Wednesday, 31 October 2012 01:21    PDF Print E-mail
Jumlah Parpol pemilu 2014
Opini

Baru verifikasi  administrasi saja sudah 18 parpol gugur sehingga besar kemungkinan bakal banyak lagi yang gugur dalam verifikasi faktual oleh KPU Pusat bekerjasama dengan KPU daerah dan pengawasan  ketat Panwaslu.

Masyarakat menilai banyaknya jumlah parpol tidak efisien, cenderung membingungkan dan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya sehingga diharapkan dalam Pemilu 2014 jumlah parpol yang lolos verifikasi KPU tidak lebih dari 10 parpol saja. Lebih sedikit lebih baik. Namun harus sesuai dengan semangat perundangan dan demokrasi.

Di sinilah peranan KPU menjadi strategis untuk tidak meloloskan parpol yang tidak memenuhi syarat. Cara lain melalui mekanisme seleksi alam, yakni penentuan berdasarkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Partai yang tidak lolos parliamentary threshold tidak berhak mendapatkan kursi di parlemen.

Sejarah Pemilu tahun 1955 dengan banyak partai sempat terulang di masa awal reformasi, namun masyarakat tidak melihat manfaatnya bagi kemajuan bangsa dan negara. Sebaliknya malah membingungkan rakyat karena kebanyakan parpol hanya ‘’jual kecap’’ belaka.

Justru itu, lebih baik parpolnya dibatasi ketat biar  jumlahnya sedikit tapi berkualitas ketimbang banyak tapi  ‘’manyomak’’ sehingga  jalannya pemerintahan tidak efektif dan oknum yang duduk di parlemen merecoki kinerja pemerintah pusat dan daerah, termasuk meminta upeti dari pejabat BUMN.

Tegasnya, banyaknya jumlah parpol perserta Pemilu tidak berdampak positif bagi rakyat, karena pada umumnya rakyat dibuat bingung dengan pilihan yang sangat beragam tanpa mengenal visi dan misi parpol yang akan dipilihnya. Basis pendukung atau ideologinya sama saja.  Ada kecenderungan pula partai dijadikan alat untuk tempat cari makan bagi pengurusnya.

Walau begitu, perundangan menjamin setiap orang untuk membuat parpol asal memenuhi persyaratan. Itu bagian dari kebebasan berserikat dan berekspresi/berpendapat. Sehingga verifikasi KPU menentukan jumlah parpol pada Pemilu 2014. Namun keinginan menciutkan jumlah parpol terpulang dari ketegasan KPU dalam melakukan verifikasi faktual mulai 26 November hingga 28 Desember mendatang. Jika KPU Pusat dan KPU daerah tegas, tidak meloloskan parpol yang ‘’abal-abal’’ harapan itu akan terwujud pada Pemilu mendatang. Terlebih lagi bila Panwaslu ikut mengawasi kerja KPU, seperti terkait kelengkapan jumlah dan susunan kepengurusan setiap parpol di tingkat kabupaten/kota.

Tak hanya itu, keterwakilan perempuan pada kepengurusan setiap parpol calon peserta Pemilu tahun 2014 di tingkat kabupaten kota sekurang-kurang 30 persen juga perlu diperhatikan. Begitu pula dengan jumlah dan susunan kepengurusan parpol 50 persen di tingkat kecamatan. Domisili kantor parpol tetap dan dokumen yang sah terkait status kantor pun harus ada. Keberadaan PNS dan anggota TNI, Polri dalam kepengurusan parpol  maupun rangkap jabatan fungsionaris partai di tingkat kabupaten/kota juga harus diawasi ketat. Jika semua itu diverifikasi secara ketat kita yakin maksimal hanya 10 parpol saja yang lolos ikut Pemilu 2014.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin mengumumkan 16 parpol yang lolos verifikasi administrasi. Selamat buat yang lolos: 1. Partai Nasional Demokrat (NasDem), 2. PDI Perjuangan, 3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 4. Partai Bulan Bintang (PBB), 5. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), 6. Partai Amanat Nasional (PAN), 7. Partai Golkar, 8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 9. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), 10. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), 11. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), 12. Partai Demokrat (PD), 13. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 14. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), 15. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), 16. Partai Persatuan Nasional (PPN).

Dari 18 parpol yang dinyatakan gugur satu di antaranya lumayan banyak anggota dewannya di seluruh Indonesia, yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS) meski tidak di parlemen (DPR RI). Belum diketakui secara jelas di mana kekurangan administrasi PDS sehingga KPU menyatakan tidak lolos. Tentu saja banyak pihak terutama pengurus dan konsituen PDS yang terkejut dan kecewa. Buat mereka yang gagal verifikasi masih bisa mengupayakan proses hukum yaitu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hemat kita, tidak mudah buat KPU menggugurkan parpol lama seperti PDS.  Tentu jauh lebih mudah menggugurkan parpol yang baru muncul, termasuk partai SRI yang mengusung Sri Mulyani sebagai Capres dalam Pemilu dan Pilpres 2014. Masalahnya, parpol lama pasti sudah memiliki struktur yang baku di semua provinsi dan kabupaten-kota. Mereka tidak sulit melengkapi berkas administrasinya. Beda dengan parpol pendatang baru. Sangat sulit bagi parpol baru membentuk kepengurusan solid di seluruh provinsi dan mayoritas di kabupaten-kota. Sebab, publik masih meragukan konsistensinya.
(dat03/wol/waspada)