juga perlu dilakukan pada penggunaan BBM. Subsidi BBM juga harus dihapus atau dikurangi. Mana ada orang miskin yang punya mobil atau sepeda motor dan sanggup membayar pajak kendaraan setiap tahun. Sebagai warga negara masyarakat harus diajar bertanggungjawab dan diajar hidup berhemat sebagaimana masyarakat negara maju. Salah satu sebab keberhasilan masyarakat negara maju hidup sejahtera karena sifat berhemat yang telah diajarkan kepada warganya sejak dini. Ini tidak terjadi di Indonesia termasuk pemerintah sendiri. Barangkali hanya Indonesia yang memberi subsidi kepada orangkaya. Jangan didik masyarakat ini berboros boros dalam penggunaan listrik dan BBM. Jangan pergunakan dana APBN untuk hal hal yang tidak tepat.

Namun demikian pemerintah juga harus memerhatikan agar pengurangan/ penghapusan subsidi tidak sampai mengganggu kerja sektor produksi dan transportasi. Dalam hal ini pemerintah bisa memikirkan cara yang benar melalui suatu kebijakan yang tepat. Pemerintah juga harus taat bahwa dana pengurangan subsidi itu dialihkan untuk membangun pembangkit listrik dan pengeboran sumber minyak baru. Dalam hal ini biasanya pemerintah selalu tidak konsisten dan ada saja alasan yang diberikan untuk keluar dari komitmen yang telah disepakati. Hendaknya hal seperti ini jangan terjadi lagi.

Secara selektif seharusnya pemerintah menghapus atau mengurangi subsidi yang menjadi beban berat pemerintah. Subsidi mengurangi kemampuan pemerintah membangun infrastruktur. Padahal pembangunan infrastruktur sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi. Pemerintah hendaknya tidak ragu lagi dan jangan terlalu banyak berpikir. Ini demi masa depan anak cucu bangsa. Masyarakat Indonesia saat ini tidak lagi memersoalkan masalah tinggi rendahnya harga tapi mempersoalkan kualitas pelayanan dan ketersediaan listrik atau barang lainnya. Bagaimana pemerintah dan dunia usaha mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan. Itu yang menjadi permasalahan. Tenaga listrik atau barang lainnya harus tersedia cukup dan berkualitas. Pelanggan memperhatikan kualitas dan tidak pada ketersediaannya saja. Apa artinya harga rendah kalau kualitas dan ketersediaannya terbatas. Masyarakat memerlukan pelayanan karena mereka sudah hidup diatas standard, sudah semakin sejahtera. Pemerintah hendaknya tidak buta melihat kenyataan ini.
(dat03/wol/waspada)